Wake up, Sir, We Are Not Stupid!

Wake up, Sir, We Are Not Stupid!

Wake up, Sir, We Are Not Stupid!

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Wake up for the better tomorrow.

Thexandria.com – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial dan menyebalkan, pasca aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Ia meminta para rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia mencegah para mahasiswa berunjuk rasa. Ia mengancam memberi sanksi kepada rektor jika ada mahasiwa dan dosennya berdemonstrasi.

“Rektornya yang akan kami berikan sanksi. Dosennya nanti (urusan) rektor kan. Kalau dia (rektor) tidak menindak, rektornya yang kami tindak,” kata Nasir seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Kamis, 25 September 2019.

Statement menteri dari PKB itupun, telah menggegerkan jagad per-akademisi-an dalam negeri.

Tak sedikit yang merespon dan meminta Menrisetdikti mencabut pernyataanya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung mengkritik Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mereka menilai, Mohamad Nasir tidak perlu mengancam mahasiswa maupun pihak-pihak terkait yang demonstrasi dengan sanksi.

“Kami menolak penuh upaya Menristekdikti membungkam pergerakan mahasiswa dengan memberi sanksi keras yaitu SP1 dan SP2 kepada rektor yang tidak bisa meredam pergerakan mahasiswa,” kata juru bicara Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, Ilyasa Ali Husni.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat bahwa pernyataan Menristekdikti sarat dengan paham feodalisme, “Menristekdikti jangan feodal, jangan menjilat kekuasaan. Ruang panggung kebebasan publik itu harus dirawat, bukan di bungkam,” tegas Pangi.

Menurut Pangi, ancaman Menristekdikti kepada rektor dan dosen ini berpotensi akan menguburkan semangat membangun demokrasi. Sebab, kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum, bagian dari esensi demokrasi.

“Menteri lama-lama kok makin feodal, kalau nggak demontrasi nggak bakal ada demokrasi dan reformasi di Indonesia,” tegasnya.

Pangi menyindir, Menristekdikti sebaiknya tidak bersikap “ke kanak kanakan”. Karena, semakin tidak siap untuk dikritik, maka akan semakin kacau cara berfikir dan bentindak kekuasaan.

“Upaya menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan publik bukannya di jaga dalam konstitusi kita? freedom of speech jangan dibungkam, menteri nggak berhak mengancam-ngancam mahasiswa. Mahasiswa itu manusia merdeka,”.

Selain itu, budayawan kondang Sujiwo Tejo, turut menyikapi polemik pernyataan Menristekdikti dalam cuitan twitternya. Hal ini bermula saat salah satu warga twitter menanyakan sikap President Jancukers terkait masalah tersebut.

Ia mengungkap jika sampai ada rektor yang terkena sanksi, maka demo mahasiswa mungkin saja akan semakin besar.

Alih-alih mendukung sikap Menristekdikti, Sujiwo Tejo justru menyarankannya untuk mengajak rektor ngopi.

“Begitu ada rektor kena sanksi, demo mahasiswa/i/ia mungkin akan makin menjadi2 …

Baiknya rektornya diajak ngopi aja, Pak Menteri,” tulis Sujiwo Tejo.

Ombudsman Republik Indonesia juga menilai bahwa Mahasiswa sudah sewajarnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi di muka publik bahkan di dalam kampus. Ombudsman menyebut pernyataan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang akan memberikan sanksi bagi Rektor yang mengerahkan Mahasiswa unjuk rasa adalah tidak tepat.

Menurut Ombudsman sikap Menristek Dikti justru mampu menodai aspirasi murni Mahasiswa.

Dugaan Siasat Sistematis Pemerintah “Membungkam” Mahasiswa

Menurut Youth, Sebastian, Chen, dan Syailendra, dalam tulisan yang berjudul “Pemuda Rising: Why Indonesia Should Pay Attention to Its Youth”, sejak reformasi tahun 1998 terjadi penurunan aktivitas politik di kampus-kampus Indonesia.

Mereka melihat bahwa gerakan mahasiswa Indonesia saat ini telah berubah secara drastis baik dalam bentuk ataupun pendekatan gerakannya.

Ketiganya juga menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan aktivitas mahasiswa Indonesia yang terkait politik.

Salah satu faktor yang disebutkan adalah adanya usaha pemerintah dan pihak kampus untuk secara langsung maupun tidak langsung, mengekang, mengendalikan dan mengooptasi kegiatan politik mahasiswanya.

Menurut riset dari Freedom House, skor kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan dari yang tadinya “bebas” (free) pada 2013 menjadi “sebagian bebas” (partly free) sejak 2014. Pun tahun ini skor kebebasan terus mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengatakan hal yang sama. Menurut BPS, meskipun indeks demokrasi Indonesia meningkat, terjadi penurunan dalam hal aspek kebebasan sipil.

Kondisi ini juga dilihat oleh Haris Azhar, aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru, yang menyebutkan bahwa pemerintah makin otoriter karena berusaha menekan gerakan mahasiswa melalui ancaman sanksi dari Menristekdikti.

Wajar saja jika pernyataan Mohamad Nasir menimbulkan kritik disana-sini, pasalnya, ungkapan serta ancaman kepada rektor mengingatkan kita kembali pada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus era Soeharto.

Kala itu, Daoed yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan era Orde Baru. Mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang sempat menuai pro dan kontra.

Inti dari kebijakan itu adalah untuk mengebiri aktivitas mahasiswa di dunia politik. Artinya, mahasiswa tak boleh langsung terjun ke politik praktis. Mereka hanya diperbolehkan memahami teori-teorinya saja.

Selain tak boleh berpolitik praktis, kebijakan NKK/BKK juga melarang mahasiswa untuk untuk membentuk organisasi di kampus. Setelah kebijakan itu turun, satu per satu organisasi mahasiswa seperti Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun dibubarkan.

Soeharto waktu itu menganggap bahwa gerakan mahasiswa adalah hal yang membahayakan kekuasaanya. Terlebih aksi kritis mahasiswa era itu, telah mengakibatkan jatuhnya korban dari mahasiswa (peristiwa malari). Menurutnya, negara akan “goyang” jika mahasiswa terlibat dalam politik praktis.

Mari kita refleksi kembali kehadiran dan fungsi mahasiswa dalam kesejahteraan dan tanggung jawabnya dalam ikut menjaga, mengawasi, serta “memperingatkan” Pemerintah, jika ada kebijakanya yang dirasa merugikan rakyat secara umum.

Untuk itu, kita perlu kembali mengingat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang di dalamnya terdapat 3 poin yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Khusus poin yang ketiga, nampaknya tak benar-benar dipahami oleh sang menteri. Pengekangan aktivitas dalam isu-isu politik? Malah akan “memenjarakan” daya kritis mahasiswa.

Turun ke jalan menyampaikan aspirasi, merupakan bentuk langsung dari apa yang diamanatkan dalam poin ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karna lewat politiklah, segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara diatur sedemikian rupa. Baik hukum, ekonomi, sosial, budaya, sampai kini perihal selangkangan.

Mahasiswa memang sudah semestinya menampuk tugas, guna menjewantahkan kerisauan dan kegelisahaan publik dari kinerja pemerintah yang dirasa keliru, dan perlu “diingatkan” kembali.

Dan perlu diingat. Saya katakan sekali lagi, perlu d-i-i-n-g-a-t! Mahasiswa bukan hal baru dalam ajang pagelaran perpolitikan tanah air. Mahasiswa Indonesia, tidak pernah sekedar menjadi penonton dalam sejarah bangsa ini.

Mahasiswa Indonesia, terbukti mampu mengubah arah kebijakan dan arah politik Indonesia. Pergerakan mahasiswa di tahun 65 dan 98, merupakan parade meriah yang dimainkan oleh mahasiswa dalam memberikan perspektif ke-ilmu-annya serta gagasan-gagasannya kepada bangsa.

Dan aksi mahasiswa sekarang ini, boleh dibilang merupakan aksi terbesar sejak 20 tahun terakhir.

Baca Juga: Untuk Sebutir Peluru yang Menghujam Dada

Kemudian yang menjadi lelucon, adalah, sejauh ini tidak ada resonansi argumentatif yang diterima para demonstran dari pemerintah, baik eksektutif, dalam hal ini, Presiden, maupun legislatif, dalam hal ini, Yang Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat. Justru sebaliknya, tuduhan-tuduhan tersemat kepada mahasiswa

Sorry, we are not stupid.

Intinya, ancaman Menristekdikti, telah bertabrakan dengan hak konstitusional setiap warga negara, untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Yang menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Yang fair, dong, pak. Jangan malah pembuat dan pelaksana Undang-undang, yang justru menjadi yang paling “berpotensi” dalam urusan melanggar perundang-undangan. Wake up, sir!

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.