Wacana Penambahan Masa Periode Presiden; Sebuah Upaya Penghianatan Terhadap Reformasi

Wacana Penambahan Masa Periode Presiden; Sebuah Upaya Pengkhianatan Terhadap Reformasi

Wacana Penambahan Masa Periode Presiden; Sebuah Upaya Pengkhianatan Terhadap Reformasi

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Thexandria.com – Baru-baru ini muncul suatu wacana dari produk perpolitikan tanah air. Wacana yang sepetinya mengingatkan kita kepada suatu masa dimana demokrasi hanya sebagai topeng dari oligarki yang mengakar kuat, hingga menghasilkan sebuah wacana politik yang paradoks, isu soal perpanjangan masa jabatan presiden serta pemilihan presiden lewat MPR bergulir dalam satu paket perubahan amandemen.

Semua ini bermula dari salah satu parpol, partai Nasional Demokrat. Lewat Wakil Ketua Umumnya, Ahmad M Ali, Nasdem menanggapi masa jabatan presiden 1 periode selama 8 tahun. Ali mengatakan keputusan mengenai jabatan presiden bergantung pada mayoritas fraksi di MPR.

“Apakah itu kalau kemudian masyarakat dan fraksi-fraksi di MPR mengatakan 1 periode 8 tahun, ya itulah yang ideal, tapi kalau mayoritas fraksi di MPR setelah mendengarkan aspirasi masyarakat ‘Ini harus kita ubah ke-3 periode karena dipandang belum cukup dengan segala argumentasinya’. Dan itu mayoritas, ya itu yang ideal,” ujar Ahmad.

Sementara itu, narasi komparasi tak bisa dihindarkan, disisi lain, guru besar hukum tata negara IPDN, Prof Juanda, mengkritik wacana amandemen UUD 1945 terkait wacana penambahan masa periode presiden menjadi tiga periode. Juanda menilai masa jabatan presiden satu periode selama delapan tahun paling tepat.

“Menurut saya, paling tepat adalah kalau benar-benar mengurus negara ini dalam konteks bagaimana presiden kita dapat mengurus negara ini dengan waktu yang sangat tepat, saya kira bisa saja 7 tahun atau 8 tahun satu periode misalnya,” kata Juanda dalam suatu diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta.

Bagi LSM seperti dari, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, ia menilai, usulan masa jabatan presiden tiga periode muncul karena elite partai politik rindu pada era Orde Baru.

Wacana penambahan masa periode presiden ini muncul bersamaan dengan sejumlah wacana lain, seperti wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), wacana MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hingga pemilihan presiden oleh MPR.

“Saya kira kerinduan bisa berkuasa mirip Soeharto dan kroni-kroninya di era orde baru yang banyak mendorong munculnya wacana-wacana seperti pemilihan Presiden oleh MPR, GBHN, masa kekuasaan tiga periode dan lain-lain,” kata Lucius

Menurut Lucius, sejumlah wacana yang muncul belakangan ini bertolak belakang seluruhnya dengan semangat awal reformasi.

Pada awal reformasi, MPR memutuskan untuk mengubah praktik demokrasi tidak langsung, masa jabatan presiden yang tanpa batas, menghapuskan GBHN, mengubah fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, untuk mencegah demokrasi sekadar jadi alat penguasa untuk mempertahankan otoritarianisme.

Diskursus perihal amandemen UUD 1945 semakin menarik dicermati. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengungkapkan dinamika politik di MPR RI terkait wacana amandemen, terutama yang berkaitan dengan pemilihan presiden.

Secara spesifik, Hidayat menyebut Fraksi Nasional Demokrat gencar mendorong agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa mewacanakan agar presiden kembali dipilih MPR RI.

Ketua PBNU, Kiai Said, mengatakan ide presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR RI itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu. Ia menyatakan para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

Berbeda dengan kadernya yang lain, Intelektual NU Ulil Abshar-Abdalla mengaku sangat sedih lantaran PBNU mendukung pemilihan presiden melalui MPR RI. Menurut dia, pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu capaian penting reformasi kita.

Sebuah Kemunduran Demokrasi

Dalam iklim demokrasi yang telah “disepakati” sejak Reformasi pada tahun 1998, pembentukan UU memang telah diatur melalui “kolaborasi” dua lembaga politik, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Namun, meski demikian, keterlibatan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tetap lah merupakan hak konstitusi yang wajib diakomodir pemerintah dalam ikhtiar membuat aturan hukum yang berkeadilan.

Secara eksplisit, Pancasila sebagai dasar negara – dalam sila keempat – dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia bersifat demokratis (kerakyatan) dengan menggunakan lembaga perwakilan (representatif) pada pemerintahannya. Kemudian, hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Itu artinya, sejatinya dasar teoritis demokrasi adalah kekuasaan (kratos) berada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya adalah titik pijak yang paling utama. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.

Marcus Cicero – salah satu filsuf klasik terbesar – menyatakan, bahwa kesejahteraan bersama dari seluruh rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sejalan dengan itu, Mohammad Hatta berpendapat bahwa para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai dasar Indonesia merdeka.

Namun, dalam perpolitikan saat ini, melalui partai politik, sekelompok orang dapat menentukan siapa yang menjadi pilihan untuk kemudian dipilih oleh rakyat melalui demokrasi.

Model kekuasaan yang kerap disebut model “politik kartel” ini tampak menggurita, bahkan telah mampu menyentuh ranah kebijakan. Hal demikian menyebabkan, demokrasi Indonesia masih berada dalam keadaan tidak stabil dan sangat rentan oleh ilegitimasi yang melumpuhkan.

Pada titik tertentu pemerintah baik legislatif maupun eksekutif, cenderung membuat kebijakan publik sesuka hati tanpa mempertimbangkan dampak bagi publik sebagai penguasa sah kedaulatan.

Hal ini menggambarkan masih adanya gap antara cita-cita kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dengan beragam praktik pragmatis politik yang sering dilakukan oleh elite penguasa.

Oleh karenanya, dalam menghadapi kekuasaan yang cenderung oligarki ini, demokrasi substansial mesti diusung dengan ide kesetaraan yang proporsional dalam penguatan masyarakat dan warga.

Baca Juga: Ahok Cuek soal Isu Penolakan Dirinya, Bangsa Ini, Masih Mengglorifikasi Isu-isu Sentimen

Kesetaraan ini memusatkan kekuasaan pada demos sesuai dengan hakikat demokrasi sehingga masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengkritisi pemerintah apabila proses demokrasi hanya berjalan dalam kuasa segelintir orang.

Hal yang kini patut untuk disemogakkan adalah, semoga isu soal penambahan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden melalui MPR berhenti di tahap wacana saja.

Terlampau jauh rasanya, bila kita mengamini wacana ini di tahap diskursus. Senada dengan yang tertulis di awal, apapun bentuk diskusi yang terjadi, bila yang dibahas adalah aspek demokrasi, terlebih soal drama kekuasaan, maka sejatinya, telah terjadi penghianatan terhadap nilai-nilai reformasi yang kala itu telah diperjuangkan mati-matian oleh segenap masyarakat.

Tirani telah usai, dan tak boleh sekalipun terbesit untuk kembali. Dampak akibat ‘terlalu lamanya’ suatu kekuatan politik mendiami pundi-pundi negara yang ‘mengklaim demokratis’, dapat memicu abuse of power.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.