Wacana Otonomi Khusus Jilid II: Rakyat Papua yang Hanya Menjadi Penonton

Wacana Otonomi Khusus Jilid II: Rakyat Papua yang Hanya Menjadi Penonton

Penulis Dyas BP | Editor Adi Perdiana

Sejumlah penolakan juga turut melengkapi aspirasi orang asli Papua (OAP) dalam isu ini

Thexandria.com – Otonomi khusus (otsus) Papua sedang menanti masa-masa berakhirnya pada tahun 2021. Pada dasarnya, otsus Papua diatur dalam UU No 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 yang saat itu bersamaan dengan Nangroe Aceh Darussalam. UU Otsus ini berlaku di dua provinsi, Papua dan Papua Barat yang berfokus kepada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, sejak tahun 2002 hingga 2020 ini Provinsi Papua dan Papua Barat telah menerima dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai Rp 94,24 Triliun hal itu belum ditambah peningkatan bantuan setiap tahunnya. Peningkatan ini sangat signifikan jika melihat tahun sebelumnya di 2019, dana otsus yang diberikan menyentuh angka Rp 63,1 Triliun.

Kemudian, wacana perpanjangan masa otsus ini sejak Januari 2020 sudah mulai dibahas oleh parlemen. Pada saat itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memasukkan 55 rancangan Undang-undang (RUU) ke program legislasi nasional (prolegnas) 2020, termasuk di dalamnya UU Otonomi Khusus di Tanah Papua. Melalui Tirto Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, hal-hal yang akan direvisi beberapa di antaranya adalah perokonomian, perizinan, dan royalti.

Belum juga jelas keberlanjutan mengenai pembahasan perpanjangan kebijakan otsus ini, berbagai elemen masyarakat serempak menyuarakan penolakan. Dikutip dari Tirto, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dengan tegas menolak perpanjangan otsus di bumi Cendrawasih. Menurutnya, otsus hanya akan menjadi alat perpanjangan ketidak-adilan bagi rakyat Papua.

Sejumlah penolakan juga turut melengkapi aspirasi orang asli Papua (OAP) dalam isu ini. Seperti yang dimuat dalam Suara Papua, 57 Pastor Pribumi Papua mencatat mayoritas dari kalangan atas hingga akar rumput menolak adanya wacana perpanjangan otsus ini.

Gubernur Papua, Lukas Enembe juga secara tegas mengecam akan memberikan kembali dana otsus yang diberikan kepadanya kepada pemerintah pusat. Hal ini dilatarbelakangi karena pihaknya selalu mendapatkan intervensi, intimidasi hingga dicurigai dalam pengelolaan dana otsus tersebut.

“Dana otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 Milliar hanya mampu untuk membiayai pembangunan dua jembatan di wilayah pegunungan tengah Papua.” ujar Lukas Enembe di halaman kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019 lalu dilansir dari Suara Papua.

Menurut Lukas Enembe, dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Papua, 80% dana otsus dikelola kabupaten dan 20% dikelola provinsi. Harapannya, dari dana yang dikucurkan akan merubah kesejahteraan masyarakat Papua menjadi lebih baik hingga pelosok terdalam. Terakhir sangat disayangkan Lukas adalah munculnya isu yang mendiskreditkan pejabat Papua terhadap pengelolaan dana otsus tersebut.

Penolakan perpanjangan otsus berikutnya datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP), baik dari MRP Papua dan MRP Papua Barat. Mereka bahkan sudah berkonsensus dimana hasil pleno beberapa waktu lalu memutuskan: (1) Keputusan tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan bupati dan wakil bupati di Papua dan Papua Barat, (2) Perlindungan Hukum dan HAM kepada Orang Asli Papua, (3) Perlindungan HAM kepada seluruh mahasiswa atau pelajar Papua dan Papua Barat yang sedang melaksanakan study di seluruh wilayah NKRI, dan (4) Penarikan Rencana UU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

MRP Papua dan Papua Barat juga telah menghasilkan satu rekomendasi, yakni meminta kepada pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP demi pengusutan masalah HAM secara damai dan bermartabat yang dimediasi oleh pihak ketiga.

Source: jubi.co.id

Beberapa penolakan juga disuarakan oleh lembaga atau organisasi lainnya, seperti Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Dewan Gereja Papua, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa Yahukimo. Bahkan gerakan penolakan ini sudah sampai secara kolektif di Jakarta, tepatnya di depan Kementerian dalam Negeri Indonesia. Mereka menilai kebijakan perpanjangan otsus bukan kebutuhan bagi rakyat Papua.

Di sisi lain, pihak parlemen salah satunya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketuanya, Bambang Soesatyo mendukung wacana perpanjangan otsus bagi Papua dan Papua Barat. “Saya mendorong agar dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir 2021, bisa diperpanjang atas keputusan politik Pemerintah Pusat dan DPR RI.” kata Bamsoet saat berada di Wamena dikutip dari Antara.  Dia menjelaskan pemanfaatan dana otsus harus dengan mengedepankan efektifitas untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Pemberian otsus di Papua dan Papua Barat diduga hanya menjadi pelicin bagi para kaum yang berkepentingan untuk lebih mudah mengeksploitasi tanah Papua. Pembangunan infrastruktur selalu menjadi etalase mewah yang ditampilkan dalam berbagai pemberitaan terkait Papua dan Papua Barat. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa pelanggaran HAM berat, kriminalisasi dan tindak rasial di Papua kerap terjadi dan bahkan menguap begitu saja.

Melihat sejenak ke ‘spion’, dilansir dari Tirto, pengusutan kasus pembunuhan empat anak sekolah di Painai pada tahun 2014 tidak jelas ujungnya. Selain itu, terdapat juga militerisasi di Nduga dan pembunuhan lebih dari 200 rakyat Papua. Ada pula 2019, enam pendemo ditembak mati saat bersembunyi di gedung umum daerah Deiyai. Hingga pelanggaran pemerintah dalam memutus akses internet yang hingga saat ini berlalu tanpa ada kata maaf.

Otsus dinilai bukan solusi tepat, melihat rakyat Papua dan Papua Barat masih dihantui oleh diskursus Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dinilai sebagai ‘otonomi palsu’. Masih banyak disharmonisasi konsep yang seharusnya ‘Papua membangun’ malah menjadi ‘Membangun di Papua’.

Pada dasarnya, otoritas pembangunan di tanah Papua harus menyeluruh dan memberikan value kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) apabila mengupas makna dari ‘otonomi khusus’—termasuk kewenangan istimewa orang asli Papua menentukan masa depan Papua. Selama ini sebagian besar pembangunan infrastruktur yang jor-jor-an merupakan kehendak pemerintah pusat, bukan rakyat Papua.

Rakyat Papua masih merasa tertinggal jauh dari perubahan kemajuan. Dan masih merasa teraniaya karena konflik politik dan keamanan di Papua tidak pernah kunjung reda. Pelanggaran HAM terus memburuk, diskriminasi hukum, rasialisme, SARA dan kriminalisasi terus ditimpa setiap waktu. Ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di depan umum ditekan sedemikian ketat dengan pendekatan represif.

Baca Juga: Menanti Respon dari Vonis Bersalah Pemblokiran Internet di Papua: Jika Memang Salah, Kenapa Harus Gengsi untuk Meminta Maaf?

Wacana perpanjangan otonomi khusus ini merupakan salah satu contoh bobroknya demokrasi representatif bagi warga Papua dan Papua Barat. Tidak adanya keterlibatan rakyat Papua dan Papua Barat secara komprehensif dalam diskursus ini dianggap sangat ‘curang’.

Pengambilan keputusan ini haruslah dilakukan secara semesta kepada seluruh rakyat Papua dan Papua Barat; referendum. Sehingga, tak tepat apabila menjadikan rakyat Papua dan Papua Barat hanya sebagai ‘penonton’ dan mengandalkan para elite politik yang melabeli diri mereka ‘mewakili rakyat Papua’.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.