Upaya “Pembungkaman” Terhadap Media yang Kritis Melalui Peretasan

Peretasan Media

Upaya “Pembungkaman” Terhadap Media yang Kritis Melalui Peretasan

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Terdapat lima media online yang mengalami peretasan.

Thexandria.com – Akhir-akhir ini, beberapa media daring besar yang kerap menyoal dan mempertanyakan kinerja pemerintah mengalami upaya peretasan.

Menurut laporan Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan, yang dilansir oleh Tempo.co, terdapat lima media online yang mengalami peretasan. Dua di antaranya adalah, tirto.id dan Tempo.co sendiri.

Lebih lanjut, Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan, mengungkapkan, bahwa pola peretasan memiliki kemiripan, yakni menghapus berita dan mengedit berita. Adapun berita yang dihapus atau yang diedit, mengenai obat Covid-19 yang dikembangkan BIN, TNI AD dan Universitas Airlangga.

Baca Juga Rencana Program Pendidikan Militer untuk Para Mahasiswa Adalah Sebuah Kemunduran yang Berbahaya

Sejumlah artikel Tirto.id terkait obat Covid-19 yang menyinggung keterlibatan BIN dan TNI sempat mendadak hilang.

Dua artikel yang dimaksud berjudul “Berbagai Kejanggalan Obat Corona dari Unair, BIN, dan TNI AD” yang tayang pada 19 Agustus 2020 dan artikel berjudul “Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains” yang tayang pada 20 Agustus 2020.

Sementara itu, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam sebuah konferensi pers daring di kanal Youtube Aliansi Jurnalis Independen, Senin, 24 Agustus 2020, menilai peretasan terhadap situs media online telah melanggar dua Undang-Undang, pertama UU Pers dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU Pers, peretasan melanggar Pasal 18 Ayat 1. Dalam pasal itu disebutkan pihak yang mengganggu kerja jurnalistik dapat dipidana.

Dalam konteks peretasan, tindakan itu telah mengganggu kerja pers. Sementara, aparat hukum sebetulnya dapat menggunakan UU ITE untuk menjerat kegiatan akses ilegal terhadap sistem elektronik media.

Upaya Pembungkaman

Upaya Pembungkaman Media
Gambar hanya ilustrasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), membentuk posko aduan kepada media daring yang mengalami peretasan terkait dengan pemberitaan.

Melansir katadata.co.id, yang menghubungi Chief Executive Officer (CEO) PT Tirta Adi Surya A. Sapto Anggoro secara terpisah.

Baca Juga Andai Giring Beneran Maju Capres 2024, Siapkah Kamu? Nyanyi Laskar Pelangi dulu, Yuk!

Adi Surya mengungkapkan setidaknya ada tujuh buah karya jurnalistik yang mengalami penghapusan dan pengeditan. Dari jumlah tersebut isu-isu yang dimuat beragam seperti serial drama Korea Selatan, kritik terhadap polisi, berita tentang obat corona dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Sementara, Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra, mengingatkan bila terjadi masalah dengan pemberitaan media, sebaiknya mengikuti mekanisme yang ada, yaitu melalui dewan pers.

Setri juga menjelaskan bahwa industri pers di Indonesia terus belajar dan tidak ada yang sempurna, sehingga dibutuhkan peran publik untuk mengkoreksi lewat mekanisme yang telah ditentukan. Sehingga, upaya peretasan untuk menghalangi atau mengganggu proses kerja jurnalistik ini ia pandang sebagai cara-cara yang tidak bermutu.

Kendati enggan berspekulasi, ia berkaca pada kejadian-kejadian sebelum ini di mana banyak terjadi peretasan, baik akun media sosial ataupun situs media serta persekusi terhadap jurnalis, sedikit banyak menimbulkan anggapan adanya upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers Indonesia.

Keamanan Siber dan Menunggu Respon Pemerintah

Perlindungan Siber
Gambar hanya ilustrasi

Kasus peretasan terhadap media online, terlebih yang kritis, setidaknya membuktikan bahwa, keamanan siber harus diperkuat, dan menyiapkan tim khusus minimal untuk incident reponse.

Pakar keamanan siber, Satriyo Wibowo, mengatakan kepada liputan6.com, jika ternyata sistem beberapa kali diretas atau diambil alih oleh pihak tak bertanggung jawab, artinya lubang keamanannya belum ditambal.

Baca Juga Di Balik Pemberian Tanda Jasa Pada ‘Duo F’ (Fadli Zon & Fahri Hamzah)

Satriyo mengatakan, ketika berbisnis di dunia online, maka perusahaan harus memperkuat keamanan siber dan bersiap untuk diserang.

“Insiden ini merupakan hal yang sangat penting, tidak bisa hanya sekadar mengandalkan programmer atau enginer.Kalau ada serangan, sudah ada orang yang disiapkan untuk menghadapi serangan itu belum?,” jelas pria yang menjabat sebagai Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum tersebut.

Akan bijak bila pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus peretasan ini. Perlu ditelusuri apakah aksi peretasan ini hanya sekedar orang iseng, hacker yang mencari pembuktian, atau malah ada kepentingan politis dibaliknya.

Respon cepat pemerintah dan penegak hukum akan meredam spekulasi yang telah beredar di masyarakat. Terlebih, aksi peretasan menyasar karya jurnalistik, yang dimana, para jurnalis, sejatinya juga mengemban amanat dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 3 berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.