Tamansari yang Masih Terkurung Jeruji Imperialisme: Diam Ditindas, Melawan Diinjak

Tamansari yang Masih Terkurung Jeruji Imperialisme Diam Ditindas, Melawan Diinjak

Tamansari yang Masih Terkurung Jeruji Imperialisme: Diam Ditindas, Melawan Diinjak

Penulis: Dyas BP | Editor: Rizaldi Dolly

“Hukum tidak pernah berpihak terhadap rakyat kecil. Hanya konsolidasi rakyat tertindas lah jawabannya. Kita mesti terus bersatu melawan keserakahan pemerintah!”

Seperti itulah seruan seorang ibu dari atas mobil komando gerakan yang merupakan salah satu korban penggusuran kawasan Tamansari, Bandung. Pada Senin (13/01) puluhan warga Tamansari yang terkena penggusuran secara kolektif melakukan demonstrasi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tuntutannya tetap, yaitu memperjuangkan hak atas digusurnya lahan tinggal mereka oleh Pemerintah Kota Bandung pada 12 Desember 2019.

Massa yang hadir dari Bandung tiba di kementerian sekitar pukul 11.43 dan setibanya di sana secara kolektif menyatakan keresahan dan kekecewaan mereka sambil menyanyikan lagu Darah Juang.

Layaknya demonstrasi pada umumnya, untuk mengekspresikan tuntutan secara visual maka dibentangkan bendera dan spanduk yang salah satunya bertuliskan “Tamansari Masih Melawan”.

Salah satu koordinator massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kementerian ATR/PBN dengan lantang. Yang pertama, meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk memblokir pengajuan terhadap sertifikat. Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk turun langsung meninjau dan memberi keterangan bahwasannya lahan Tamansari RW 11 merupakan tanah negara bebas.

Apabila mengacu pada UU Pokok Agraria Tahun 1960, tanah negara bebas seharusnya  diprioritaskan kepada masyarakat perihal pengelolaannya yakni warga RW 11 Tamansari itu sendiri.

Penggusuran paksa yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung disebut sikap arogansi karena menurut warga, pemkot sendiri tidak memiliki sertifikat dari BPN untuk menguasai lahan tersebut. Kemudian sebenarnya dibenarkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandung dengan dalih bahwa sertifikasi sedang dalam proses di BPN.

Polemik pembangunan rumah deret pun semakin panjang dengan tidak adanya izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Maka pemkot melakukan “pengamanan aset” yang terdengar lebih halus ketimbang “penggusuran paksa” disertai dengan kekerasan kepada warga, elemen solidaritas dan pers oleh aparat.

Perampasan Lahan yang Syarat Kepentingan

“Buku catatan dosa” belum akan berhenti mencatatkan betapa buruknya intensitas kasus perampasan lahan yang semakin meningkat di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi sebuah dosa yang semi-abadi dan krusial, karena belum juga mendapatkan solusi yang tepat di era imperialisme global.

Fakta yang terlihat di sekitar dengan mata telanjang akhir-akhir ini, mulai pembangunan infrastruktur yang masif berbasis investasi asing, sampai konflik perebutan lahan yang semakin merata ke seluruh daerah dari pedesaan hingga perkotaan.

Hal itu menjadi sebuah ironi yang menyambung ironi sebelumnya, intensifikasi antagonisme antara kaum tani dan kelas borjuis, lalu ekstentifikasi antagonisme pun mulai muncul ke permukaan seiring semakin signifikannya pertentangan kaum miskin kota (lumpenproletariat) dan kelas borjuasi besar.

Parsial dengan fakta yang terjadi di lapangan, intensitas konflik lahan yang meningkat juga menimbulkan upaya represif yang dilakukan secara sporadis untuk menggusur masyarakat setempat dari tanah tempat tinggalnya.

Berbagai konvensi tindakan represi seperti kriminalisasi, persekusi, intimidasi hingga kekerasan yang tidak humanis merupakan bentuk nyata di depan mata yang menjadi pekerjaan rumah berat bagi aparat beserta pemerintah-nya.

Pun yang terjadi di Tamansari, selain penggusuran yang harus diterima, banyak warga, elemen solidaritas, mahasiswa, advokasi massa hingga pers yang menjadi korban kekerasan oleh ‘oknum’ aparat dan preman.

Serangkaian tindakan tersebut semakin menjustifikasi bahwa negara (melalui alat-alat negaranya; aparat) juga bisa dijadikan medium bagi kelas penguasa untuk memuluskan pengamanan aset perampasan lahan tinggal orang lain untuk memenuhi kebutuhan imperialis sebuah negara.

“……… Bukan mengenai hitam di atas putih dalam bentuk sertifikat, dan bukan mengenai peningkatan kualitas kehidupan. Juga bukan sebuah indikator indeks kebahagiaan sebuah kota. Ini mengenai rasa kepedulian. Kepedulian untuk memberikan pengertian bahwa penggusuran bukan salah-satunya cara untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun menciptakan indeks kebahagiaan yang tinggi.”

Prabowo Setyadi, dalam wheatpaste, “Kami Bertahan dan Kami Bahagia”

Baca Juga: Sebuah Paranoia; Eskalasi AS-Iran yang Meninggi, Berpotensi Perang Dunia ke-3? Perang Dunia Ndasmu!

Negara yang Perlahan Semakin Omnipotent

Melalui negara, tindakan represif yang dilakukan aparat secara regulasi sangat erat dilindungi oleh legitimasi hukum dan distribusi wacana. Lewat komposisi tersebut, negara tak cuma mempunyai represifitas otonom, namun hegemonis di waktu yang bersamaan.

Komposisi apik tersebut yang membuat negara semakin adikuasa dalam kendali kelas borjuasi besar dan mencapai proses eskalasi sampai kepada level omnipotensi, yaitu kuasa negara dalam mengatur dan mendisiplinkan (governing and disclipining) terhadap seluruh aspek kehidupan manusia masuk hampir tidak memiliki batas, seperti hak-kewajiban, terinklusi-tereksklusi hingga hidup-mati.

Walaupun pada kenyataannya transformasi dan dinamika sebuah negara sangat dipengaruhi oleh sistem global (imperialisme), tetapi untuk sebuah entitas, negara sudah mampu menjelma menjadi realitas yang menggegam erat kehidupan manusia secara global.

Sebuah negara memiliki privilese sebuah prasyarat yang sangat memungkinkan kelancaran bagi segala urusan kelas dominan. Negara ditopang dengan sistem yang membariskan sekumpulan aparat lengkap dengan segala fungsi koersif dan hegemonis yang semakin membuat negara memiliki otorisasi dalam melakukan pendisiplinan dan pengaturan baik lewat intimidasi maupun penggiringan opini publik.

Sampai di sini, perntanyaan vital untuk dijawab: Apakah negara hanya terbatas sebagai alat bagi para kelas dominan? Atau tetap memiliki batasan tertentu bagi kepentingan para kelas dominan?

“Negara mungkin saja bersinergi dengan kepentingan imperialisme, kapitalisme dan kelas penguasa manapun. Namun esensi dari negara itu sendiri adalah netral.” – Nicos Poulantzas

…..atau bahkan harus berpihak kepada kesejahteraan rakyatnya.

Kemana larinya implementasi idiom “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang sudah kita pelajari sejak duduk di sekolah dasar?

Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki.

Sumber Foto: tirto.id

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.