Suguhan ‘New Normal’ Ala Pemerintah: Jadi Pembiasaan atau Pembiasan?

New Normal

Suguhan ‘New Normal’ Ala Pemerintah: Jadi Pembiasaan atau Pembiasan?

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru.”

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Thexandria.com – Sebuah statement yang begitu luas spekulasi maknanya; entah sebuah ke-putus-asa-an atau bagian dari strategi baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Banyak pihak menilai hal tersebut merupakan ‘pengibaran bendera putih’ dari pemerintah jika meninjau dari kurva penularan yang menanjak tinggi.

Meskipun sebelumnya telah hadir juga afirmasi dari pemerintah yang mengusung azas perdamaian: “berdamai dan hidup berdampingan-lah dengan virus Corona.”

Sejauh ini, angka terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 23.000 orang dengan rentang kematian 1.400 jiwa. Menurut mayoritas pakar, kebijakan new normal akan sangat tepat diterapkan saat kurva penularan sudah melandai. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Australia hingga China baru berani menerapkan new normal setelah melewati puncak pandemi dengan kurva penularan virus yang telah melandai.

Berbeda cerita dengan negeri ini, dengan kurva yang sedemikian kondisinya maka gagasan new normal dianggap sebagai ‘kenekatan’ oleh pemerintah di tengah wabah yang semakin menggila—peluang mendapatkan hasil yang baik dan buruk pun tentatif, atau masyarakat dikorbankan menjadi kelinci percobaan?

Kenormalan baru ini diupayakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Adapun linimasa fase new normal terbagi ke dalam 5 tahapan. Berikut tahapannya, mengutip Kompas, Selasa (26/5):

  • Fase 1 (1 Juni). Industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19. Mall belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker & fasilitas kesehatan.
  • Fase 2 (8 Juni). Toko, pasar dan mall diperbolehkan pembukaan toko namun dengan protokol kesehatan.
  • Fase 3 (15 Juni). Mall tetap seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya tetap dengan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah dibuka namun dengan sistem shift.
  • Fase 4 (6 Juli). Pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, cafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi.
  • Fase 5 (20-27 Juli) Evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar. Akhir Juli/awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka.

Alih-alih terfokus untuk menekan angka penyebaran, pemerintah malah menjadikan pemulihan ekonomi sebagai substansi utama dalam kebijakan new normal tersebut. Di mana sebelumnya diterapkan kebijakan PSBB yang cukup menggerus sektor ekonomi baik secara makro maupun mikro.

Dilansir dari CNN, bahkan presiden meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyusun promosi wisata selama masa new normal. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar karena output dari promosi wisata adalah menarik wisatawan yang mampu meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

Sehingga, muncul dugaan bahwa substansi tersebut lahir karena banyaknya desakan dari sekelompok pebisnis dan pengusaha yang mulai lumpuh karena pandemi ini.

Rencananya new normal secara masif akan diimplementasikan di empat provinsi berbeda, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo pada 1 Juni 2020. Hingga saat ini, belum jelas alasan mengapa hanya empat provinsi tersebut yang menjadi objek uji coba. Melihat kurva dari keempat daerah tersebut sebenarnya juga belum pada fluktuasi yang baik-baik-amat.

Secara teknis tidak ada yang berubah dari protokol kesehatan selama pandemi, kebiasaan-kebiasaan baik seperti mencuci tangan, memakai masker sampai menjaga jarak. Hanya saja pemerintah ingin menggeser paradigma masyarakat dengan tidak menjadikan protokol kesehatan sebagai kewajiban, namun sebagai norma baru dalam kehidupan.

Selain alasan belum melandainya kurva penularan Covid-19, kekhawatiran akan beberapa kemungkinan buruk dalam penerapan new normal juga muncul dalam skala yang lebih luas, yaitu nasional. Mengapa bisa?

Keterlibatan Aparat

Presiden berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI bahwa selama new normal akan dikerahkan 340.000 personil di empat provinsi tersebut. Disampaikan bahwa pengerahan aparat dengan jumlah masif ini untuk mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam kebijakan new normal.

Letak permasalahannya di mana sehingga mengapa masyarakat begitu khawatir?

orde baru
Source: ekspresionline

Dengan jumlah aparat sebanyak itu, probabilitas intervensi negara dalam urusan kehidupan bermasyarakat semakin nyata. Seolah menghidupkan kembali memori kelam di masa lalu; represifitas aparat era Orde Baru kepada rakyat. Hal tersebut juga dianggap hanya mengganti kemasan wacana ‘Darurat Sipil’ yang sempat muncul dan menuai penolakan dari masyarakat.

Skenario tersebut dianggap tak sesuai bila diambil sebagai salah satu langkah mitigasi pandemi wabah. Sebagai negara hukum, keterlibatan aparat maupun militer dalam kondisi darurat sipil haruslah memenuhi beberapa kondisi, seperti terjadi pemberontakan yang mengancam stabilitas keamanan, kerusuhan wilayah, hingga peperangan.

Baca Juga Pengesahan UU Minerba di Tengah Pandemi; Kejar Tayang untuk “Mengenyangkan Perut” Investor

Secara regulasi belum nampak Rule of Engagement atau aturan main yang detil dari keterlibatan aparat. Mulai dari pendekatan, sikap sampai batasan yang harus dipegang oleh aparat dalam mendisplinkan masyarakat, yang (kebetulan) sebagian besar ‘bandelnya minta ampun’.

Kekhawatiran itu relevan dengan hadirnya isu pengesahan Perpres TNI yang di dalamnya memuat keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang berpotensi disalahgunakan pelaksanaannya.

Secara konkret, jangan sampai lahir sebuah kasus pemukulan terhadap masyarakat yang sedang berbelanja di pasar nantinya—kemudian jatuhnya arogansi aparat yang sama sekali tak bernilai edukatif nan persuasif. Sehingga kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak sipil yang tak humanis wajar dimaklumi.

Apabila beberapa pelanggaran kemanusiaan terjadi, maka dapat dipastikan bahwa new normal yang dicanangkan hanya menjadi sebuah bias. Justru pembiasaan baru yang hadir akan bergeser dari esensi protokol kesehatan menjadi kenormalan militerisasi bagi sipil. Tanyakan saja langsung kepada saudara-saudara kita di Papua, bagaimana alotnya upaya demiliterisasi hingga menjadi sebuah kenormalan tersendiri bagi mereka di sana.

Harapannya adalah hal-hal di atas hanya sebuah kekhawatiran berlebih dan tidak akan pernah terjadi. Agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk kebaikan bersama, mari sebagai masyarakat sepatutnya kita taati protokol kesehatan yang berlaku. Karena bangsa ini begitu lekat dengan budaya gotong-royong sehingga keberhasilan pulih dari bencana ini dapat diupayakan bersama-sama.

Share Artikel:

One thought on “Suguhan ‘New Normal’ Ala Pemerintah: Jadi Pembiasaan atau Pembiasan?

Leave a Reply

Your email address will not be published.