Sekolah dan Peraturan Soal Jilbab yang Dianggap Berpotensi Intoleran

Peraturan Jilbab Sekolah Bepotensi Intoleran

Sekolah dan Peraturan Soal Jilbab yang Dianggap Berpotensi Intoleran

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

 “Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan”. 

Gus Dur

Thexandria.com – SMK Negeri 2 Padang mendadak tenar beberapa waktu belakangan ini. Penyebabnya adalah salah satu unggahan seorang siswi yang berinisial JCH yang mempublikasikan surat pernyataan tidak bersedia mengikuti peraturan sekolah untuk memakai jilbab. Seperti dilansir banyak kanal berita, SMK Negeri 2 Padang mendesak 46 siswi non-muslim untuk memakai jilbab pada saat mengikuti segala penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Tentu kebijakan itu dianggap intimidatif dan menuai protes dari wali murid. Orangtua murid yang beragama non-muslim keberatan dengan adanya peraturan jilbab sekolah tersebut. Terlebih lagi, sekolah tersebut merupakan SMK Negeri yang seharusnya dapat menghargai adanya keberagaman dalam beragama.

Salah satu orangtua siswi, EH mengaku keberatan dengan adanya aturan sekolah tersebut. Pasalnya, dirinya dan anaknya beragama non-muslim. Kasus tersebut terungkap setelah anaknya yang baru mengikuti pembelajaran tatap muka pada awal Januari 2021 lalu ditegur pihak sekolah karena tak memakai jilbab. Bahkan, dirinya turut dipanggil ke sekolah karena masalah tersebut. “Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan negeri,” katanya. “Ini agama saya. Kalau memakai jilbab seakan-akan membohongi identitas agama saya Pak,” kata EH.

Tak sampai di situ, banyak pihak luar yang mengecam eksisnya kebijakan tersebut. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem menyebutkan pemerintah daerah setempat harus tegas terhadap hal ini. Menteri muda tersebut berasumsi seyogyanya pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang ‘memaksa’ pemakaian jilbab karena dianggap berpotensi menumbuhkan bibit intoleran.

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan,” kata Nadiem dalam video yang diunggah melalui akun Instagram beliau, Minggu (24/1).

Baca Juga Panduan Memahami Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia

Dari sektor legislatif Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda memprotes kebijakan yang dibuat SMK Negeri 2 Padang tersebut. Dia menganggap tindakan tersebut tidak akan memutus mata rantai intoleransi di negeri yang syarat akan pluralisme ini. Selain itu, kebijakan yang sifatnya ‘memaksa’ tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan semboyan paten negara ini “Bhineka Tunggal Ika”.

Banyaknya desakan yang menolak peraturan soal pemakaian jilbab sekolah tersebut membuat Rusmadi, selaku kepala SMK Negeri 2 Padang merespon dengan tenang. Beliau menyatakan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan, khususnya siswa non-muslim di sekolah tersebut. Dan, senada dengan pemintaan maaf tersebut lahir pula perubahan kebijakan tersebut. Kini, siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang diperbolehkan untuk tidak memakai jilbab selama kegiatan apapun di sekolah.

Kasus serupa sebenarnya pernah terjadi juga di Denpasar, Bali pada 2014 silam. Jika di Padang mewajibkan siswa non-muslim berjilbab, maka beberapa sekolah di Bali melarang siswa muslim untuk menggunakan jilbab. Pada saat itu, seorang siswi bernama Fitratunnisa harus ditolak saat mendaftar ke salah satu sekolah negeri melalui jalur prestasi yang dimilikinya, juara pencak silat tingkat provinsi. Dia memilih sekolah jenjang SMP tidak menggunakan jalur akademik. Lewat prestasinya sebagai juara pencak silat, dia optimis diterima di sekolah negeri. “Nggak tahu apa sebabnya saya nggak diterima, mungkin karena foto di ijazah yang mengenakan jilbab,” kata siswi yang akrab dipanggil Nisa tersebut.

Kasus pelarangan mengenakan jilbab di sekolah ternyata bukan hanya dilakukan satu sekolah saja di Bali. Lebih dari itu, peraturan melarang mengenakan jilbab di Bali ditengarai dilakukan sebagian besar sekolah yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Bali. “Dari laporan yang kami terima, kasus itu tidak hanya terjadi di Denpasar saja, tapi hampir di seluruh Bali,” kata Drs Maneger Nasution MA dari Komnas HAM RI seperti dikutip oleh Republika.

Mencari Akar Permasalahan

peraturan jilbab sekolah smkn 2 padang
SMKN 2 Padang – viva.co.id

Kepala SMK Negeri 2 Padang sempat mengatakan peraturan jilbab sekolah tersebut hanya menjalankan amanat dari regulasi otoritas setempat. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Wali Kota Pada Nomor 452.442/BINSOS-iii/2005. Artinya, aturan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun. Tentu banyak yang mempertanyakan bagaimana peraturan yang dianggap bisa menumbuhkan benih intoleran ini bisa lolos begitu saja. Asumsi pun lahir dengan menganggap Peraturan Daerah tersebut tak lepas dari peran pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mendiamkan regulasi daerah bermuatan sikap intoleran.

Iman Zanatul Heri, selaku Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah tidak hanya sekadar mengecam, namun juga mengusut kasus ini. “Pemantauan Elsam pada 2008 mencatat ada instruksi Wali Kota Padang dan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleransi di lingkungan sekolah,” tutup Iman seperti dilansir Sindonews.

Apabila ditilik dari hal yang mendasar, aturan pemakaian atribut keagamaan di lingkup sekolah sejatinya harus mengacu kepada Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mendikbud No. 45 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut dinyatakan sekolah wajib memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam berpakaian.

Perkara ini pun sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur agar pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Pada Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditegaskan setiap anak memiliki hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua atau wali.

Persoalan intoleransi di sekolah umumnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik, dan birokratis. Sehingga, untuk mewujudkan negeri yang toleransi dibutuhkan pembenahan secara fundamental yaitu dari ‘akar-akarnya’.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.