Seberapa Penting RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

Seberapa Penting RUU Perlindungan Data Pribadi

Penulis Adi Perdiana | Editor Dyas BP

Data pribadi sejatinya merupakan privasi setiap orang yang harus dijaga

Thexandria.com – RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan RUU inisiatif pemerintah dan telah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Saat ini RUU PDP dalam proses menerima masukan dari pakar, akademisi serta penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari seluruh fraksi di DPR.

Pemerintah menilai urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini, terlebih dengan munculnya banyak kasus kebocoran data masyarakat, bahkan RUU PDP telah berkembang menjadi persoalan kebutuhan hukum.

Perlu diketahui bahwa saat ini aturan mengenai data pribadi di Indonesia masih terpisah, yakni di 32 undang-undang dan bersifat sektoral. Salah satunya Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik.

Sementara banyak negara-negara di dunia telah menerapkannya, sudah ada 132 negara yang menerapkan UU PDP masing-masing, yang diantaranya 4 negara dari Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak nomor 4 di dunia dirasa memang perlu segera menerapkan RUU Perlindungan Data Pribadi karena sebagai sistem hukum yang salah satunya berfungsi melindungi hak terkait data di era digital.

Di era digital yang bertumbuh dengan sangat cepat ini, kita sebagai masyarakat khususnya, diharuskan dapat lebih melek terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga didapatkan pemahaman terhadap realitas digital serta pengamanan data dan informasi secara menyeluruh. Pahami bahwa kita akan membagikan data antara lain berupa nama, alamat dan nomor kontak, dan lainnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam transformasi digital yaitu infrastruktur, regulasi, dan ekosistem.

Kami merangkum berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018 menunjukkan ada 171,17 juta jiwa pengguna internet, dari total penduduk Indonesia 246,16 juta jiwa, sehingga penetrasi pengguna internet di Tanah Air mencapai 64,8 persen.

Banyaknya kasus seperti penggelapan rekening nasabah, jual data pribadi, serta penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain, dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Hal tersebut merupakan dampak dari regulasi yang kurang tegas. Maka dari itu RUU PDP diharapkan menjadi solusi tersebut.

Poin-poin RUU Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi
Gambar hanya ilustrasi

Berikut ini kami jabarkan poin-poin RUU PDP yang telah kami rangkum.

Definisi Data Pribadi

Draf RUU PDP menyebutkan, definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik.

Jenis-jenis Data Pribadi

Ada dua jenis data pribadi, yakni data yang bersifat umum dan spesifik. Data dikategorikan data umum bila melalui akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Misalnya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sementara data spesifik adalah data yang bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, yaitu data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data pandangan spesifik, dan data keuangan pribadi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data itu perlu persetujuan dari pemiliknya.

Penghapusan Data Pribadi

Pengendali data pribadi wajib memusnahkan informasi itu jika data sudah tidak memiliki nilai guna lagi atau habis retensinya. Jika pemilik data meminta datanya dihapus, pengendali harus menghapus informasi itu.

Kegagalan Perlindungan Data Pribadi

Dalam RUU PDP disebutkan, jika terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi, misalnya data bocor ke pihak-pihak lain, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3×24 jam kepada pemilik data dan menteri atau instansi pengawas. Pengumuman itu memuat data pribadi yang bocor, kapan dan kronologinya, serta upaya penanganan dan pemulihannya.

Sanksi Pidana atas Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi

RUU PDP juga mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara tujuh tahun atau denda maksimal Rp 70 miliar.

Selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan pendapatan dan harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana.

Baca Juga Andai Saya Menjadi Djoko Tjandra

Kasus kebocoran data sendiri memang cukup banyak terjadi dalam beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 87 juta data pengguna Facebook bocor pada 2018 lalu, yang terulang kembali  di tahun berikutnya. Kasus dugaan bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia yang terjadi hampir bersamaan dengan kasus kebocoran data 13 juta akun pengguna Bukalapak.

Tak terkecuali pemerintah, terdengar berita bocoran 2,3 juta data pemilih KPU tahun 2014 yang belakangan ditemukan diperjual belikan di Forum hacker berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), serta data lainnya.

Pemerintah sudah seharusnya menjamin keamanan data pribadi melihat betapa pentingnya melindungi hak-hak dasar individu sebagai subjek data. Tidak adanya perlindungan data pribadi dapat berakibat pada kerugian tidak hanya ekonomi tapi juga aspek lain. Data pribadi sejatinya merupakan privasi setiap orang yang harus dijaga, maka dari itu data pribadi tidak seharusnya diperjualbelikan.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat akan mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala besar. Informasi data pribadi kini menjadi hal yang sangat mahal dan berharga, sehingga patut dilindungi.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.