Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Sebuah Mozaik

1 tahun jokowi thexandria

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Sebuah Mozaik

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Tepat satu tahun pemerintahannya di periode kedua, harapan dan keinginan Jokowi terwujud dengan baik.

Thexandria.com – Tepat pada tanggal 20 Oktober ini, telah genap satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi setelah terpilih menjadi pemimpin untuk periode kedua.

Dalam perjalanan satu tahun, cukup banyak kebijakan maupun berbagai hal yang menyebabkan riak-riak baik besar maupun kecil di masyarakat.

Tidak fair rasanya, bila Presiden Jokowi dinilai gagal dalam memajukan Indonesia, meski kritik disana-sini acapkali menggetarkan tiang-tiang Istana Negara. Lebih tepat bila dikatakan, bahwa Jokowi dalam satu tahun pemerintahannya, memang cukup banyak mengambil kebijakan yang tak populis. Dan itu memang menyebalkan.

Tentu juga, Jokowi menjalani satu tahun pemerintahannya ditengah keterjalan dan kebuntuan ekonomi yang cukup parah. Pandemi mengambil porsi besar untuk menjadi alasan.

Sebelum itu, pengesahan RUU KPK, bisa dilihat sebagai awal mula kebijakan “tak populis” yang dipilih. Dengan dukungan yang kuat di parlemen, isu konsiprasi pelemahan badan anti rasuah ini menjadi diskursus yang tak lekang.

Ada pula revisi UU Minerba merupakan usulan DPR yang kemudian dibahas dan disetujui bersama pemerintah. RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020.

Dilansir Kompas.id, Sabtu (13/5/2020), peneliti dari Auriga Nusantara Iqbal Damanik menyatakan, pengesahan revisi UU Minerba menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi tambang batu bara.

Berikutnya, revisi UU MK yang juga merupakan usulan DPR disepakati pemerintah. Pembahasan RUU MK dikebut DPR dan pemerintah hanya dalam waktu tujuh hari kerja.

RUU MK disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 1 September 2020.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) juga ambil bagian dalam mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.

Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.

Di sektor ekonomi, para pengamat—salah satunya Bima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang dilansir dari Liputan6.com, memaparkan berita yang sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Bima mengungkapkan, mengutip catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Indonesia tercatat menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN), yakni USD 402 miliar.

Beban utang luar negeri tersebut jauh lebih besar dibanding negara berpendapatan menengah lain seperti Argentina, Afrika Selatan hingga Thailand. Bahkan berpotensi semakin membesar di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Gambar Ilustrasi

Pada 2020, pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Artinya, ia menegaskan, pemerintah tengah mewarisi utang pada generasi ke depan.

Bima menyederhanakannya dalam sebuah analogi: Setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta.
Hal tersebut diambil dari perhitungan utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk.

Jejak digital memang kejam. Itu juga berlaku bagi Presiden Jokowi. Pada tahun keempat pada periode pertama menjabat Presiden RI, Joko Widodo menyinggung dirinya yang tak pernah didemo oleh masyarakat. Ia menyatakan hal tersebut secara terbuka di Istana Bogor, 7 Desember 2018.

Jokowi menilai demo merupakan bentuk dukungan yang bisa diberikan masyarakat, utamanya mahasiswa. Demo, di mata Jokowi, penting untuk mendorong kinerja pemerintah. Terang-terangan ia meminta mahasiswa mendemo dirinya.

“Didemo dong. Ada yang demo mendukung gitu lho. Nggak ada. Saya dibiarkan jalan sendiri, malah dibilang antek asing. Ini gimana dibolak-balik,” katanya di hadapan 150 peserta Konferensi Mahasiswa Nasional.

Baca Juga Menjejaki Aksi Demo UU Cipta Kerja di Balikpapan Selama Dua Hari

Kini, tepat satu tahun pemerintahannya di periode kedua, harapan dan keinginan Jokowi terwujud dengan baik. Saat ini massa yang tergabung dari mahasiswa dan buruh, sedang berdemonstrasi mendesak Jokowi menerbitkan Perpu guna menggagalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja—-yang sebelumnya, disahkan tanpa sosialisasi yang jelas.

Demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, berlangsung nyaris secara simultan dan telah terjadi sejak awal disahkannya UU Ciptaker.

Rentetan kritik yang dialamatkan pada pemerintahan Presiden Jokowi, bagai mozaik yang terus berlangsung, dan akan memunculkan gambaran utuh pada 2024.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.