RUU Haluan Ideologi Pancasila yang Tak Lebih Urgen dari Membalik Tempe di Penggorengan

RUU Haluan Ideologi Pancasila

RUU Haluan Ideologi Pancasila yang Tak Lebih Urgen dari Membalik Tempe di Penggorengan

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Memperjuangkan Ideologi harus realistis, bukan harga mati.

Chairul Tanjung

Thexandria.com – Aposteriori (belajar dari pengalaman) nampaknya tak ada di dalam buku panduan kerja para wakil rakyat. Situasi yang tak kunjung kondusif saat ini, dilihat sebagai sebuah peluang dalam diskursus beberapa kebijakan yang mayoritas tak berkaitan dengan penanganan pandemi.

Masyarakat sudah diberikan ‘paket hemat’ dalam kemasan Omnibus Law yang di dalamnya mencakup Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kemudian ada RUU KUHP, RUU PKS yang tak kunjung disahkan, hingga pengesahan UU Minerba. Jika ditilik secara komprehensif dan mendalam, beberapa poin kebijakan itu dinilai lebih condong memihak para kelas pengusaha—ya wajar saja, wong pemerintah sendiri sedang ‘dibuai’ prospek investasi.

Terbaru, tendensi semacam itu kembali menggelora lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Meskipun pada akhirnya mayoritas fraksi partai dalam tubuh DPR menolak, namun hal ini sudah mengundang sorotan berbagai kalangan.

Rapat paripurna yang digelar pada 22 April 2020 lalu, dimana PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP sedianya mendukung untuk dilakukan bahasan lebih lanjut. Sementara fraksi dari PKS dan Demokrat tak menyatakan dukungan. Dimana PKS hanya meminta penyempurnaan dengan memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. Demokrat sendiri mengambil sikap untuk menarik diri dari seluruh diskursus sejak munculnya pandemi.

Hingga ramainya penolakan datang dari luar gedung Senayan. Berbagai lembaga dan organisasi masyarakat tidak setuju dengan konsep-konsep yang dihadirkan RUU HIP. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, FPI hingga MUI yang mengeluarkan maklumat yang menyebabkan mundurnya sebagian besar partai dalam pembahasan RUU tersebut.

Dikutip dari Tempo, draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Juga Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum, Haluan Ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

Dalam Bab II Pasal 2, Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; dan demokrasi Pancasila.

Adapun yang menuai kontroversi di antaranya Pasal 7, pasal tersebut memuat tiga ayat yang isinya sebagai berikut:

  • Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
  • Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
  • Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Beberapa entitas di atas dinilai akan menurunkan marwah Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental. Selain pasal-pasalnya yang masih ambigu dan multitafsir, pembahasan RUU HIP ini nyatanya belum terlalu mendesak. Dirumuskannya RUU HIP sendiri diprediksi hanya akan memperkuat hegemoni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama ini BPIP dianggap hanya sebagai lembaga pemanis tak berdampak besar yang dapat dirasakan masyarakat. Kedepannya hak tersebut akan berkaitan dengan pengadaan anggaran pelaksanaan kegiatan BPIP yang akan sangat rawan ‘permainan’ dan tindak korupsi.

Apakah tidak sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan? Nampaknya kedua sektor tersebut tidak se-darurat kebutuhan ideologi saat ini.

Baca Juga: Sektor Ekonomi yang Lesu, Nasib Pekerja, dan ‘Senjata Pamungkas’ di Kala Krisis Mendera

Pada fragmen lain, RUU HIP ini akan membentuk kita menjadi sesorang yang ‘cinta mati’ dengan Pancasila—terlepas dari apapun bentuknya kelak setelah direstrukturisasi dengan ekasila dan trisila. Jika saat ini kita sering mendengar representasi orang yang taat beragama dengan sebutan ‘mabok agama’, maka jangan heran jika di masa mendatang kita akan mendengar julukan ‘si mabok Pancasila’.

Merokok di kursi
Gambar hanya ilustrasi

Titik kulminasi yang menjadi kekhawatiran besar adalah lumpuhnya demokrasi terutama pengekangan kebebasan berfikir. Hadirnya Pancasila sebagai ultra-ideologi dan pelarangan eksistensi ideologi lain tentu akan menjadi degradasi keilmuan bagi generasi berikutnya—jangankan untuk sekadar mempelajari, menambah wawasan dan pengetahuan, kata “komunis” pun sudah diparadigma sebagai ‘barang haram’ sejak dini.

Apabila nanti RUU HIP benar-benar disahkan, lalu bagaimana pengawasan pelaksanaan dalam memastikan bahwa seorang warga negara adalah “Pancasila-isme” banget pak-bu?

Hampir se-tidak-pasti mencium jidat sendiri.

Karena pada dasarnya, tak ada satu manusia-pun yang mampu membaca ideologi yang terpatri dalam pikiran seseorang. Ideologi merupakan konstruksi fundamental seseorang dalam memandang realitas, walaupun kenyataannya realitas lebih konservatif dan tidak se-monumental ideologi.

Lalu apa sebenarnya urgensi pembahasan RUU HIP ini bagi warga negara? Program yang visioner, kah? Atau, ada ‘keperluan’ lainnya? Yang pasti jangan sampai blunder lagi-blunder terus.

Ah, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya masih urgen membalik tempe di penggorengan agar tidak gosong.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.