Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Pancasilais, PDIP Tempuh Jalur Hukum; Forum Debat itu Keras, Bung!

Rocky Gerung memang urat takutnya sudah putus. Mulutnya sudah ibarat pedang, tapi peribahasa “Mulutmu, Harimaumu” harusnya tetap menjadi rambu-rambu.

Penulis: Rizaldi Dolly | Editor: Alfikrie

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyatakan akan melaporkan peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung

terkait pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo tak paham Pancasila.

Dalam acara ILC TvOne, Rocky menilai tidak ada yang Pancasilais, termasuk Jokowi. Rocky menyebut Jokowi sekadar menghapal lima sila dasar negara tersebut namun tidak memahami Pancasila.

Rocky mengatakan bila Jokowi paham dengan Pancasila pasti tak akan berutang, menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau melanggar UU Lingkungan

Meski demikian, Junimart belum menyatakan kapan akan melaporkan Rocky. Ia  mengaku masih berkoordinasi dengan jajaran DPP PDIP untuk melakukan pelaporan tersebut.

Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan

Rocky Gerung melontarkan pernyataan hiperbola menyebut Presiden Joko Widodo tak paham Pancasila. Benny menilai Rocky sedang beretorika untuk menarik perhatian dan mendapatkan panggung.

“Rocky Gerung itu selalu dalam teori-teori komunikasi, selalu mengatakan hiperbola. Membesarkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak paham juga,” kata Benny saat dikonfirmasi, Rabu (4/12).

“Jadi dia hanya membuat dengan retorika-retorika. Hanya untuk supaya menarik perhatian, mendapat panggung, tapi tidak ada substansi apa yang dikatakan,” ujarnya menambahkan.

Menko Polhukam Mahfud Md enggan menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak paham Pancasila. Mahfud mengaku tidak tertarik pada omongan Rocky.

“Saya nggak pernah tertarik omongannya Rocky Gerung. Nggak tahu saya,” kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan.

Apakah pernyataan Rocky termasuk penghinaan terhadap presiden, Mahfud menyerahkannya ke PDIP.

“Kan PDIP sudah bersikap,” ujar Mahfud.

ILC Adalah Forum Debat dan Pengungkapan Pandangan

Di lain pihak, Partai Demokrat mempertanyakan rencana melaporkan Rocky itu.

“Silahkan aja ya kalau mau melapor. Itu kan hak individu. Tapi apa tidak aneh? Bang Junimart kan hadir di acara itu harusnya dia bantah dan lawan sekeras-kerasnya dong Rocky Gerung di forum itu. Bukan selesai diskusi malah lapor polisi,” kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon.

Jansen mengungkapkan realitas yang nampaknya terlupa. Bahwa dalam diskusi yang ditayangkan di TV biasanya argumen para narasumber memang tajam. Menurutnya, kalau tak sanggup menghadapi argumen yang tajam lebih baik tidak tampil di diskusi. “Kalau tidak siap memang baiknya jangan tampil. Kalau saya sih selama ini prinsipnya ayo kita habis-habisan dan tumbangkan lawan di meja diskusi, kalau kita kalah argumen ya kita belajar lagi, habis itu kita ‘tarung’ lagi di forum diskusi berikutnya. Sejak dulu tradisi diskusi itu memang keras apalagi di TV itu dua pihak yang bersebrangan kan dihadirkan,” tuturnya.

Berbeda dengan sikap PDIP atau lingkaran istana kebanyakan–yang membangun narasi bahwa ucapan Rocky melanggar hukum, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rocky Gerung ketika menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami Pancasila. Menurutnya, itu sekadar menyampaikan pendapat.

Baca Juga: Wacana Penambahan Masa Periode Presiden; Sebuah Upaya Penghianatan Terhadap Reformasi

“Kita tidak melihat ada pelanggaran hukum apapun juga, itu sekedar dia berpendapat, mengemukakan pendapat. Ya diam saja,” Dini di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (4/12). Dini mengatakan Rocky memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat yang ditujukan kepada Jokowi. Rocky boleh saja menilai ada kekurangan dari Jokowi. Begitu pun masyarakat umum.

Tak Memiliki Landasan Hukum

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat rencana politikus PDIP Junimart Girsang melaporkan akademikus, Rocky Gerung, tidak memiliki landasan hukum. 

“Enggak bisa dilaporkan. Sudah enggak ada pasalnya,” kata Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu saat dihubungi, Kamis, 5 Desember 2019.

Erasmus mengatakan bila presiden memang merasa terhina, maka ia sendiri yang harus melaporkan Rocky dengan pasal penghinaan individu yaitu 310, 311, atau 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Putusan MK begitu. Deliknya harus aduan kalau merasa terhina, yang artinya harus individual,” kata dia. Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden yaitu 134, 136, dan 137 KUHP karena tidak sesuai dengan konstitusi. Salah satunya Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Sumber Foto: Eksklusif

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.