Ribut-ribut Soal Ekspor Benih Lobster: Komoditas Perikanan Bernilai Ekonomi Tinggi

Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster

Ribut-ribut Soal Ekspor Benih Lobster: Komoditas Perikanan Bernilai Ekonomi Tinggi

Penulis Adi Perdiana | Editor Rizaldi Dolly

“Bukan lautan, tapi kolam susu”

Thexandria.com – Penghujung tahun 2019 menjadi periode yang ramai bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyebabnya adalah Menteri KKP Edhy Prabowo mewacanakan untuk merevisi aturan yang melarang ekspor benih lobster.

Wacana untuk merevisi aturan yang melarang ekspor benih lobster yang diungkap Menteri KKP Edhy Prabowo pada penghujung tahun 2019 lalu cukup membuat ramai perbincangan di tanah air. Beragam argumen dan kontroversi muncul beriringan dengan hal tersebut.

Dan suara paling keras terlihat keluar dari Susi Pudjiastuti yang lekat dengan jargon “Tenggelamkan”. Pasalnya ketika masih menjabat sebagai menteri, Susi memang telah mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016.

Melalui akun pribadi Twitter, Susi menyindir rencana Edhy tersebut. Salah satunya pada cuitan 14 Desember 2019 pukul 6.51 AM

Lobster di foto ini:  Lobster Mutiara, berat kira2..1,2kg sd 1,4 kg Harga per kg nya saat ini min Rp 5 jt. Bibitnya diambil dr Laut diekspor ke Vietnam per ekor cuma Rp 139.000. Bener kita harus ekspor bibitnya??Apa tidak lebih baik tunggu besar&jual dg harga lebih dr 30Xnya ???

Menurut KKP, lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi. Selain lobster, beberapa komoditas yang bernilai ekonomi tinggi termasuk tuna, udang, hingga ikan karang.

Berdasarkan laporan Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018, Indonesia mengekspor 1,13 juta ton komoditas utama hasil perikanan. Ekspor tersebut mencakup tujuh jenis komoditas utama, termasuk lobster.

Mengutip laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), setidaknya ada dua alasan utama kenapa Susi menerbitkan larangan tersebut. Salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjual belikan di pasar global.

Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan yang mungkin berujung pada kepunahan. Ekspor benih lobster dinilai akan merugikan dari sisi lingkungan. Menurut Susi, meski hasil ekspor benih lobster memang menggiurkan, namun kebijakan itu tidak sepadan dengan risiko kerusakan ekosistem yang dihadapi negara pada masa mendatang. Sebab, kata dia, ekspor dalam jumlah besar mengancam kelangsungan hidup lobster di habitatnya. “Nelayan enggak boleh bodoh atau kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.

Ekspor benih lobster juga menuai kritik lantaran kebijakan ini menguntungkan negara penerima seperti Vietnam. Saat benih lobster di Indonesia berpotensi dieksploitasi besar-besaran, pasokan yang menipis malah akan membuat Indonesia rentan menjadi importir baik benih lobster maupun lobster dewasa dikemudian hari.

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Kontroversi Ekspor Benih Lobster

Meskipun polemik tak kunjung usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akhirnya mengesahkan aturan budidaya dan ekspor benih lobster. Aturan tersebut diundangkan pada 5 Mei 2020.

Dicabutnya aturan era Susi Pudjiastuti itu ditandai dengan peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Pada saat Peraturan Menteri (Permen) ini mulai berlaku, Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis pasal 5 aturan dikutip dari kompas.com.

Menjawab kritik tentang kepunahan lobster karena benihnya diekspor, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan tidak ada potensi lobster punah. Ia mengklaim berdasarkan penelitian telur lobster sangatlah banyak.

Edhy menuturkan dari satu indukan lobster dalam satu bulan bisa bertelur sampai satu juta butir. Sementara di lautan Indonesia dari hitungannya ada sebanyak 27 miliar telur lobster setiap tahunnya.

Namun, Edhy mengatakan ketika telur-telur itu dibiarkan di alam, maka potensi mereka tumbuh sampai dewasa hanya 0,02 persen, artinya setiap 20 ribu telur yang bisa tumbuh sampai dewasa hanya dua ekor.

Demi Kesejahteraan

Ekspor Benih Lobster

Menurut Menteri KKP Edhy Prabowo mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan.

Ia mengemukakan bahwa perusahaan sebagai eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

Adapun hingga kini, KKP telah memverifikasi 31 perusahaan calon eksportir. Sedangkan yang sudah diumumkan ada 26 perusahaan, yang juga dibeberkan oleh mantan Menteri KP, Susi Pudjiastuti melalui akun pribadi twitternya.

Baca Juga Menhan Sebagai Leading Sector Food Estate dari Perspektif Strategis dan Politis

Meskipun dikabarkan ada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai eksportir terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai asal Edhy Prabowo sehingga tercium bau yang memunculkan narasi bahwa terdapat konflik kepentingan dalam hal ekspor benih lobster ini.

Edhy menegaskan, tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

“Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster,” kata Edhy.

Terlepas dari segala kontroversi dan beragam perdebatan yang muncul terkait masalah ekspor benih lobster ini yang memang melahirkan pro dan kontra. Tanpa melupakan transparansi mengenai proses ekspor benih lobster, terutama bukti keberhasilan budidaya dan pelepasliaran hasil budidaya. Serta yang terpenting untuk dilakukan pemerintah adalah memastikan agar regulasinya berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian laut Indonesia.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.