Rencana Program Pendidikan Militer untuk Para Mahasiswa Adalah Sebuah Kemunduran yang Berbahaya

Program Pendidikan Militer untuk Mahasiswa

Rencana Program Pendidikan Militer untuk Para Mahasiswa Adalah Sebuah Kemunduran yang Berbahaya

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Dyas BP

Penguatan nasionalisme semestinya dilakukan dengan penguatan mutu berfikir. Bukan dengan cara diajari pegang bedil.

Thexandria.com – Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Kementrian Pertahanan berencana bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan pendidikan militer melalui Program Bela Negara kepada para mahasiswa.

Trenggono menyatakan bahwa program ini ditujukan agar anak muda Indonesia tak hanya kreatif dan inovatif, namun cinta terhadap bangsa dan negara.

“Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” kata Trenggono dalam keterangan resmi yang kami kutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (16/8).

Baca Juga Berdaulat Dalam Teknologi dan Industri Pertahanan, Maka Jayalah NKRI!

Trenggono juga menyinggung Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop. Menurutnya, dilihat dari perspektif pertahanan, K-Pop ialah strategi Korsel mempengaruhi dunia lewat industri kreatif.

“Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak,” katanya.

Selain itu, Trenggono juga menyatakan para milenial bisa menunjukkan kecintaan terhadap negara dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).

Program Komcad, diklaim sudah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Trenggono memastikan Komcad bukan program wajib militer yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Menurutnya, Komcad merupakan upaya negara untuk memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.

“Difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur,” tuturnya.

Dilain pihak, melansir dari detik.com, Anggota Komisi I DPR dari F-Golkar Dave Laksono meminta Kementerian Pertahanan, agar mematangkan konsep pendidikan militer untuk mahasiswa dalam Komponen Cadangan (Komcad). Menurut Dave, target hingga materi program itu harus jelas.

“Kalau dibilang nggak perlu, ya nggak perlu juga karena itu kan kita tidak dalam keadaan perang. Kalau dibilang perlu, ya perlu juga karena ya kita melihat ini sudah terjadi degradasi pengertian kecintaan terhadap bangsa dan negara. Salah satu tujuan diadakan ini ya untuk membangkitkan semangat tersebut. Tapi kembali lagi, materinya, kurikulumnya, targetnya itu harus jelas,” kata Dave pada Senin (17/8/2020).

Berpotensi Memelihara Kultur Kekerasan

Kultur Kekerasan
Gambar hanya ilustrasi

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam keterangannya pada Tempo, mengatakan bahwa mengikutsertakan pendidikan militer ke dalam ranah pendidikan formal sangat berbahaya karena dapat memelihara kultur kekerasan.

Ia mengkhawatirkan budaya atau kultur kekerasan masih “terjaga” sampai sekarang sebab masih terlembaga sejak era Orde Baru, dan jika nilai militeristik akan kembali ditanamkan kembali kedalam pendidikan formal, maka ini berbahaya.

Fatia juga menyebut bahwa pendekatan militerisme tidak relevan dalam membangun pribadi manusia maupun warga negara. Ia katakan itu merupakan cara-cara kuno yang dibentuk oleh negara.

“Masih banyak cara-cara lain sebenarnya yang bisa dilakukan dalam sektor pendidikan dengan semangat demokrasi dan keadilan yang bisa diupayakan. Jadi mungkin yang harus dilihat dari negara adalah angle yang berbeda, perspektif yang berbeda dari bagaimana anak muda hari ini bergerak. Bukan dengan cara-cara kekerasan ataupun yang memang katanya untuk menguatkan mental dan lain sebagainya itu,” kata Fatia.

Satu suara dengan Fatia, pengamat pendidikan, Itje Chodijah, mengatakan bahwa mahasiswa generasi sekarang membutuhkan pendekatan yang berbeda yang dapat memberikan dampak berkelanjutan.

Sebuah Kemunduran dan Konsepsi yang “Salah”

Miss Konsepsi
Gambar hanya ilustrasi

Sejauh yang kami ketahui, Kemenhan berdalih bahwa program pendidikan militer bukan merupakan program wajib militer dan dikatakan melalui skema sukarela. Namun, dengan rencana memasukan program militeristik kedalam kurikulum pendidikan, otomatis program pendidikan militer akan menjadi kurikulum wajib yang harus ditempuh mahasiswa. Maka pertanyaannya, dimana letak sukarelanya?

Kemudian, kami memandang telah terjadi miss konsepsi dari pihak Kemenhan memandang problem degradasi nasionalisme. Bila rujukan case-nya adalah, “how K-Pop influences the world culture and nationalism of other countries“—maka meng-counternya dengan pelatihan militer sungguh tidak apple to apple.

Pertama, perlu diketahui bahwa penulis tidak mendengarkan K-Pop, dan juga, persoalan K-Pop mempengaruhi dunia lewat budaya pop tidak hanya bisa dinilai melalui perspektif pertahanan, melainkan harus dilihat secara komprehensif—bahwasanya menyebarnya budaya-budaya lain adalah konsekuensi logis dari adanya globalisasi.

Kedua, jika Kemenhan secara sadar menyadari bahwa telah terjadi “infiltrasi budaya”—in case, K-Pop, melalui industri kreatifnya, maka mengkampanyekan budaya lokal—yang juga melalui industri kreatif, sebijaknya bisa dilakukan.

Ketiga, kemana kurikulum pendidikan kewarganegaraan kita? Alih-alih merencanakan program pelatihan militer, bukankah dalam kacamata pendidikan, Indonesia telah memiliki kurikulum kewarganegaraan? Yang dimana mahasiswa, sewayahnya insan intelektual, seharusnya diberi ruang mengkaji nasionalisme dalam bingkai akademik. Bukan bingkai militeristik.

Terakhir, kalau kita semua mau mencoba tidak naif. Kita bisa mempertanyakan kemana program “revolusi mental”—yang didalamnya terdapat konsep “nation character building“. Yang sejak 2014 digaungkan dapat menjadikan Indonesia mercusuar dunia, dengan menggali nilai dan falsafah kebangsaan.

Penguatan nasionalisme semestinya dilakukan dengan penguatan mutu berfikir. Bukan dengan cara diajari pegang bedil.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.