Polemik Surat Stafsus Milenial Presiden yang Bikin Kita Bertanya: Fungsine Milenial-milenial-an Opo Cuk?

Polemik Surat Stafsus Milenial Presiden yang Bikin Kita Bertanya Fungsine Milenial-milenial-an Opo Cuk

Polemik Surat Stafsus Milenial Presiden yang Bikin Kita Bertanya: Fungsine Milenial-milenial-an Opo Cuk?

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Andi Taufan Garuda Putra pendiri sekaligus CEO PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Perusahaan rintisan (startup) yang sampai saat ini masih ia pimpin, tengah menjalankan proyek pendanaan mikro bersama Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan juga yang seperti kita ketahui, Andi Taufan adalah staf khusus presiden bidang UMKM. Apa? Iya benar, masih rangkap jabatan.

Andi belakangan tengah disorot dan menuai kecaman dan sekaligus memberikan sebuah “hiburan” di tengah suntuknya kita mengkarantina diri.

Problemanya bermula dari surat resmi yang ditantangani Andi, hingga kemudian memunculkan kesan yang kuat, adanya sebuah pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan, yang sering disebut sebagai konflik kepentingan.

Surat dengan kop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia dari Andi, meminta para camat seluruh Indonesia bekerja sama dengan tim lapangan Amartha.

Tujuannya tapi mulia, kok. Untuk mengedukasi masyarakat seputar virus pandemi covid-19. Tapi apa dinyanya, di twiter sempat jadi trending topik! Wih, ngeriii~

Apa gerangan hingga stafsus milenial Presiden ini sampai ramai diperbincangkan warga twiter? Ya, masih sama, soal surat cinta untuk Starla menyurat yang dianggap menyalahi etika ber-birokrasi. Andi dianggap netizen bertindak “ugal-ugalan” karena ada tumpang tindih status yang jelas, ya karena oh karena, Amartha yang dia sebut dalam surat itu adalah perusahaannya sendiri. Kan secara otomatis hal ini menimbulkan prasangka yang enggak-enggak, ya, enggak?

Selain daripada itu, Andi juga memang telah menerabas tahapan wajar dalam ber-birokrasi, yang dimana seharusnya surat cinta semacam ini dikirim Kementerian Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke kepala daerah, bukan langsung dari stafsus, apalagi pakai kop Istana, inilah yang sempat kami katakan, sebuah “hiburan” di tengah suntuknya karantina diri.

Lha wong masak ada, surat pake kop Sekretariat Negara ngirimnya langsung ke Camat? Khan ngawur. Itu pasti pak/bu camatnya merasa sudah atau telah berhubungan langsung dengan Istana, kerennn!

Dari point surat cinta itu, goals program yang hendak dilakukan Andi ono loro perkorone dua.

Pertama, mengedukasi masyarakat desa tentang apa itu virus covid-19.

Kedua, mendata kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas desa dan memenuhi kekurangannya lewat jalur donasi. Dua tujuan ini lah yang kemudian diberikan kepada Amartha, perusahaan pinjaman online yang sebenarnya memang memiliki target pasar orang-orang desa.

Masih mengenai suratan taqdir surat yang langsung ditujukan ke camat.

Ombudsman secara tegas menyebutnya maladministrasi dan harus dikenai sanksi oleh Presiden Joko Widodo.

“Setkab adalah lembaga negara dan stafsus (presiden) bukan pejabat berwenang menggunakan kop surat (setkab),” kata Alvin Lie, anggota Ombudsman, saat dikonfirmasi Kumparan. “Harus ada tindakan tegas terhadap stafsus yang menyalahgunakan kewenangannya, melampaui kewenangannya, melakukan tindakan maladministrasi.”

Atas dasar cinta tekanan berbagai pihak, Andi pun memutuskan mencabut kembali surat tersebut dan memberikan klarifikasi, lewat keterangan tertulis pada Selasa (14/4) pagi waktu setempat.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” tulisnya. Andi juga mengatakan kalau kritikan publik akan jadi pelajaran penting bagi dirinya sebagai anak muda (dalam kurung milenial) yang ingin berkontribusi untuk negeri sembari tetap mengikuti kaidah aturan birokrasi. Cakep!

Nih, ya, sebenarnya, kekhawatiran tumpang tindih kepentingan bukan kali pertama menerpa stafsus milenial Jokowi. Pada 20 Maret lalu, Ruangguru diumumkan pemerintah sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja.

Skill Academy, platform pelatihan daring dan luring milik Ruangguru, digunakan sebagai wadah pengembangan kompetensi kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Program ini akan menjangkau 5,6 juta orang, dengan anggaran diperkirakan Rp5,6 triliun.

Sudah ketemu point-nya? Belum? Ya sudah, baiklah, biar kami beritahu. Pendiri Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, juga adalah stafsus milenial Presiden Jokowi.

Dan tolong, jangan ragukan kebacotan kami para warga net, hal tersebut lagi-lagi dianggap tidak etis, sekalipun ide itu hasil dari penunjukkan langsung inisiatif pemerintah. Karena apa? Ya karena Belva masih berstatus CEO di Ruangguru, belum mengundurkan diri. Waduh!

Walaupun, nih, ya. Para stafsus milenial Presiden Jokowi memang diberi kelonggaran tetap mempertahankan posisi di perusahaan masing-masing, sehingga mereka tidak harus setiap hari mendampingi presiden. “Tidak mesti full time [mendampingi]. Beliau-beliau ini sudah memiliki kegiatan, memiliki pekerjaan,” kata Jokowi saat mengenalkan 7 stafsus milenialnya, kali pertama, di Istana Negara.

Baca Juga: Gue Menemukan Klasifikasi di Twitter yang Menganggap Pengguna Instagram “Terbelakang”

Mengutip dari hasil wawancara Katadata dengan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia sudah memperingatkan pemerintah bahwa secara etika politik di negara demokrasi, semua stafsus yang punya perusahaan harus mundur dari posisi CEO, sekalipun bisa tetap menjadi founder. Sebab risiko konflik kepentingan senantiasa membayangi rangkap jabatan.

“Mereka harus siap mengundurkan diri apabila terbukti ada satu perbuatan yang dianggap masuk dalam wilayah conflict of interest,” kata Yunarto.

Dan binggo! Kekhawatiran kita semua terjadi pada polemik kasus surat cinta Andi.

Persoalan ini berkaitan dengan kaidah dan norma dalam tata negara serta akuntabilitas status pengusaha yang masuk dalam keriuhan birokrasi. Mungkin memang tidak cukup hanya dengan meminta maaf, apabila ada penyalahgunaan wewenang, ya harus diberi sanksi.

Urgensi Pengangkatan Para Staf Milenial

Sebenarnya cukup banyak dialog—obrolan—nyinyiran—pertanyaan, baik di kantin kampus, warung kopi, chat whatsapp, hingga di lini media sosial tentang seberapa butuh Indonesia dengan para staf milenial.

Kami tentu sepakat, tentang narasi yang dibangun Presiden ketika awal-awal mengangkat ketujuh staf khusus milenialnya. Bahwasanya anak muda, adalah sebuah kekuatan dalam memajukan bangsa.

Namun, alasan bahwa kehadiran stafsus milenial untuk sebagai sebuah “jembatan” penghubung anatara generasi tua dan generasi muda, yang kuno dan modern ataupun yang berpikiran konservatif dan yang open minded, nampaknya memang berlebihan.

Karena masuknya Mendikbud Nadiem Makarim sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena ia memang berkompeten dan sejauh ini, gagasan dan kebijakan yang dihasilkan out of the box.

Sementara para stafsus? Kita masih dibuat bingung, apa peran mereka sesungguhnya? Apakah hanya sekedar representasi dari anak-anak muda? Milenial? Tapi mengapa sampai ada kekeliuran wewenang? Yang dimana, para stafsus milenial sebenarnya memang tak memiliki wewenang, melainkan sesuai tupoksinya, mereka hanya sebagai pemberi saran.

Belum lagi, publik juga tak melihat adanya sebuah perbedaan yang kentara dengan mental pejabat lama. Rangkap jabatan mungkin adalah contoh yang paling konkret. Lha bingung? Sama cuk!

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.