Pengumuman; Saya Mau Jadi Anggota Dewan!

Pengumuman; Saya Mau Jadi Anggota Dewan!

Pengumuman yang tak diamini orang tua saya.

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Memasuki revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi informasi membuat segala sesuatu yang “tidak wajar” akan viral dan diperbincangkan khalayak. Ketidak-wajaran tersebut nampaknya juga ingin dipertahankan oleh para anggota dewan, agar terus bisa menjaga predikat sebagai lembaga/institusi yang paling dibenci dicintai oleh rakyat Indonesia. Di kala hutan Kalimantan dan Sumatera membutuhkan hujan untuk memadamkan api dan menanggulangi kabut asap, hujan malah menghampiri para anggota dewan. Iya, betul sekali, bukan hujan batu apalagi main hujan-hujanan, melainkan hujan kritik.

Namun di balik semua kontroversi yang menyebabkan kebencian kecintaan masyarakat terhadap mereka, tidak sedikit pula masyarakat yang begitu bergairah untuk menjadi “wakil rakyat”.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari selebritis, pengusaha, akademisi, peternak lele, sampai pengamen berlomba-lomba mendaftarkan diri mereka untuk bisa menjadi kader dari partai yang bisa menampung mereka. Sebagai seorang pemimpi di siang bolong, saya pun juga terbesit ingin menjadi wakil rakyat.

Nanti tentunya, mimpi dulu, eh, tapi… Kata .Feast di lagu “Dalam Hitungan”, mimpi itu butuh dana! Range engangement ku berapa, ya? Ah, besar, kok!

Secara dini saya menyimpulkan bahwa hakikat dari partai politik sudah mulai memudar, bukan lagi sebagai medium dari sebuah ideologi, yang kemudian diimplementasikan oleh kader-kadernya.

Kini, ideologi tinggalah ideologi.

Kok saya jadi kepikiran idiom-idiom yang menggambarkan betapa ” Mengerikannya” proses dan mekanisme perpolitikan tanah air, ya? Idiom seperti, “Tidak ada kawan atau musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi”.

Walah, kalau kepentingannya atas kepengingan rakyat, sih. Saya tidak ambil pusing.

Namun alih-alih memperjuangkan kepentingan kelas masyarakat tertentu dan rakyat secara umum, namun lebih ke money-oriented masa depan bangsa.

Ah, sepertinya saya terlalu paranoid membicarakan politik.

Tapi, bukannya siapapun berhak menjadi anggota dewan? Asalkan mampu membungkam mulut yang mengatakan “wani piro?” dengan pundi-pundi yang mereka sodorkan?

Cek dompet, alhamdulillah, untung masih sebatas mimpi.

Nikmatnya Menjadi Anggota Dewan

Mulai tahun 2019 sampai 2024, rakyat akan memiliki wakil mereka yang baru di parlemen. Karena pada Selasa (1/10/2019), sebanyak 575 wakil rakyat resmi dilantik.

Besar harapan rakyat kepada anggota dewan yang baru untuk bisa benar-benar menyuarakan aspirasi mereka agar tidak muncul kembali beberapa kebijakan yang dirasa “tidak mewakili rakyat”.

Dalam masa bakti tersebut para anggota dewan tentu tidak akan hanya sekadar tidur atau melantur saat rapat paripurna karena fasilitas mereka sudah sangat besar untuk memudahkan mendengarkan suara rakyat.

Ditelisik oleh tim Thexandria dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 bahwasannya gaji pokok para anggota dewan sebesar Rp 4,2 Juta. Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan yang jika ditotal akan menginjak nominal Rp 19,1 Juta.

Selain itu anggota DPR juga masih mendapat pemasukan dari mata gaji penerimaan lain.

Untuk mata gaji penerimaan lain, anggota DPR menerima tunjangan kehormatan sebesar Rp 5,5 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 15,5 juta, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3,7 juta, bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta dan asisten anggota Rp 2,2 juta.

Diketahui pula jika anggota DPR masih menerima mata gaji lain dari biaya perjalanan, rumah jabatan, perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman. Anggota DPR pun mendapat uang pensiun. Bagaimana dengan pensiunan anggota DPR? Anggota parlemen mendapatkan uang pensiun seumur hidup dari negara meskipun hanya menjabat lima tahun atau satu periode layaknya pegawai negeri sipil.

Sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar, anggota DPR pun mendapatkan uang pensiunan dengan besaran 60% dari setiap gaji pokok bulanan yang diterima selama menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

Uang pensiunan anggota DPR akan dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau menjadi anggota lembaga tinggi lainnya.

Jika ditotal, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 akan menerima gaji hingga Rp 66,1 juta per bulan yang akan dikalikan 575 orang jumlah anggota.

Bagaimana? Apakah sudah menggelengkan kepala melihat berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membayar orang-orang yang diharapkan bisa mendengarkan aspirasi rakyat?

Kami Sudah Siap Menjadi Anggota Dewan!

Menilik jaminan kesejahteraan yang diterima oleh para anggota dewan, beberapa kalangan menjadi skeptis terhadap beberapa studi modern terkait perkembangan cita-cita di era informatika. Dikutip dari independent.uk dalam sebuah polling yang diadakan banyak sekali yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Banyak juga dari mereka yang ingin berkarir di bidang game dan sosial media.

Meraih ketenaran dan juga keuntungan materi sebagai sosok populis di tengah masyarakat merupakan salah satu impian untuk sebagian besar anak-anak akhir zaman zaman ini.

Di negeri ini, untuk usia dini prospek tersebut terlihat mewah bagi anak-anak bangsa, tapi jangan kaget jika seiringnya berjalan waktu cita-cita bisa “berubah” 360 derajat.

Awalnya ingin menjadi “dokter” malah menjadi pegiat kontroversi di televisi, ingin menjadi “pilot” malah menjadi pentolan oligarki yang mengintimidasi kaum proletar, dan yang ingin menjadi “guru” pun menjadi anggota dewan yang membuat kebijakan tidak pro-rakyat.

Maka tidaklah heran apabila anak muda yang minim pengalaman dalam kontribusi dan kebermanfaatan bagi masyarakat sudah berani untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Lantas bagaimana dengan saya? Lah, kan saya baru mimpi!

Sehingga menurut analisa dan hemat saya, orientasi ketika menjadi anggota dewan tidaklah lagi substantif namun naratif untuk kepentingan pribadi.

Beberapa menyebutkan bahwa tujuan mereka menjadi anggota dewan adalah ingin mensejahterakan rakyat, jawaban normatif untuk kaliber calon petinggi negeri.

Sedari dulu wacana mensejahterakan rakyat sudah eksis dan dirumuskan oleh orang-orang hebat juga, namun kini realitasnya pun masih abstrak. Buram!

Paradigma tersebut akan bertransformasi menjadi parasit apabila terus dikembangbiakkan secara lumrah di masyarakat. Atau bahkan, dapat tumbuh subur apabila hanya dibiarkan menjadi rahasia umum di Republik ini.

Republik mimpi.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.