Pengesahan UU Minerba di Tengah Pandemi; Kejar Tayang untuk “Mengenyangkan Perut” Investor

Pengesahan UU Minerba di Tengah Pandemi

Pengesahan UU Minerba di Tengah Pandemi; Kejar Tayang untuk “Mengenyangkan Perut” Investor

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Karpet Merah untuk Investor

Thexandria.com – Resah dan gundah gulana menyelimuti setiap pikiran manusia yang hidup di negeri ini. Ketimpangan yang terjadi membuat masyarakat mempertanyakan seberapa seriusnya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah meskipun banyak yang juga menilai lahirnya cabang dalam jalur koordinasi adalah sebuah ketidakseriusan yang sangat kentara.

Kala fokus sebagian masyarakat terpusat kepada public figure yang bego melahirkan kejadian dan pernyataan kontroversi, di sisi lain lahir pula kontroversi yang kurang mendapat atensi. Hal ini mengacu kepada agenda “Kejar Tayang” oleh para wakil rakyat di Senayan, Senin (12/5). Dalam pelaksanaannya, UU ini akan terintegrasi dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).

Eksploitasi Alam, Karpet Merah Investor dan Deforestasi yang Menjadi-jadi

Pasal 42 dan pasal 42A dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun.

Dengan UU baru, penguasaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpotensi merugikan banyak pihak termasuk alam yang semakin rusak.

Sedangkan pada pasal 45 disebutkan jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa eksplorasi, maka tak akan dikenai wajib royalti. Hal ini dinilai akan membahayakan lingkungan dan dapat menjadi celah pelanggaran hukum melalui eksploitasi besar-besaran.

Revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Tak hanya KK dan PKP2B yang mendapatkan jaminan kelanjutan operasi, pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) pun menghirup angin segar yang sama.

Dalam UU Minerba yang lama, perpanjangan izin tercantum dengan klausula “dapat diperpanjang”, yang diganti dengan “dijamin” pada revisi UU ini. Hal tersebut antara lain dapat dilihat padal Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.

Banyak pihak menilai pasal ini akan menguntungkan perusahaan tambang raksasa saja, atau dengan kata lain, melalui UU ini, pemerintah sama halnya menggelar ‘karpet merah’.

Sebab, aturan tersebut akan meminimalisir wilayah dan pelaku lelang Kontrak Karya ataupun PKP2B.

UU Minerba
Gambar hanya ilustrasi

Mengutip dari Mongabay, Pius Ginting, Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) khawatir kalau UU ini berlaku, luas tambang bakal makin mendorong deforestasi. “Juga mendorong masyarakat sekitar hutan hidup makin jauh masuk ke hutan untuk bertahan,” katanya.

Keragaman hayati makin terancam dan habitat hewan liar terganggu. Pius juga menyoroti kasus penyakit menular seperti malaria yang rentan di daerah sekitar tambang.

Klise Soal Wakil Rakyat

Dalam prosesnya banyak kecurigaan yang muncul ke permukaan karena dirasa agenda ini dilakukan secara diam-diam dan tak melibatkan rakyat. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menuturkan bahwa pembahasan revisi UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) bahkan tidak melibatkan penduduk yang berdomisili di sekitar area tambang.

Bahkan Merah sendiri menantang DPR untuk menunjukkan bukti otentik terkait keterlibatan langsung masyarakat dalam diskusi langsung pembahasan RUU Minerba.

“Kami belum mencatat satupun kelompok masyarakat yang harusnya digolongkan sebagai yang berkepentingan seperti masyarakat adat, warga lingkar tambang, perempuan misalnya, yang diajak bicara dalam proses pembahasan UU ini.” tambahnya dalam sebuah diskusi online bertajuk Menyikapi Pengesahan RUU Minerba, Rabu (13/5).

Baca Juga: Gaung yang Semakin Keras dari Mahasiswa Lewat Tagar #UndipKokJahatSih #AmarahBrawijaya #MhsUMBersuara

“Harusnya saat pandemi seperti ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah untuk merefleksi kembali kebijakan ke arah yang lebih lestari,” kata anggota Komunitas Climate Rangers Jakarta, Djajanti, dalam keterangan tertulis yang diterima Kumparan, Jumat (15/5).

Sistem kejar tayang yang dilakukan oleh para anggota dewan ini dinilai tidak manusiawi, tidak ber-hutan-nisasi dan terkesan mengambil momentum, kalau tak mau dikatakan “mencuri momentum di kala pandemi”.

Jika dianalogikan sebuah sinetron yang juga kerap memakai sistem kejar tayang, maka para wakil rakyat juga tercebur ke dalam sebuah stigma buruk. Meskipun tidak semua, namun sinteron masa kini dianggap tidak mendidik, begitu juga wakil rakyat. Terlebih konsensus yang mereka ambil tersebut tidak memberikan secuil-pun nilai edukasi kepada generasi berikutnya karena diambil pada waktu yang tidak tepat.

Terlebih, tersirat tujuannya adalah “memanjakan” para investor seperti anak sendiri.

Saat semua berfokus melawan wabah covid-19, hingga banyaknya nyawa yang gugur, para penghuni Senayan sepertinya tidak benar-benar peduli. Yang dalam hal ini, dibuktikan secara tergesa-gesa harus mengesahkan UU Minerba yang sebenarnya tidak urgent-urgent amat.

Istilah ‘normal yang baru’ kini secara perlahan menjadi realitas bagi rakyat; dimana kini sebagian besar dari kita lelah dan berada pada titik jenuh sehingga mewajarkan egoisme para wakil rakyat yang kini menjadi sebuah “ke-normal-an”.

Tetapi satu hal, sampai kapan pun, api perjuangan dan perlawanan akan tetap menyala walau hanya sebesar biji jeruk.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.