Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dilihat Secara Utuh, Antara National Security dan Sisi Humanis

Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dilihat Secara Utuh, Antara National Security dan Sisi Humanis

Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dilihat Secara Utuh, Antara National Security dan Sisi Humanis

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Saat ini ada sekitar 600-an warga Indonesia yang berada di Suriah dan nasibnya belum memiliki kejelasan. Rata-rata alasan WNI yang berangkat ke Suriah, adalah untuk berjihad dan berafiliasi langsung dengan kelompok teroris ISIS.

Sementara di Indonesia, ada sebuah wacana yang cukup membuat dag-dig-dug-ser masyarakat, LSM, dan pemerintah khususnya. Yaitu, rencana pemulangan WNI eks ISIS, yang sebagiannya merupakan para kombatan.

Resonansi yang diterima berbagai lini media massa dari para stakeholder adalah arus penolakan yang begitu kuat.

Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara singkat yang saya tonton di televisi, bahkan mengatakan, sebagai pribadi, Jokowi menolak kepulangan para WNI eks ISIS, namun sebagai kepala negara, ia harus menunggu kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait dan akan diputuskan saat rapat terbatas (dipulangkan atau tidak).

Beberapa mantan narapidana teroris Indonesia yang telah sadar pun mengungkapkan pandangan yang sama. Menurut mereka ISIS merupakan kelompok teroris yang kerap menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai alat teror, dan diantara 600 WNI di Suriah, juga banyak terdapat perempuan dan anak-anak.

National Security

Pemerintah Indonesia dalam asumsi yang paling riskan, bisa saja menjadikan para eks ISIS sebagai stateless, atau non kewarganegaraan.

Karena berdasarkan masa lalu, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang cukup sering berhadapan dengan tindak terorisme. Mulai dari bom bali 1 dan 2, bom JW Mariot, bom kedutaan besar Australia, teror di Jakarta, bom bunuh diri di markas Polisi, dan lain-lain.

Indonesia sudah sangat ‘kenyang’ dengan gejolak terorisme didalam negeri dikarenakan Indonesia memang menjadi salah satu target terorisme internasional.

Bagi intelijen dan mungkin militer, mengeliminasi resiko-resiko secara masif adalah pilihan yang paling tepat.

Selain itu, satu hal yang harus digaris bawahi adalah, para eks ISIS tersebut, hidup dan tumbuh dalam iklim peperangan yang terjadi di Suriah. Mereka memiliki keahlian bertempur, naluri membunuh yang berpotensi kuat lebih berbahaya daripada sel-sel kelompok teror di Indonesia, serta orientasi nasionalisme yang telah terdistorsi secara lebih sistematis dan langsung.

Deradikalisasi di Indonesia

Menyikapi berbagai perilaku terorisme di Indonesia, pemerintah bahkan secara khusus telah membentuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dimana salah satu tugas dan keajiban BNPT adalah program deradikalisasi.

Para eks pelaku terorisme, baik yang tengah menjalani proses hukum maupun yang telah selesai menjalani masa tahanan, dikenakan program deradikalisasi.

Pemberian pemahaman tentang ideologi yang mereka percayai adalah kekeliruan yang berujung pada sumpah setia pada NKRI dan Pancasila.

Namun sayang, program deradikalisasi banyak memiliki kendala dan tantangan yang berat. Alhasil, program deradikalisasi belum memiliki keberhasilan yang signifikan, guna mempersiapkan kembali para eks teroris kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi lagi aksi terornya.

Bahkan, para eks teroris yang telah di deradikalisasi beberapa diantaranya ada yang kembali menjadi teroris. Seperti contoh ada yang menggunakan dana deradikalisasi untuk membeli bahan baku bom.

Belum berubahnya keyakinan akan bentuk negara Indonesia yang dianggap thogut, mungkin adalah satu alasan fundamental akan sulitnya meluruskan kembali pemikiran para teroris. Sekali lagi, perkara ideologi lebih pelik dari tindak kriminal yang lain.

Belum berhasilnya deradikalisasi menjadi salah satu alasan mengapa penolakan terhadap 600 eks ISIS dipulangkan kembali ke tanah air.

Kedepankan Sisi Humanis

Terlepas dari berbagai alasan dan keharusan penolakan yang kami uraikan di atas. Para WNI tersebut tetaplah berstatus sebagai warga negara Indonesia, dan oleh sebab itu, pemerintah tetap memiliki kewajiban memperhatikan nasib warganya di Suriah.

Sebenarnya, isu pemulangan 600 WNI eks ISIS tak lepas dari situasi di Suriah sendiri. ISIS telah dalam kondisi terjepit dan mengalami kekalahan moril yang besar. Selain itu, ternyata ditemukan pula beberapa WNI yang ikut ke Suriah karena ketidaktahuannya.

Baca Juga: Membaca Urgensi Perubahan Doktrin Militer Indonesia yang Selaras dengan Visi; Indonesia Poros Maritim Dunia

Dalam salah satu wawancara yang diadakan oleh salah satu media internasional, ditemukan WNI yang mayoritas perempuan dan anak-anak ikut ke ISIS karena diajak oleh suami tanpa pemberitahuan sebelumnya bahwa mereka sekeluarga akan dibawa berjihad di Suriah dengan ISIS.

Ditemukan pula ada sebuah kejenuhan ideologis para WNI yang sebelumnya mempercayai ISIS, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak sesuai seperti yang mereka pikirkan.

Mungkin pemerintah tidak dapat memulangkan keseluruhan WNI, tapi harus dicatat, banyak pula perempuan dan anak-anak yang berada di Suriah bukan atas kemauannya, dan terjebak dalam hiruk pikuk peperangan yang mengerikan.

Pemerintah dalam hal ini, BNPT, Kementrian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara, perlu melalukan kajian dan klasifikasi secara komprehensif.  Mana WNI yang berangkat ke Suriah karena ideologis, mana yang ke Suriah karena ikut-ikutan dan mana yang terpaksa. Ada sisi humanis yang perlu ditekankan. Anak-anak yang tak bersalah dan tau apa-apa, merupakan tanggung jawab pemerintah, menyelamatkan generasi penerusnya.

Sumber Foto: Eksklusif

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.