Pemilu AS yang “Ala Indonesia”

Pemilu AS yang Ala Indonesia

Pemilu AS yang “Ala Indonesia”

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Di AS, ada negara bagian yang sudah menjadi ‘Kandang’ dari partai pengusung kandidat presiden.

Thexandria.com – Amerika Serikat tetap menjalankan ‘hajatnya’ dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2020 di tengah pandemi ini. Pemilu untuk mendapatkan orang nomor satu bagi AS terus berlangsung sengit dari tahap kampanye hingga perhitungan suara.

Sistem yang digunakan oleh AS dalam perhitungan suara sendiri cukup unik, yaitu dengan metoda Electoral College atau suara elektoral. Berbeda dengan negara dengan sistem demokrasi kebanyakan yang menerapkan sistem popular vote yang menjadikan suara rakyat secara hakiki sebagai barometer perhitungan.

Konon katanya, penerapan sistem ini sudah berlangsung sejak George Washington (presiden pertama AS). Dimana sebab-musababnya adalah karena wilayah AS yang luas dan akses komunikasi yang terbatas untuk menjangkau semua rakyat, dan kemudian masih dipertahankan sampai sekarang.

Secara sederhana, warga sebenarnya ‘tidak memilih’ para kandidat calon presiden secara langsung namun kemudian mereka memberikan ‘mandat’ kepada para Electors di masing-masing negara bagian.

Siapa Saja Sih Para Electors?

Electors merupakan orang-orang yang secara konstitusional memiliki hak untuk memilih presiden AS. Setiap negara bagian memiliki para Electors yang apabila ditinjau dari kuantitas adalah sama dengan jumlah para Representatives, Senators dan tiga Electors dari District of Columbia.

Secara keseluruhan ada 538 Electors yang mencerminkan Kongres AS (435 Representatives, 100 Senators—karena masing-masing negara bagian mempunyai 2 orang Senator, dan 3 Electors dari D.C. Washington).

Pertanyaan pengantar perihal Electors banyak dilempar oleh warganet, salah satunya ialah: “Terus gimana dong cara nentuin para Electors ini?” Yap, benar. Jawabannya adalah populasi. Pada awalnya tiap-tiap negara bagian diberi 3 suara elektoral (Electoral Votes), lalu secara adaptif suara lainnya ditransformasikan sesuai dengan jumlah populasi di negara bagian tersebut.

Contohnya begini, apabila di negara bagian A memiliki populasi penduduk yang banyak dan mendapatkan suara elektoral yang besar juga, maka per-10 tahun akan dilakukan upgrade terhadapa jumlah suara elektoral mengikuti sensus jumlah penduduk.

Untuk memenangkan pemilu di AS, satu kandidat setidaknya harus mengumpulkan total 270 suara elektoral dari semua negara bagian—sistemnya adalah “winner takes all”. Jika di California, kandidat A mendapatkan 49% suara namun kandidat B mendapatkan 51% suara, maka kandidat B mendapatkan seluruh suara elektoralnya (55 suara elektoral). Para electors ‘wajib’ memilih B saat pemilihan di Electoral College.

Di AS, ada negara bagian yang sudah menjadi ‘Kandang’ dari partai pengusung kandidat presiden. Oleh sebab itu, fokus kampanye tidak tertuju ke mereka. Namun, ada negara bagian yang suara elektoralnya berubah-ubah setiap pemilu. Mereka disebut Swing States.

Fokus kampanye kandidat sering tertuju ke Swing States karena mereka yang paling menentukan jumlah total suara elektoral yang akan didapatkan. Jika satu kandidat memenangkan suara terbanyak di swing states, maka suara elektoralnya akan meningkat.

Oleh sebab itu, kadang total suara elektoral yang resmi bisa berbeda dengan suara elektoral yang diperkirakan. Meskipun tidak banyak mempengaruhi hasil, faithless electors bisa memberikan dampak politik yang besar, karena dianggap ‘mengkhianati’ suara rakyat di negara bagian.

Siapa Kalah Siap Jadi Menhan

Kedua kandidat, Aldi Taher Joe Biden dan Donald Trump sejauh ini mengklaim bahwa diri mereka akan menjadi pemenang. Hal ini seolah mengingatkan kita kepada salah satu negara yang pada saat pilpres 2019 lalu kedua paslonnya mengklaim diri mereka menang. Ya sebut saja itu di Indonesia.

Dari kejadian tersebut banyak yang mencoba melakukan komparasi, dimana saat Jokowi dinyatakan menang Prabowo tidak terima dan mengajukan gugatan ke MK. Terdengar kabar bahwa Trump akan menempuh jalur yang sama apabila kelak dirinya benar-benar dinyatakan tidak terpilih. Bahkan sebuah opsi alternatif diprediksi para warganet akan terjadi, yaitu siapa yang kalah akan menjadi Menteri Pertahanan bagi kabinet Presiden yang terpilih.

Bukan tanpa alasan, negara Amerika Serikat sudah ‘mendarah-daging’ dengan konflik baik dalam maupun luar negeri. AS dengan prinsipnya “enemy centric approach” terhadap negara lain ini menjadi salah satu titik fokus mereka untuk memperkuat diri. Lihat saja pada fenomena uji coba senjata nuklir Korut, tentunya mendapatkan perhatian khusus bagi kebijakan politik dan keamanan AS. Karena kedepannya hal tersebut dianggap akan sangat mempengaruhi posisi AS sebagai negara hegemon.

Biden maupun Trump yang apabila menjadi menteri pertahanan atau presiden sekalipun, tentu juga akan membawa orientasi partai dalam menentu kebijakannya. Demokrat dan Republik.
Partai Republik, yang saat era Trump berkuasa kini, terkenal “cukup longgar” dalam hal industri pertahanan.

Dengan khas ala koboi, partai Republik memiliki jaringan dan ikatan yang kuat dengan industri pertahanan Amerika—-sehingga, penjualan alutsista relatif akan lebih mudah ke banyak negara. Seperti penjualan Osprey yang sudah disetujui kongres kepada Indonesia—walaupun untuk pesawat tempur F-35, Amerika enggan menjualnya kepada sembarang negara.

Sebaliknya, partai Demokrat, kurang memiliki konektivitas terhadap dunia pertahanan. Percayalah, penjualan alutsista Amerika, akan lebih ketat ketimbang partai Republik berkuasa.

Namun yang patut dicatat. Partai Demokrat memiliki ikatan yang kuat terhadap dunia farmasi—yap! Ini akan sangat erat kaitannya dengan vaksin virus Covid-19.

Jadi, bagaimana nasib dunia selanjutnya dibawah arus politik Amerika?

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.