PBB Hapus Ganja dari Daftar Obat-obatan Berbahaya: ‘BNN Don’t Give A Shit’

PBB Hapus Ganja dari Daftar Obat-obatan Berbahaya

PBB Hapus Ganja dari Daftar Obat-obatan Berbahaya: ‘BNN Don’t Give A Shit’

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Keputusan PBB akan memberi implikasi besar pada nilai essensial ganja di seluruh dunia.

Thexandria.com – Melalui voting ketat, Komisi Narkotika PBB (The UN Commission on Narcotic Drugs/CND) akhirnya mencabut ganja dan turunannya dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika. Itu artinya, kini ganja tidak lagi dianggap sebagai obat-obatan adiktif dan berbahaya.

Keputusan bersejarah itu, menurut peneliti kebijakan narkotika di Open Society Ricky Gunawan, melansir dari Tirto, menandai babak baru sejarah panjang upaya legalisasi ganja. “Voting kemarin adalah keputusan yang progresif karena secara resmi mengeluarkan ganja dari golongan zat yang dianggap berbahaya dan tidak punya nilai medis. Dengan lain perkataan, PBB mengafirmasi bahwa ganja memang ada manfaat kesehatannya,” kata Ricky kepada Tirto, Jumat (4/11/2020) lalu.

Anggapan ganja sebagai zat adiktif nir-manfaat muncul sejak forum United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat dari 24 Januari-25 Maret 1961. Konferensi itu diselenggarakan dengan maksud untuk merumuskan zat-zat yang belum diatur dalam Konvensi Paris tahun 1931–termasuk ganja dan turunannya.

Konferensi itu juga mengatur agar zat-zat lain di masa depan lebih mudah untuk diregulasi. Akhirnya disepakati Konvensi Tunggal Anti Narkotika tahun 1961.

Indonesia ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Konvensi itu kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Konvensi itu membagi narkotika ke dalam empat golongan. Golongan I adalah zat yang memiliki kandungan adiktif dan rawan disalahgunakan sehingga dikontrol dengan sangat ketat. Golongan II dimaksudkan sebagai zat yang biasa digunakan untuk keperluan medis dan tidak berisiko disalahgunakan, oleh karenanya kontrolnya pun lebih renggang. Golongan III adalah sediaan dari zat Golongan II tapi diatur secara lunak.

Dalam klasifikasi ini, ganja masuk ke dalam Golongan I, bersama dengan kokain, heroin, dan opium. Ganja juga dikelompokkan lagi ke dalam golongan IV, yakni zat yang ada di Golongan I tetapi lebih berbahaya dan tidak memiliki kegunaan medis. Heroin juga masuk dalam kelompok ini.

Seiring munculnya penelitian terbaru tentang manfaat ganja, khususnya di bidang medis, pandangan itu perlahan berubah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun ikut melakukan penelitian dan menemukan senyawa cannabidiol (CBD)—yang tidak memabukkan—telah banyak berperan penting dalam terapi kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Mereka menyatakan CBD tidak tunduk pada hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam pertemuan ke-41, Komite Ahli Ketergantungan Obat (ECDD), badan penasihat ilmiah untuk WHO, mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres agar menghapus ganja dari Golongan IV. Surat itu yang akhirnya ditindaklanjuti CND pada 2 Desember lalu.

Dari 53 negara anggota, 27 negara menyetujui rekomendasi WHO, 25 menolak, dan 1 abstain. Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulistyo Pudjo Hartono bilang Indonesia termasuk ke dalam 25 negara yang menolak. Konsistensi yang bikin para aktivis dan peneliti sebel pastinya.

Ekuador menyatakan menyetujui seluruh rekomendasi WHO dan mendesak agar produksi, penjualan, dan penggunaan ganja harus memiliki peraturan yang menjamin praktik yang baik, berkualitas, inovatif dan mendukung perkembangan penelitian. Sementara Amerika Serikat mendukung dengan catatan “peredaran dan penggunaan ganja tetap harus di bawah pengawasan obat internasional karena masih terus menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan di masyarakat.” Untuk itu, AS meminta agar ganja tetap masuk dalam Golongan I Konvensi Tunggal Narkotika.

Ricky bilang “di konteks Indonesia, pemerintah kalau ditanya mengapa tidak membuka kesempatan ganja medis, seringnya mengatakan [itu] dilarang konvensi 1961, sekarang konvensinya sudah mengeluarkan ganja dari Golongan IV” meski tetap merupakan Golongan I—masih dilarang untuk dibeli dan digunakan untuk kepentingan rekreasional. “Jadi masih dilarang untuk macam-macam, masih dikriminalisasi, belum legal, tetapi untuk medis sudah jelas diperbolehkan, diakui, dan diperkenankan,” Ricky menggarisbawahi implikasi keputusan ini.

BNN Don’t Give A Shit!

BNN
BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN)—tampil ‘rebel’ dengan menegaskan tetap menyatakan ganja sebagai narkoba yang dilarang untuk dikonsumsi dengan alasan apa pun.

Pernyataan itu dikemukakan menanggapi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merestui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia dan bisa digunakan untuk keperluan medis.

“Kita kan sikapnya menolak legalisasi ganja. Kita pada kutub itu,” ujar Kepala Humas BNN Brigjen Sulistyo Pudjo mengutip dari VOI, Kamis, 3 Desember.

Sulistyo mengatakan, hukum yang berlaku di setiap negara bukan hanya lahir dari kesepakatan internasional. Tapi juga berdasarkan kesepatan di negara tersebut. 

“Tiap bangsa memiliki sikap hukum nya. Hukum tidak hanya lahir dari kesepakatan internasional juga kesepakatan nasional,” tegas dia.

Persoalan ini menurutnya mesti dibahas secara merinci dan jelas. Sebab efek direstuinya ganja dihapus dari daftar obat berbahaya akan berdampak besar ke depan.

“Tiap keputusan bersifat internasional harus didiskusikan. Apalagi menyangkut masa depan generasi muda mendatang,” kata dia.

Baca Juga Menelisik Kebijakan Menaikan Gaji Tenaga Honorer di Kabupaten PPU

Yang jelas, keputusan PBB akan memberi implikasi besar pada nilai essensial ganja di seluruh dunia. Indonesia saat ini, bisa saja tetap menolak legalisasi ganja atas dasar apapun—bahkan dengan pendekatan medis sekalipun.

Indonesia boleh dibilang adalah salah satu negara yang paling ‘saklek’ soal ganja. Karena jangankan mau melihat ganja secara luas, diteliti saja tidak boleh.

Namun, bukan juga berarti BNN sepenuhnya salah. Kita harus mengerti bahwasannya kekhawatiran penyalahgunaan itu tetap kentara. Edukasi bagi masyarakat itu penting, melihat ganja sebagai ajang eksistensi dan rekreasi semata merupakan jurang ‘kebodohan’ yang berbahaya.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.