Paradoksal Pemakaian Baju Adat oleh Presiden

Baju Adat Presiden

Paradoksal Pemakaian Baju Adat oleh Presiden

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Semarak penggunaan baju adat dalam acara kenegaraan tidak se-begitu representatif terhadap kesejahteraan masyarakat adat secara inklusif.

Thexandria.com – Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang digelar pada Jumat (14/8) berlangsung lancar. Rangkaian acara yang digelar dalam Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI ini dihadiri hampir seluruh tamu undangan. Meskipun ada pembatasan jumlah, hal tersebut tak membatasi antusiasme para tokoh penting lain yang mengikuti jalannya sidang via teleconfrence.

Hadir pula bapak Joko Widodo selaku RI 1 yang siap memberikan pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT 75 Kemerdekaan RI. Selain memberikan pidato kenegaraan, beliau juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan beberapa harapan dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Di tengah hingar bingarnya acara kenegaraan tersebut, salah satu sorotan besar tertuju kepada busana yang dikenakan oleh sang Presiden. Balutan yang nampak seperti kemeja lengan panjang berwarna hitam itu dibalut dengan kain khas corak emas. Diketahui bahwa busana yang digunakan oleh Presiden Ke-7 Indonesia ini adalah baju adat suku Rote di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga Politik Kotak Kosong: Sebuah Anomali dan Matinya Demokrasi

Komposisi baju adat tersebut terbuat dari kain tenun khas Sabu Raijua yang didatangkan langsung dari pengrajin di Pulau Sabu. Kain tenun yang dipakai dianggap ramah lingkunan karena menggunakan bahan dan pewarna alami yang berasal dari dedaunan sampai pelepah pohon dari beberapa daerah di provinsi NTT.

Tak berhenti sampai di situ, Presiden yang kerap dipanggil ‘Jokowi’ ini kembali menerapkan konsep kedaerahan saat memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta (17/8). Dalam upacara tersebut baju adat yang dikenakan adalah baju adat khas Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari pihak istana sendiri menegaskan bahwa ingin setiap tahunnya akan banyak acara kenegaraan yang dihadiri presiden dengan balutan pakaian adat. Hal ini juga menjadi langkah untuk mengimbangi stereotip bahwa acara kenagaraan identik dengan kemeja putih dan jas hitam. “Untuk tahun ini, Presiden ingin mengangkat baju-baju adat dari suku-suku yang belum banyak dikenal, belum banyak terekspose.” ucap Sekretaris Pribadi Presiden, Anggit Noegroho yang dikutip dari Kompas.

Sekadar Etalase dan Tak Representatif

Masyarakat Adatt Tersingkirkan
Gambar hanya ilustrasi

Narasi pemakaian baju adat oleh Presiden yang dibalut semangat masyarakat daerah ini nyatanya memiliki spasial yang cukup timpang. Beberapa pihak menilai bahwa ‘memakai baju adat’ hanya menjadi sebuah etalase mewah yang menjadi cara instan untuk memperkenalkan dan pemaknaan seluk-beluk baju adat tersebut tentu tidak komprehensif—terlebih dipakai oleh seorang Presiden. Toh, jika hanya dipakai sekali saja dengan tidak adanya program progresif untuk substansi ‘memperkenalkan dan melestarikan’ tentu akan percuma saja.

Ketimpangan yang dikhawatirkan hadir dalam bentuk realita polemik, yang cenderung kontraproduktif dengan prestise-nya baju adat khas NTT di acara kenegaraan: tersingkirnya masyarakat adat di tanah mereka sendiri. Jika bergerak mengakar ke NTT sendiri, persoalan antara masyarakat adat dan korporasi sampai harus tergusur di tanah sendiri memiliki catatan panjang.

Salah satu yang masih hangat adalah laporan warga Suku Dhawe yang dipaksa merelakan tempat ritual adat mereka digusur oleh PT Cheetam. Warga sekitar menyesalkan bahwa perusahaan pengelolaan dan produksi garam tersebut melanggar kesepakatan awal yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan merusak tempat ritual adat selama proses pengerjaan pembangunan sawah garam.

Ketua Lembaga Persekutuan Masyarakat Dhawe, Lukas Mbulang mengatakan bahwa lokasi yang sengaja digusur merupakan atribut vital dalam upacara adat seperti baro, air hujan atau ka’o ana watu doa, hingga sunat adat yang tersebar di berbagai lokasi.

Lalu bergeser ke Timor Tengah Selatan—yang baju adatnya dipakai oleh Presiden saat peringatan kemerdekaan kemarin. Masyarakat adat di hutan adat Purbabu harus setengah mati mempertahankan tanah adat mereka dari penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov NTT. Beberapa keluarga yang terimbas penggusuran sementara ditempatkan di rumah berukuran 4×5 meter persegi yang harus dihuni oleh dua kepala keluarga dengan belasan orang.

“Bayangkan, empat belas orang tinggal dalam ruang sempit. Saat ini saja saya tidak tidur, duduk saja.” kata bapak Apolos, salah satu kepala keluarga masyarakat adat yang tergusur ketika dihubungi Leko NTT. Rencananya hutan adat yang seharusnya menjadi hak absolut masyarakat adat Pubabu akan dikelola perusahaan peternakan asal Australia.

Konflik di atas, menjadi fragment kecil dalam mengintip betapa kehidupan masyarakat adat masih termarjinalkan. Semarak penggunaan baju adat dalam acara kenegaraan tidak se-begitu representatif terhadap kesejahteraan masyarakat adat secara inklusif.

Masyarakat adat yang jumlahnya hampir menyentuh angka 20 juta penduduk kerap dihadapkan kondisi yang diskriminatif. Mereka dianggap masih primitif, tidak berpendidikan, nirkontribusi bagi negara, hingga kotor—padahal koruptor dan politikus yang tidak mementingkan kepentingan rakyat-lah yang jauh lebih kotor dan tidak beradab.

Kehadiran masyarakat adat juga dianggap memiliki peranan penting terhadap lestarinya lingkungan hidup dan hutan. Dengan kebutuhan yang selalu bergantung dengan alam, secara langsung mengharuskan mereka untuk terus ‘bersimbiosis-mutualisme’. Caranya tentu dengan tetap menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka.

Invasi korporat ke hutan dan tanah adat dengan iming-iming investasi hanyalah bentuk lain dari kolonialisme yang syarat akan retorika. Pendekatan kaplitalistik yang dilakukan oleh negara atau korporasi, seringkali cenderung mendiskreditkan masyarakat adat sebagai faktor penghambat pembangunan.

Bahkan, seorang tetua komunitas adat mengatakan: “Dahulu kami ikhlas menjadi Indonesia. Kini, makam leluhur, ladang dan sungai sumber air minum kami dirampas dan ditimbun dijadikan lahan sawit.”

Lalu, apakah teriakan “Merdeka!” hingga saat ini hanya menjadi bunga-bunga pidato para elit?

Apakah pemakaian baju adat di acara kenegaraan hanya sebatas formalitas dengan ke-prestisiusan yang subjektif?

Sangat paradoksal.

thumbnail : kompas.com

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.