Panduan Memahami Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia

Panduan Memahami Hukuman Kebiri Kimia

Panduan Memahami Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia

Penulis Adi Perdiana | Editor Rizaldi Dolly

Tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak jangan hanya dipandang sebagai hukuman atau pembalasan.

Kak Seto

Thexandria.com – Pelaksanaan hukuman kebiri kimia kini dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah sah berlandaskan hukum di Indonesia. Sebelumnya pada Desember 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Aturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak yang belum dewasa rentan menjadi korban kekerasan tak terkecuali kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual dan pencabulan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak sekali faktor, apalagi di Indonesia sendiri jumlah kekerasan seksual yang terjadi pada anak cukup memprihatinkan.

Baca Juga Membedah Kabinet Biden dan Betapa Pentingnya Isu Keberagaman

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2020 terkait kekerasan seksual terhadap anak menjunkan angka sebanyak 2.997 korban. Tentu hal tersebut sangat menghawatirkan, bagaimana mungkin kepolosan anak-anak yang tidak bersalah telah dimanfaatkan oleh para predator seksual yang demikian teganya melakukan hal tersebut.

Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri kimia ini diterapkan bagi predator seksual anak disebutkan dalam PP 70 tahun 2020 tersebut.

Pasal 1 ayat 2 dalam regulasi itu menyebutkan, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Pasal 5 dalam PP tersebut menerangkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun. Sementara Pasal 6 disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia ditempuh melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Cara Kerja Hukuman Kebiri Kimia

Hukuman Kebiri Kimia
gambar ilustrasi

Kebiri kimia bukanlah suatu hal yang baru di dunia, kami merangkum beberapa negara di dunia yang menetapkan hukuman kebiri kimia bagi para predator seksual diantaranya inggris, amerika serikat, korea selatan, kazakhtan, polandia, dan kini termasuk indonesia.

Kebiri adalah operasi pengangkatan salah satu atau kedua testis alias organ seksual pada pria yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon laki-laki (testosteron). Kebiri akan merubah fungsi alat kelamin, mulai dari tingkat kesuburan hingga keinginan untuk melakukan hubungan seksual.

Namun kebiri kimia berbeda dengan kebiri pada umumnya. Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang bersifat antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan, ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual. Kebiri kimia adalah prosedur medis yang tidak mengubah bentuk fisik alat kelamin pria, tidak seperti kebiri biasa.

Akan tetapi fungsi kebiri kimia mirip dengan kebiri pada umumnya, yakni memperlemah hormon testosterone dengan menurunkan level androgen di dalam aliran darah. Secara teori, menurunnya kadar androgen di dalam darah akan mengurangi keinginan seseorang melakukan hubungan seksual. Ketika kebiri kimia diterapkan sebagai hukuman pada para predator seksual, obat ini dapat menurunkan fantasi seksual mereka sehingga menurunkan nafsu untuk melakukan kejahatan seksual.

Merespon Hukuman Kebiri Kimia

Hukuman Kebiri Kimia Bagi Predatkr Seksual Anak
gambar ilustrasi

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyebut, akar masalah munculnya kekerasan seksual bukan semata-mata karena libido dan hasrat seksual, tapi disebabkan karena pengaruh relasi kekuasaan antara pelaku dan korban.

Kemudian, berdasarkan kasus yang diterima Komnas Perempuan, kekerasan seksual tidak hanya dimaknai sebagai “penetrasi penis ke vagina”.

“Tapi bisa menggunakan, tangan, alat dan lainnya ke organ seksual perempuan. Artinya, ketika disuntik kimia, libidonya turun, tapi cara pandangnya sama, kekerasan seksual masih terjadi,” katanya.

Aturan-aturan yang mengatur tentang kebiri, kata Aminah, memperkuat asumsi bahwa negara fokus kepada para pelaku, dengan mengesampingkan para korban.

“Diperkirakan biaya kebiri Rp65 juta setahun, berarti Rp130 juta untuk dua tahun, belum lagi proses rehabilitasinya. Sementara korban harus mengeluarkan uang untuk divisum, pemulihan, pengobatan,” katanya.

“Selain tidak akan menimbulkan efek jera, kebiri juga melanggar konvensi anti penyiksaan,”tambah Aminah.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Taufan Damanik menegaskan, sejak awal pihaknya berbeda pandangan dengan usulan hukum tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Meski pelaku kejahatan seksual terutama kepada anak-anak adalah kejahatan yang serius karena tidak saja menyakiti anak yang jadi korban, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka, namun penghukuman seperti ini bertentangan dengan filosofi dan maksud pemidanaan yang tujuannya untuk mencegah dan merehabilitasi pelaku kriminal,” terang Taufan.

Taufan menyertakan dalil, bahwa Indonesia sudah berprinsip setiap orang tidak tidak boleh mengalami penyiksaan (pasal 28G ayat 2 UUD 1945), juga di dalam Pasal 33 ayat 1 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau per-lakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Selain itu, imbuhnya Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Sementara Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, mengatakan tindakan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak harus dipandang sebagai upaya rehabilitasi.

“Perlu diyakini bahwa tindakan kebiri kimia adalah untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama. Itu justru bagian dari rehabilitasi, sebuah bentuk pengobatan,” ujarnya.

Kak Seto mengatakan tindakan kebiri kimia memiliki jangka waktu tertentu serta sama sekali tidak mematikan dorongan seksual.

Menurut dia, kebiri kimia berhubungan dengan masalah psikologis agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak kembali melakukan kejahatan yang sama.

Kak Seto mengatakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak jangan hanya dipandang sebagai hukuman atau pembalasan.

Pada tahun 2019, terdapat dua narapidana kekerasan seksual yang mendapatkan vonis kebiri di Jawa Timur, yaitu Rahmat Slamet Santoso karena terbukti bersalah mencabuli 15 anak dan Muhammad Aris yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 9 anak, namun narapidana itu tidak bisa dieksekusi kebiri kimia karena belum ada aturan turunannya.

Sejak PP No.70 tahun 2020 ini diteken Presiden Joko Widodo maka pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diterapkan, tentunya setelah pelaku menyelesaikan hukum pidana pokoknya.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.