Pancasila Itu Menyatukan, Jika Mencerai-beraikan dan Melumpuhkan, Itu Namanya Pencak Silat!

Pancasila Itu Menyatukan - RUU HIP Ngawur

Pancasila Itu Menyatukan, Jika Mencerai-beraikan dan Melumpuhkan, Itu Namanya Pencak Silat!

Penulis Sulthan | Editor Rizaldi Dolly

Ini non-sense, bagaimana ceritanya? Pancasila yang melahirkan Undang-Undang sebagai butir-butirnya, malah coba di-under controll oleh butir-butir nya sendiri?

Thexandria.com – Gejolak demonstrasi mewarnai perjalanan RUU Haluan Ideologi Pancasila—yang bukan sebuah kebetulan, berjalan secara ‘merangkak’, atau juga bisa dikatakan ‘tiarap’.

Usulan RUU HIP santer diketahui merupakan usulan dari legislatif, wabil khusus fraksi PDIP. Memuncahnya isu soal RUU HIP ini, juga pada akhirnya menyingkap tabir-tabir yang sebetulnya tidak misterius-misterius amat. Bahwa konsep Pancasila yang di simplifikasikan menjadi Ekasila, Trisila, serta Ke-Tuhan-an yang Berkebudayaan memang bermuara dari partai penguasa berlambang banteng bermoncong putih. Konsep Pancasila yang dimaksud, memang tertuang dalam visi misi partai, yang sebab itu, tak perlulah kita berlagak menerka-nerka siapakah gerangan yang meng-inisiator RUU HIP.

Keengganan memasukkan Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, tentang pembubaran dan pelarangan PKI beserta paham-paham kiri lainnya sebagai konsideran dalam RUU HIP, dengan cepat dianulir oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tapi bukan berarti masalah selesai. Alih-alih meredam suasana, publik malah semakin getol meminta pemerintah mencabut RUU HIP.

Ngeri-ngeri sedap sekaligus tidak terlalu penting sebenarnya mendebatkan RUU HIP ini. Yang pertama, penolakan muncul dari kelompok islam secara masif, baik MUI, Muhammadiyah, sampai Nahdatul Ulama yang notabene nya ‘protecting the government dari isu-isu kiri’—hingga para purnawirawan TNI-Polri yang dikomandoi mantan Wapres Try Sutrisno yang juga sempat diundang ke Istana. Presiden sampai harus ‘bersilahturahmi’ menyampaikan prinsipnya yang tidak akan membiarkan organisasi terlarang macam PKI hidup kembali.

Yang kedua, Pancasila sudah final, itu jelas. Pancasila sebagai dasar fundamental dalam bernegara, akan terasa ‘dikerdilkan’ bila berada di bawah Undang-Undang. Ini non-sense, bagaimana ceritanya? Pancasila yang melahirkan Undang-Undang sebagai butir-butirnya, malah coba di-under controll oleh butir-butir nya sendiri?

Saya pribadi, banyak berdiskusi sembari ngopi dengan banyak orang. Tak terkecuali ngobrolin soal RUU HIP.

Coffee Morning dengan Prof. Yudi Latif

Prof. Dr Yudi Latif : RUU HIP Ngawur

Coffee morning atau ngopi di waktu pagi memang dapat me-refresh isi kepala, memperluas wawasan, dan juga yang paling penting—menjaga selera humor. Dan mungkin, tak ada humor yang paling mengelitik selain humor politik.

Coffee morning saya bersama Prof. Yudi Latif menghasilkan memori yang berharga. Kaidah kita soal bernegara, ternyata memang sering kali salah kaprah. RUU HIP adalah bukti empiris yang sulit dibantah jika rancangan produk Undang-Undang ini memang bermasalah.

Dari perbincangan hangat saya, dapat disimpulkan, bila RUU itu sudah dikritisi sejumlah tokoh, cendekiawan bahkan eks Ketua BPIP sendiri, berarti memang ada masalah didalamnya. Merujuk salah satu media, Prof. Yudi Latif yang juga merupakan eks Ketua BPIP menyatakan, “…80 persen isi RUU-nya ngawur.”

Baca Juga Problematika Negara dan Panggung Sandiwara

Sejauh ini, setidaknya ada 3 poin problem besar yang dikritisi sejumlah pihak dan terblow up melalui berbagai media. 3 poin yang sudah saya singgung, simplifikasi, bahasa halus dari frase ‘pengkerdilan’.

Kalau boleh menambahi, kira-kira begini,

“Pancasila sebagai ideologi negara adalah produk konsensus Nasional. Rezim penguasa tidak perlu memaksakan kehendak (paham pancasila versinya) bila itu mencerai-beraikan. Sebab itu bermakna bukan lagi Pancasila, tapi lebih pada ajang silat lidah dan bisa jadi berujung pencak silat antar sesama anak bangsa.”

Cakrawala ruang berpikir saya kemudian flashback ke banyak dialogis yang saya temui—melihat situasi terkini, ada kutipan menarik dari seorang teman,

“Rakyat tidak sedang kelaparan ideologi. Tapi rakyat maunya nasi. Tidak perlu disuruh ribut lagi dan lagi…” Jadi tolong saja Bapak/Ibu pemilik mandat, cabut RUU-nya dan sudahi polemik itu. Hadirkan saja wujud dari nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah rakyat. Dengan begitu anda sudah tepat dengan terminologi dikotomi yang anda ‘mainkan’ sendiri. Bahwa ‘saya Pancasilais’, dan yang lain tidak.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.