Nyarinya Bertahun-tahun, Tuntutannya ‘Cuma’ Setahun: Hukum Gini Amat, Bre!

Tuntutannya Cuma Setahun

Nyarinya Bertahun-tahun, Tuntutannya ‘Cuma’ Setahun: Hukum Gini Amat, Bre!

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Bukan sekedar ‘adil’ belaka. Ada jurang besar perbedaan antara ‘adil’ dan ‘berkeadilan’.

Thexandria.com – Rasanya bertahun belakangan tidak ada hal yang paling membuat masyarakat gregetan selain dari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Sulit dinafikan bahwa penyerangan terhadap Novel tak ada kaitannya dengan status Novel sendiri sebagai penyidik senior KPK yang dikenal berani membongkar kasus-kasus korupsi yang tergolong kakap. Sehingga, Novel yang disiram dengan air keras dipandang publik bukan sekedar perkara penyerangan personal semata, melainkan juga penyerangan terhadap simbol-simbol pemberantasan korupsi yang (katanya) tergolong extra ordinary fucking crime ini.

Penyerangan Novel, diterjemahkan masyarakat dengan sangat sederhana dan sebegitu apa adanya. KPK vs the corruptors.

Ditambah dengan drama pengungkapan kasus itu sendiri yang dimana—masyarakat enggak bego-bego amat—untuk melihat bahwa kasus Novel sarat dengan kepentingan. Yang juga ujung-ujungnya, masyarakat sungkan untuk mempercayai statement Polri soal penangkapan tersangka tak selalu dapat dengan mudah di lakukan. Cenderung relatif. Ada kasus yang cepat terungkap, ada yang lama. Alih-alih mengamini, publik melihat ini kepada pokok persoalan dari penegak hukum sendiri. Sederhananya, pengungkapan kasus Novel bukan perkara bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Edan rek!

Adalah ketika Jenderal Polisi Idham Aziz naik menjadi Tri Brata 1, menggantikan rekannya di Densus 88 dulu, Tito Karnavian, yang menduduki pos baru sebagai Menteri Dalam Negeri. Kasus Novel akhirnya terungkap. Ya gimana enggak terungkap, pressure terhadap Polri begitu kuat. Ya gimana pressure nya enggak kuat, lha wong kasusnya terjadi sejak 2017!

Dibawah kepemimpinan Kapolri Idham Aziz, Polri akhirnya menetapkan dua orang tersangka yang—ironisnya, merupakan personil aktif Polri sendiri, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis. Biar tetap berpedoman pada etika-etika, kita katakan bahwa para tersangka adalah ‘oknum’. Tapi tunggu dulu! Otak intelektualnya siapa woi? ‘Oknum’ juga, k-a-n?

Supaya tidak semakin jauh, kita kembali saja kepada fakta-fakta yang ada. Yang jelas, dua tersangka telah menjadi para terdakwa, atau dengan kata lain, kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, telah memasuki fase sidang tuntutan di PN Jakarta Utara, pada (11/6). Dan disinilah gregetan jilid II publik terjadi.

Dituntut Satu Tahun Karna Tak Sengaja Menyiram Wajah, Hellowww?!

Di sidang penuntutan, Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram Novel. Sementara Rony dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat.

Mengutip dari katadata.co, Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHO junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalih Jaksa adalah terdapat unsur KETIDAKSENGAJAAN saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel.

Sementara untuk motif penyerangan, para terdakwa mengaku karena benci. Bukan benci tapi rindu, ya! Tapi benci terus ‘enggak sengaja’ nyiram wajah! Xixixixi~

Kedua terdakwa menilai Novel telah berkhianat dan melawan Polri.

“Seperti kacang lupa kulitnya, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat,” kata Jaksa dalam pembacaan tuntutannya.

sudjiwo tedjo novel baswedan

Publik tanpa disuruh, serentak geram. Dari komika Bintang Emon yang membuat video merespons tuntutan Jaksa dengan gaya banyol tapi nusuk. Sampai dengan Sudjiwo Tedjo yang mencuit di akun Twitter pribadinya dengan gaya satire dan bernas.

“Jika merusak organ orang hidup tuntutannya cuma satu tahun penjara, maka maling sandal bukan saja harus dibebaskan. Itu belum impas. Ia juga harus dibiayai hidupnya setaraf camat. Dan rakyat yang tak bersalah harus dimakmurkan hidupnya minimal setaraf menteri. Ini baru adil.”

Persidangan Ala-ala Nan Penuh Kejanggalan

Tuntutan Jaksa dinilai berpihak, tidak objektif, dan penuh kejanggalan. Haris Azhar, misalnya, Direktur Kantor Hukum Lokataru itu, mengatakan bahwa posisi kedua terdakwa sebagai anggota polisi yang didampingi oleh pengacara yang juga anggota Polri mengesankan konflik kepentingan.

Kemudian keterangan dokter bahwa Novel diserang menggunakan air keras tak digunakan sebagai dasar tuntutan. Sebaliknya, Jaksa menggunakan air aki sebagaimana pengakuan kedua terdakwa tanpa didukung bukti forensik. Lanjut Haris.

Haris juga menggaris bawahi ketidakadaan rekaman CCTV sebagai bukti persidangan. Padahal menurutnya polisi sejak awal proses penyidikan kasus ini mengklaim telah mempunyai rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, yakni rumah Novel.

“Nuansa rekayasa sangat kental. Sebagaimana ciri pengadilan rekayasa, banyak keanehan dalam persidangan,” kata Haris dalam keterangan resminya, Jumat (12/6).

Merujuk pada keterangan tim advokasi Novel Baswedan. Haris juga menyebut jika Rahmat dan Ronny hanya sekedar boneka dalam kasus Novel untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Karena memang, menurut keterangan tim advokasi Novel Baswedan, kedua terdakwa tak mirip dengan ciri-ciri pelaku menurut korban.

Kejanggalan persidangan, diungkapkan secara gamblang oleh tim advokasi Novel Baswedan dalam keterangan resminya. Salah satu kejanggalan adalah dakwaan Jaksa menggunakan Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP berupaya menafikan fakta sebenarnya. Terlebih Jaksa menyebut tidak ada unsur primer penganyiaan berencana.

Tim advokasi Novel menilai semestinya Jaksa menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

Karena memang, penyerangan yang menimpa Novel sangat berpotensi menyebabkan kematian.

Baca Juga: Menanti Respon dari Vonis Bersalah Pemblokiran Internet di Papua: Jika Memang Salah, Kenapa Harus Gengsi untuk Meminta Maaf?

Setelah tuntutan satu tahun Jaksa menimbulkan gelombang protes dimana-mana, pada akhirnya harus membuat masyarakat semakin aware untuk bersama-sama mengawal jalannya persidangan. Karena sebetulnya masih ada harapan hukum dapat memenuhi unsur keadilan. Bukan sekedar ‘adil’ belaka. Ada jurang besar perbedaan antara ‘adil’ dan ‘berkeadilan’. Bola panas tentu kini berada di para Hakim persidangan.

Sembari mengawal, mari kita berdoa agar Hakim kelak dapat memutuskan perkara hukum ini dengan profesional dan proporsional.

Inget, lho, pak! Masyarakat sudah enggak bego-bego banget.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.