‘Nyala Api’ Hari Tani Nasional dari Kota Malang

Hari Tani Nasional dari Kota Malang

‘Nyala Api’ Hari Tani Nasional dari Kota Malang

Oleh Dyas BP

“Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

Thexandria.com – Hari ini, tepatnya 24 September 2020 menjadi peringatan Hari Tani Nasional atau Hari Agraria Nasional—yang semestinya dirayakan dengan kondisi sejahtera seutuhnya. Dimana setahun yang lalu juga terjadi gerakan masif oleh mahasiswa seluruh Indonesia dalam menolak RUU-KUHP dan meminta DPR selaku wakil rakyat merevisi UU KPK.

Pertanyaannya, sudah sejahtera kah para petani kita? Jika menengok data dari press-release Aliansi Perjuangan Demokrasi (Api-Demoks) Kota Malang, pada akhir tahun 2019 telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar. Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria tahun ini sebanyak 109.042 kepala keluarga yang tersebar di 420 desa di seluruh provinsi di tanah air.

Rangkaian kejadian kontraproduktif yang terus dialami para petani di negeri ini tentu menjadi ironi yang tak berujung. Aliansi Perjuangan Demokrasi (Api-Demoks) Kota Malang mencoba ‘menyalakan api’ tanda bahwa ruang kelam para petani itu wajib diberi cahaya—sekaligus menyalakan tanda bahaya akan agresifitas pemerintah saat ini. Di depan gedung DPRD Kota Malang, aksi dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan jumlah massa yang cukup banyak.

Selain menuntut Reforma Agraria sejati yang sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Api-Demoks Kota Malang juga menyampaikan tuntutan lain, di antaranya adalah:

  • Usut tuntas konflik agraria serta cabut UU 2/2012 sebagai akar permasalahan konflik pertanahan
  • Menganulir Omnibus Law sebagai kebijakan yang berpihak hanya kepada investor
  • Hentikan perampasan tanah adat maupun kriminalisasi masyarakat adat, aktivis lingkungan dan petani
  • Percepatan pengesahan RUU-PKS untuk melindungi perempuan
  • Tuntutan penarikan pasukan militer di tanah Papua dan kawasan sipil lainnya
  • Penolakan otonomi khusus (Otsus) Jilid 2 bagi Papua dan Papua Barat
  • Kebebasan pers lokal maupun nasional dalam menyampaikan kebenaran

Panjang umur hal-hal baik!

Baca Juga Suasana Pasar Sebelum Corona

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.