Menjalankan Dinasti Politik (Jika Mampu)

Menjalankan Dinasti Politik

Menjalankan Dinasti Politik (Jika Mampu)

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

“Merdeka! Merdeka! Merdeka!!”

Thexandria.com – Berulang kali diteriakkan Gibran Rakabuming Raka usai meraih surat rekomendasi DPP PDI Perjuangan untuk maju di pertarungan pemilihan kepala daerah menjadi calon walikota Solo, Jawa Tengah. Anak pertama dari Presiden RI Joko Widodo ini direkomendasikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi ini diharapkan untuk terus dikawal hingga berbuah kemenangan. Gibran mengatakan, mesin partai siap untuk dipanaskan untuk mengarungi pilkada Solo tahun 2020.

Masuknya Gibran ke dalam arena politik lokal ini mengundang pemikiran spekulatif; terbangunnya dinasti politik. Meskipun dari pihak Gibran sendiri menolak disebut adanya upaya mengkonstruksi dinasti politik keluarganya. Praduga tersebut semakin dijustifikasi dengan majunya menantu Joko Widodo, Bobby Nasution menjadi calon Walikota Medan di pilkada 2020 ini.

Dinasti politik sendiri bukanlah hal baru di republik ini. Sosok besar yang trah-nya mengorbit tak jauh dari lingkup politik praktis adalah sang Proklamator, Ir. Soekarno. Lihatlah bagaimana singgasana ketua umum partai PDI Perjuangan begitu konsentris pada sosok putri presiden pertama ini, Megawati Soekarnoputri, yang tak tergoyahkan. Kaderisasi yang sangat-amat stagnan menciptakan hambatan pada regenerasi kepemimpinan ‘Partai Banteng’ itu.

Selain kursi ketua umum yang tak tergantikan, Megawati seolah terus ‘memegangi mahkota’ pada sosok Puan Maharani, putrinya. Sehingga banyak yang menyebutnya sebagai ‘anak emas’ klan Soekarno sejauh ini. Soal kapabilitas dan pencapaian silahkan menilai masing-masing.

Generasi berikutnya, Soeharto, tak perlu dipertanyakan lagi kadar dinasti politik yang dia bentuk. Hal tersebut kemudian mengerucut kepada istilah ‘nepotisme’, yang lebih diingat publik. Pada saat ini, tak hanya sang presiden, Ma’ruf Amin selaku wakil presiden juga memiliki sirkulasi elite-nya yang siap dilanjutkan melalui sang putri, Siti Nur Azizah. Wanita 47 tahun yang berprofesi sebagai dosen ini disebut siap maju dalam pemilihan Walikota Tangerang Selatan pada pilkada 2020.

Sementara di tingkat daerah, dinasti politik sangat mudah dijumpai dan jarang mendapatkan sorotan secara keseluruhan. Paling muncul ke permukaan dan banyak dibicarakan masyarakat adalah dinasti politik di Banten. Ratu Atut Chosiyah yang menjadi ‘gerbang’ bagi kerabatnya untuk menduduki posisi strategis di beberapa instansi. Ditinjau dari Matamata Politik, dinasti politik tercatat masih terus ber-eskalasi di daerah seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Cimahi, Kabupaten Banyuasin, hingga Kabupaten Klaten. Catatan ini belum ditambah beberapa daerah yang iklim politik lokalnya tidak terekspose, ya..

Menyoal Dampak Dinasti Politik kepada Demokrasi

Mendapat tudingan bahwa pencalonan dirinya sebagai bentuk melanggengkan dinasti politik, Gibran menolaknya. Markobar 1 (Bos Martabak Kota Baru) ini mengatakan bahwa majunya dia dalam pilwakot Solo lebih ke spektrum kontestasi politik. Masyarakat Solo dia himbau untuk obyektif memilih dan tidak ada paksaan untuk memilihnya hanya karena dia “anak Presiden”.

Demokrasi yang ideal semestinya memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar untuk keterlibatan rakyat dalam proses politik. Ruang partisipasi yang terbuka bagi siapa saja nyatanya masih ada ‘tembok pembatas’ lewat status dan hak sosial yang disebabkan dinasti politik. Hal ini justru menciptakan sikap pesimis dalam idiom “dari, oleh dan untuk rakyat” yang kemudian bergeser pragmatis politik dengan mendorong sanak-keluarga sang pejabat menjadi pejabat publik juga.

Regulasi terkait pemangkasan dinasti politik sebenarnya sempat menjadi langkah preventif memutus praktik ini. Melalui UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi jembatan dalam limitasi dinas politik dengan pendekatan larangan konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan dengan petahana yang dimaksud ialah; tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Namun dalam dinamika yang terjadi, ketentuan tersebut ditiadakan melalui putusan MK Nomor 34/PUU-XIII/2015 dengan pertimbangan asumtif dan politis.

Baca Juga Ironi Rutan Salemba: Kepingan Tersembunyi Kehidupan Penjara di Indonesia yang Suram

Wasisto Raharjo melalui Jurnal Sosiologi Masyarakat FISIP UI menjelaskan bahwa pondasi kekuasaan dalam dinasti politik lokal di Indonesia dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang dihasilkan melalui skema politik ‘gentong babi’ (pork barrel politics) maupun politisasi siklus anggaran (politic budget cycle). Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif melalui gelontoran uang hingga ke pelosok.

Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik.

Marcus Mietzner (2009) dalam paper yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah.

Jaringan politik dalam dinasti politik yang semakin kuat mengakibatkan semakin tertutupnya rekrutmen politik bagi kalangan di luar dinasti—terlebih bagi mereka yang tak memiliki politic tool and power. Hal ini banyak disebut sebagai previlese yang dianggap wajar. Namun di lain sisi hal ini menjadi sebuah distorsi bagi demokrasi.

Demokrasi yang pada dasarnya menuntut konsolidasi demokrasi, membutuhkan lingkungan demokrasi yang suportif. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi.

Masyarakat sendiri tidak cukup bebas bergerak dan cenderung pasif dalam proses demokrasi yang hanya ‘manut’ pada status quo pemerintah saat ini. Semua itu (dinasti politik) membutuhkan kekuatan personal yang tentunya absolut; hegemoni, kolegialisme, relasi patrimornial, popularitas dan yang terpenting-uang. Jika kamu merasa ber-kapabilitas namun tidak memiliki elemen yang telah disebutkan sebelumnya, percuma, mending mundur alon-alon.

Karena ‘bermain’ dinasti politik atau bahkan sekadar berpolitik praktis minimal di tingkat daerah hanya bisa dilakukan: Jika mampu. Catet.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.