Menhan Sebagai Leading Sector Food Estate dari Perspektif Strategis dan Politis

Menhan Sebagai Leading Sector Food Estate dari Perspektif Strategis dan Politis

Menhan Sebagai Leading Sector Food Estate dari Perspektif Strategis dan Politis

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Padahal, banyak sekali faktor yang dapat ‘mewajarkan’ persoalan lumbung pangan nasional Republik Indonesia di-handle oleh Kementrian Pertahanan.

Thexandria.com – Organisasi Pangan Dunia (Food and Agricultur Organization/FAO) pada April 2020 lalu telah memberi warning pada dunia terkait permasalahan riskannya ketahanan pangan dunia, baik akibat pandemi covid-19 maupun akibat cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Sebuah langkah diambil pemerintah merespons peringatan dari FAO dengan membangun food estate di Kalteng, tepatnya di Kabupaten Kapuas.

Dilansir dari bisnis.com, food estate tersebut diproyeksikan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 165.000 hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan nasional.

Saat ini lahan seluas 85.500 hektare dari jumlah keseluruhan itu merupakan lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.

Dalam teknis pengerjaannya, korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan dan akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Para petani yang menggarap lahan dan peternakan selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya.

Presiden Jokowi pada (09/07/20) meninjau langsung kawasan food estate beserta rombongan yang meliputi Menteri Pertahanan, Kepala Staff Kepresidenan, Menteri PU, dan Menteri Pertanian.

Dalam keterangan yang diberikan Presiden yang diunggah di kanal youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa yang akan menjadi leading sector food estate adalah Kementrian Pertahanan yang akan mengkoordinasikan Kementrian PU dan Kementrian Pertanian.

Sejauh ini, publik masih belum tercerahkan dengan persoalan-persoalan yang bersifat strategis dan masih banyak yang terjebak dalam pandangan-pandangan konvensional.

Hal ini tercermin dari komentar masyarakat di social media yang bermuatan sentimen. Seperti ketidakmengertian publik mengapa persoalan pangan diurusi oleh Kementrian Pertahanan yang tupoksi-nya dianggap hanya soal persiapan dan pengkoordinasian peperangan.

Padahal, banyak sekali faktor yang dapat ‘mewajarkan’ persoalan lumbung pangan nasional Republik Indonesia di-handle oleh Kementrian Pertahanan.

Pangan, Posisi Strategis, dan Politis

Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier

Dari mulai tingkat Sekolah Dasar, masyarakat telah diajarkan mengenai dikotomi kebutuhan manusia yang terbagi antara kebutuhan primer dan sekunder. Dimana kebutuhan primer jauh lebih penting daripada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi; sandang, pangan, dan papan.

Kembali kepada persoalan ketidakmengertian masyarakat luas tentang pangan dan posisi strategisnya.

Pangan dikategorikan dalam bentuk ‘logistik’, posisinya tak hanya sekedar kebutuhan primer, namun juga bernilai strategis. Sangat vital.

Sebagai contoh, ketika rusuh 98, saat nilai Rupiah anjlok, harga pangan melambung tinggi, alhasil penjarahan terjadi dimana-mana. Ini hanya satu contoh kecil bagaimana persoalan pangan erat kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional.

Kemudian, mengacu dari data Global Fire Power, yang meneliti dan mengurutkan kekuatan militer dunia. Indonesia termasuk yang terkuat di dunia dan yang paling kuat di regional.

Yang menarik, metode yang digunakan Global Fire Power untuk memetakan kekuatan militer dunia mengacu pada lebih dari 55 faktor untuk menetapkan skor indeks kekuatan (Power Index) dari 137 negara.

Pemeringkatan tersebut menilai keragaman alutsista masing-masing negara. Termasuk di dalamnya penilaian segi geografis, KAPASITAS LOGISTIK, sumber daya alam yang tersedia, dan status industri lokal juga dipertimbangkan.

Baca Juga Amarah Presiden yang Sebetulnya Telat

Kapasitas logistik yang dimaksud adalah; p-a-n-g-a-n, yang digunakan untuk mendukung daya dan ketahanan suatu negara jika terlibat dalam konfrontasi militer jangka panjang.

Apabila ada sanggahan, “Indonesia sedang tidak berperang“—maka perlu dibukakan kembali pengetahuannya tentang seni bernegara dalam kacamata intelijen dan pertahanan.

Publius Flavius Vegetius Renatus, seorang pemikir sekaligus analis strategis militer era Romawi, pernah menulis peribahasa latin yang masih relevan sampai sekarang;

‘Si vis pacem, para bellum’, (bila mau berdamai, maka bersiaplah berperang).

Tidak hanya dari sisi strategis, alasan mengapa food state sangat wajar—bahkan harus di handle oleh Kementrian Pertahanan, juga dapat dimengerti dari sisi politis.

Publik menjadi saksi bagaiamana alot dan kerasnya pertarungan pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Prabowo sempat enggan bertemu dengan Jokowi, lalu lewat tangan dingin Kepala BIN Budi Gunawan, pertemuan antar keduanya berhasil tercipta. Yang mencengangkan, Prabowo dan Partai Gerindra masuk kedalam Kabinet, sebagai Menteri Pertahanan.

Masuknya Prabowo, berhasil menurunkan tensi politik di akar rumput, alhasil, stabilitas politik cenderung kondusif.

Yang sering luput dalam perhatian, adalah alasan mengapa Prabowo mau bergabung dengan Pemerintah. Diluar alasan-alasan normatif, akan sangat naif jika masyarakat tak mampu melihat deal-deal politik yang terjadi. Food estate adalah salah satu deal politik yang dimaksud.

Prabowo pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dimana, isu soal kesejahteraan petani selalu menjadi komoditas politik yang dibawa dalam pandangan bernegaranya. Prabowo mempunyai ambisi besar soal swasembada pangan, dan dengan ‘restu’ Presiden, Prabowo seperti diberi kesempatan untuk mewujudkan cita-cita politiknya melalui lumbung pangan nasional ini.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.