Menengok Kembali Kasus Tumpahan Minyak Di Laut dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Menengok Kembali Kasus Tumpahan Minyak Di Laut dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Menengok Kembali Kasus Tumpahan Minyak Di Laut dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Penulis Adi Perdiana | Editor Rizaldi Dolly

Semakin mengerikan jika membayangkannya, mengingat proses perbaikan ekosistem laut yang rusak membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Thexandria.com – Minyak bumi atau crude oil adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku utama untuk produk bahan bakar minyak yakni bensin dan banyak produk kimia lainnya yang merupakan sumber energi penting karena minyak memiliki persentase yang sangat besar dalam memenuhi konsumsi energi dunia.

Ketika kebutuhan minyak meningkat, otomatis berdampak pada kegiatan hulu-hilir yang ikut meningkat dan tentu saja ada dampak negatif dari semakin meningkatnya konsumsi minyak. Banyak peristiwa kerusakan alam yang disebabkan tumpahan minyak. Karena pemakaian bahan bakar minyak adalah penyumbang terbesar dalam masalah peningkatan CO2 di atmosfir bumi selain penggunan batubara. Kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak memang sulit terlepas dari efek negatif pada keseimbangan alam bumi kita.

Jika kita melihat lebih jauh ke usaha hulu termasuk kegiatan pengeboran minyak maupun gas lepas pantai atau offshore, hingga kecelakaan-kecelakaan tumpahan minyak di laut, dan kebocoran pipa anjungan minyak lepas pantai, serta tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker juga telah menyebabkan kerusakan berat pada lingkungan hidup bumi terutama pada ekosistem laut.

Baca Juga Melihat Fenomena Letusan Gunung Api Lumpur Kesongo di Blora

Kami merangkum berbagai kecelakaan di laut yang menyebabkan tumpahan minyak yang masif, seperti Showa Maru di Selat Malaka (1975), Amoco Cadiz di Selat Inggris (1978), Exxon Valdez di Alasca (1989), kebocoran anjungan minyak Montara di Laut Timor (2009), blow up di sumur minyak Macondo milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko (2010). Hingga yang terkini adalah kecelakaan kapal muatan minyak curah Jepang yang menumpahkan 1000 ton minyak di Mauritius, Afrika Timur. Hingga Pemerintah Mauritius mengumumkan keadaan bencana lingkungan pada Jumat (7/8/2020) pekan lalu dan meminta bantuan internasional.

Dan masih banyak lagi masalah tumpahan minyak yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri.

Dari rekam jejak persitiwa tumpahan minyak yang pernah terjadi, yang mungkin akan selalu kita ingat bahkan hingga kisahnya difilmkan yakni Deepwater Horizon merupakan sebuah kilang pengeboran lepas pantai Louisian teluk Mexico. Pada 20 April 2010 pengeboran tersebut meledak akibat tekanan tinggi gas metana dari dalam sumur (blow out). Ledakan tersebut mengakibatkan tumpahan minyak sebesar 4,9 juta barel atau 780 ribu meter kubik. Dampak peristiwa tersebut mengakibatkan tercemarnya laut dan memutuskan rantai makanan. Diperkirakan sekitar ribuan spesies biota laut terancam mati di daerah tersebut.

Bencana tersebut dikatakan sebagai kerusakan lingkungan yang terburuk dan menjadi salah satu bencana terburuk dalam sejarah AS. Berdasarkan keputusan hakim pengadilan distrik Amerika, perusahaan harus bertanggung jawab atas tumpahan minyak tersebut dengan membayar denda sebesar US$ 18,7 miliar.

Dampak Tumpahan Minyak Di Laut

Dampak Tumpahan Minyak Di Laut
gambar ilustrasi

Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi sorotan oleh masyarakat dan lembaga pecinta lingkungan karena efek dari pencemaran ini sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai terutama nelayan dan sangat merusak bagi ekosistem sekitar.

Kandungan minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menutup permukaan air laut. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dasar laut juga di pasir pantai.

Baca Juga Badai Resesi Ekonomi Global Mulai Memasuki Indonesia

Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut, terutama pada plankton yang mengakibatkan penurunan produksi ikan, hingga kematian biota laut lainnya. Tak hanya itu, pencemaran minyak di laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove.

Lapisan minyak yang menempel pada akar mangrove dalam waktu lama akan menyebabkan pembusukan sehingga mengakibatkan kematian. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kelangsungan hidup biota yang hidup di mangrove itu sendiri, seperti moluska, ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya.

Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut. Belum lagi dampak kerugian yang menyangkut multisektor, mulai dari pangan, sosial, habitat, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain.

Semakin mengerikan jika membayangkannya, mengingat proses perbaikan ekosistem laut yang rusak membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut

Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut
gambar ilustrasi

Pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya.

Berbagai cara penanggulangan dapat dilakukan seperti in-situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorbent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi.

Baca Juga Upaya “Pembungkaman” Terhadap Media yang Kritis Melalui Peretasan

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak: (1) bioaugmentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada, dan (2) biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya.

Hingga kini teknologi ini terus dikembangkan, Indonesia seharusnya dapat mengoptimalkan bidang ini mengingat laut Indonesia memiliki berbagai macam jenis bakteri yang dapat mendegradasi minyak, salah satunya bakteri hidrokarbonoklastik Pseudomonas Sp yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon.

Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Seperti setiap perusahaan migas Indonesia harus mencanangkan program Zero Spill Operation, yaitu dengan menetapkan target khusus yang disepakati untuk mencapai zero spill operation. Untuk mencapai target tersebut perusahaan perlu memiliki aturan wajib dan rigid untuk mencegah terjadinya kebocoran atau tumpahan minyak, dan konsisten menerapkan aturan tersebut.

Selain itu upaya penyadaran ini bisa melalui pendidikan publik, hingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Tinjauan ulang konsesi atau kegiatan migas juga perlu diperketat untuk mengafirmasi tuntutan hukum atas pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tumpahan minyak di laut. Semua itu perlu dilakukan sebagai evaluasi sekaligus efek jera apabila perusahaan lalai.

Baca Juga Paradoksal Pemakaian Baju Adat oleh Presiden

Urgensi kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai instansi dan koordinasi di antara instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, swasta, dan masyarakat sekitar.

Strict Liability

gambar ilustrasi

Di Indonesia sanksi tersebut dapat mengacu pada existing system bahwa Indonesia telah meratifikasi Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC 1969), melalui Keppres No. 18 Tahun 1978. Tujuan dari CLC 1969 adalah untuk menetapkan suatu sistem yang seragam terkait kompensasi karena tumpahan minyak di laut. Konvensi ini memungkinkan korban untuk menuntut pertanggung-jawaban dibebankan kepada pihak tertentu, dalam hal ini pemilik kapal yang telah menyebabkan kerugian.

Belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998, namun UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

Strict liability merupakan konsep pertanggung jawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Baca Juga Berdaulat Dalam Teknologi dan Industri Pertahanan, Maka Jayalah NKRI!

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi ini diperuntukkan bagi tiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Di samping itu perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meneliti dan menanggulangi pencemaran minyak. Dampak pencemaran yang sedemikian luas, termasuk untuk organisme renik sudah semestinya dikalkulasi secara komprehensif, sehingga mampu memprediksi dampak jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan keterlibatan stakeholders terkait yang berada di bawah pemerintah untuk bersama-sama melakukan penanggulangan yang terpadu dan komprehensif. Barangkali diperlukan adanya satuan atau tim khusus untuk mengatasi masalah ini.

Terlebih persoalan pencemaran minyak di laut dan pantai Indonesia, hingga kini belum menjadi persolan utama pencemaran lingkungan hidup meskipun sudah banyak contoh tumpahan minyak di laut Indonesia.

Semoga kesadaran kita terhadap masalah ini dapat terbangun lebih baik agar keindahan laut maupun pantai Indonesia beserta ekosistemnya dapat terjaga.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.