Menelisik Kebijakan Menaikan Gaji Tenaga Honorer di Kabupaten PPU

Kenaikan Gaji Tenaga Honorer di Kabupaten PPU

Menelisik Kebijakan Menaikan Gaji Tenaga Honorer di Kabupaten PPU

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

APBD Kabupaten PPU terus mengalami meningkatan tiap tahunnya.

Thexandria.com – Wilayah IKN baru, yaitu, Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menunjukan performa segenap perangkat kedaerahannya. Melalui DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang kemarin (30/11) baru saja mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, dengan jumlah Rp. 1,790 Trilyun yang disahkan dalam Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU terhadap RAPBD 2021.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jhon Kenedi, serta dihadiri langsung, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Wakil Bupati PPU Hamdam, Wakil Ketua DPRD II PPU Rauf Muin dan Forkopimda Kabupaten PPU.

On that occasion—Bupati PPU AGM (Abdul Gafur Masud) menyampaikan, RAPBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,790 triliyun lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 147,987 Milyar lebih, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 1,596 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 45,360 Milyar lebih.

Baca Juga PPU Sambut IKN dengan Mega Proyek dan Golongan Muda yang Harus Adaptif

“APBD 2021 Rp. 1,790 trilyun lebih. APBD 2021 mengalami kenaikan dibanding APBD 2020 yang hanya 1,5 trilyun lebih atau naik sekitar 11 persen,” kata AGM, yang dikutip dari harianppu.com.

Lebih lanjut, masih melansir harianppu.com, AGM mengungkapkan bahwa belanja daerah secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 direncanakan Rp. 1,838 trilyun lebih yang terdiri dari belanja Operasi pada RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp. 1,271 milyar lebih. Belanja Modal dalam RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp. 375,109 milyar lebih.

“Belanja tidak terduga dalam RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp. 9,612 milyar lebih dan belanja transfer dalam RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp.182, 449 milyar lebih,” lanjutnya.

AGM menambahkan pembiayaan daerah dalam RAPBD 2021 terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 150 Milyar yang diperoleh dari pos penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 101,230 milyar.

“Dengan memperhatikan target pendapatan dengan rencana belanja sebagaimana tersebut, terdapat selisih kurang (defisit) sebesar Rp.48,769 milyar lebih, dimana defisit tersebut akan tertutupi dari penerimaan pembiayaan,” bebernya.

As a leader, AGM juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bekerja dan berusaha dengan optimal sehingga dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan tepat waktu.

“Melalui forum ini, saya menyampaikan harapan kepada kita semua, bahwa anggaran yang telah disetujui bersama ini dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama dalam penanganan Covid-19, serta dampak sosial ekonomi yang terimbas,” pungkasnya.

Imbas dari Kenaikan APBD

Abdul Gafur Mas'ud
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud

Seperti halnya yang pernah Thexandria post dalam laman instagram, we said, “This guy (AGM) didn’t mess with his policies”.

Sejak menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten PPU terus mengalami meningkatan tiap tahunnya. Pun tahun 2021 APBD PPU mengalami kenaikan sebesar 11 persen dibanding tahun 2020 atau APBD 2021 Rp. 1,790 trilyun lebih mengalami kenaikan dibanding APBD 2020 yang hanya 1,5 trilyun lebih.

AGM saat dijumpai usai paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten PPU terhadap RAPBD 2021, oleh media setempat, mengatakan ada kenaikan APBD 2021 sekitar 11 persen dibanding tahun 2020. Diawal menjabat sebagai Bupati PPU AGM mendapat penyertaan modal sekitar Rp 800 millyar dan saat ini APBD PPU mengalami kenaikan Rp. 1,790 trilyun lebih.

“Alhamdulillah APBD 2021 kita mengalami peningkatan sekitar 11 persen dibanding tahun 2020 ini. Kami ingin terus meningkatkan PAD agar berimbas kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui jalan-jalan di Kabupaten PPU masih banyak yang rusak, itu yang kita akan perbaiki termasuk menciptakan lapangan kerja dengan membangun industri bagi daerah-daerah yang telah kita tetapkan,” kata AGM.

Ini mungkin kabar baik bagi masyarakat PPU. Namun, kejutan rupanya tak selesai sampai disini. Imbas dari kenaikan APBD, tenaga honorer dan freelancer PPU juga mendapat buah manisnya.

Untuk mengetahui skemanya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun peraturan bupati.

“Rancangan peraturan bupati yang disusun mengatur pola kinerja tenaga honorer,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairuddin.

Lanjut menjelaskan, regulasi itu mengatur tuntutan jam kerja tenaga honorer dan target sasaran kinerja THL di PPU yang harus dicapai sebagai konsekuensi kenaikan gaji senilai Rp3,4 juta per orang.

BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara akan memetakan sebanyak 3.155 THL sesuai kebutuhan OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Sejumlah sanksi juga disiapkan BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara bagi tenaga honorer sebagai persiapan kenaikan gaji pada 2021.

Sanksi yang disiapkan salah satunya menurut Khairuddin, bagi THL yang absen atau tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut tanpa keterangan dapat langsung dipecat.

“Sejumlah aturan disusun bagi tenaga honorer agar kenaikan gaji dapat diikuti dengan meningkatnya kinerja para para THL di PPU,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pola kinerjanya akan diatur di mana THL yang absen selama lima hari berturut-turut tanpa keterangan, maka akan langsung diberhentikan.

Kewenangan diberikan kepada masing-masing pimpinan OPD atau SKPD untuk melihat dan mengawasi kinerja pegawai di bawahnya.

Sementara itu, Ketua KNPI yang baru saja terpilih, Sulthan, mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemkab PPU. Thexandria mencoba sedikit mengulik tanggapan pria lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Bagaimana anda sebagai Ketua KNPI melihat kebijakan ini? Karena pekerja freelance mostly dipenuhi oleh anak-anak muda?

Bila melihat situasi yang ada, hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang berani, tapi itu menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraaan masyarakat.

Menurut anda, apa dampak yang akan dirasakan oleh warga PPU?

Tentu berdampak pada kesejahteraan tenaga honorer. Yah, semoga bisa menjadi semangat baru untuk seluruh honorer untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.

Jika pembayaran gaji yang naik sedemikian rupa, apa menurut anda hal ini tidak akan memberatkan APBD?

Saya kira pemerintah sudah memikirkan dan mengkaji hal tersebut sebaik mungkin sebelum memutuskan. Buktinya, hal ini disambut dan juga didukung penuh oleh DPRD PPU.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.