Menanti Respon dari Vonis Bersalah Pemblokiran Internet di Papua: Jika Memang Salah, Kenapa Harus Gengsi untuk Meminta Maaf?

Menanti Respon dari Vonis Bersalah Pemblokiran Internet di Papua Jika Memang Salah, Kenapa Harus Gengsi untuk Meminta Maaf 2

Menanti Respon dari Vonis Bersalah Pemblokiran Internet di Papua: Jika Memang Salah, Kenapa Harus Gengsi untuk Meminta Maaf?

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Seorang kesatria tidak akan turun wibawanya jika ia salah lalu meminta maaf. Dengan segala hormat, kami tunggu permintaan maafnya, pak.

Thexandria.com – Gejolak yang muncul di lini masa dalam menyuarakan keadilan bagi saudara di Papua terus meningkat. Namun di balik itu semua muncul secercah harapan yang diharapkan menjadi titik balik untuk mengkonstruksi keadilan yang komprehensif. Meskipun, harapan tersebut sangat kecil dan bahkan tak lebih besar dari biji timah panas yang banyak melukai warga Papua.

Adalah Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta yang memutuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Tuntutan ini diajukan oleh South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam dn ICJR yang menggugat Presiden RI dan Kominfo ke PTUN Jakarta.

Mengilas balik kronologi kejadian, tepatnya pada Rabu (21/08/19). Pemerintah melakukan pemblokiran internet di bumi Cendrawasih sebagai respon dari pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah mulai dari Jayapura, Sorong, Manokrawi hingga Fakfak. Dari lumpuhnya komunikasi tersebut membuat beberapa jurnalis yang berada di tengah kerusuhan sangat sulit menyampaikan informasi ke publik yang justru membuat kesimpang-siuran informasi. Hal ini yang kemudian dinilai membatasi HAM dan juga kebebasan pers.

Pemerintah pada saat itu berkilah bahwa alasan pembatasan akses telekomunikasi untuk menangkal beberapa berita hoax. Namun, keputusan sepihak itu dinilai mal-administrasi karena tak memenuhi dua syarat yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan Komentar Umum Nomor 29 terhadap Pasal 4 International Covenant on Civil and Politics Rights (ICCPR).

Selain belum terpenuhinya syarat situasi darurat, seharusnya Presiden menetapkan keputusannya secara legal dalam sebuah keputusan Presiden (Keppres). Bahkan, jika yang dilawan adalah berita hoax, yang seharusnya dimatikan adalah sumber beritanya, bukan internetnya.

Hingga akhirnya pada Rabu (3/6/20) dalam amar putusannya, hakim PTUN Jakarta memberikan vonis bahwa pemerintah telah melanggar hukum atas tindakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

“Media yang ingin melakukan verifikasi justru tidak bisa bekerja. Artinya informasi yang di luar Papua tetap beredar, sedangkan jurnalis di Papua tidak bisa mengklarifikasi yang beredar di Jakarta.”  ujar Ade Wahyudin, Kuasa Hukum Penggugat.

Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden Republik Indonesia, sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Jhonny G Plate.

Dilansir oleh Detik berikut amar putusan yang dibacakan dalam majelis persidangan:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima, dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat

2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

  • Tindakan pemerintahan perlambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
  • Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT
  • Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses secara di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB atau 20.00 WIT adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sebesar Rp 457.000

Dalam situs resmi PTUN Jakarta, hakim juga menghukum para Tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak Adanya Kewajiban Meminta Maaf

Sempat beredar kabar buntut dari kasus ini adalah Pemerintah baik dari Presiden maupun Kominfo harus meminta maaf kepada publik di beberapa radio dan televisi dalam negeri. Namun, dalam salinan putusan hakim PTUN Jakarta, pemberian hukuman dengan menggelar permintaan maaf dinilai tidak perlu.

Dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta, penasihat umum menerangkan bahwa vonis hukuman permintaan maaf itu dibatalkan. Hakim juga menambahkan bahwa tak ada kebiasaan di PTUN untuk memberikan vonis dengan cara tersebut.

Hal ini lah yang membuat publik penasaran terhadap respon seperti apa yang akan diberikan Pemerintah menanggapi hal ini. Dengan status mereka yang divonis bersalah dan tak berlakunya hukum pidana, maka sekadar kata ‘maaf’ diharapkan terucap atas kesadaran diri dari kesalahan yang telah diperbuat. Permintaan maaf bahkan tak ada setitik-beban-nya jika dibandingkan kewajiban mengusut beberapa pelanggaran HAM di tanah Papua.

Toh, bangsa ini juga sudah mulai terbiasa dengan budaya klarifikasi dan meminta maaf saat melakukan blunder. Meskipun kebiasaan tersebut baru diterapkan kalangan rakyat dan beberapa influencer, seharusnya kalangan pejabat juga wajib mencontoh metode tersebut.

Bagaimana pun, sejak kecil kita sudah diajarkan budaya yang baik oleh orang tua kita: Jika salah ya mengaku salah. Jika kamu salah ya minta maaf.

Baca Juga: Suguhan ‘New Normal’ Ala Pemerintah: Jadi Pembiasaan atau Pembiasan?

Sehingga, kenapa harus berat dan gengsi untuk sekadar meminta maaf saat berbuat salah hanya karena jabatan kita yang lebih tinggi? Jika seperti itu cara mainnya, satu nilai baik yang sepatutnya kita contohkan dan kita wariskan kepada anak-cucu kita tentu perlahan akan sirna.

Seorang kesatria tidak akan turun wibawanya jika ia salah lalu meminta maaf. Dengan segala hormat, kami tunggu permintaan maafnya, pak.

Atau perlu diadakan pelatihan tentang cara meminta maaf di program Pra-Kerja untuk kita semua?

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.