Let’s Talk About This Shit (UU Cipta Kerja)

Demo UU Cipta Kerja di Samarinda

Let’s Talk About This Shit (UU Cipta Kerja)

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

“Kulihat Ibu Pertiwi, sedang bersusah hati…”

Thexandria.com – Sepenggal lirik dari lagu patriotik populer karya Ismail Marzuki, bertebaran di banyak platform sosial media.

Ungkapan lagu tersebut, menafsirkan bagaimana keadaan bangsa di akar rumput.

Masyarakat, yang mayoritas terdiri dari kaum buruh dan mahasiswa, terbakar amarah karena legislatif nasional dinilai telah menebar kegersangan.

RUU Omnibus Law, atau cipta kerja, telah ketok palu (disahkan) oleh 7 fraksi, minus Partai Demokrat dan PKS yang memilih walk out, setelah diwarnai hujan interupsi dan insiden ‘mematikan mic’ dari Yang Terhormat Ibu Puan Maharani.

Sontak saja, UU Cipta Kerja menjadi berita duka dari Senayan untuk masyarakat yang sudah jatuh (akibat pandemi) kini, malah tertimpa tangga.

Entah dimana letak urgensi dari pengesahan UU Cipta Kerja yang sejak masih RUU telah sarat pro dan kontra, sampai DPR harus menjadikannya prioritas ketimbang fokus di persoalan pandemi Covid-19. Entah dimana…

Dalih yang tersebar, DPR dan Pemerintah ingin sektor perekonomian bergerak maju dan bangkit. Namun sebaliknya, pesan yang dirasakan masyarakat tersimplifikasi menjadi satire: “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Investor dan Pengusaha”.

Makna demokrasi yang dimana kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dirasakan hanya sebatas ilusi pengertian akademis. Di lapangan, keberpihakan pada rakyat, justru seperti angin lalu.

Cacat Regulasi dan Masukan yang Diabaikan

Sidang Paripurna DPR
Sidang Paripurna DPR

Melansir dari Tempo.co, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat dan PKS, mengaku tidak menerima salinan fisik (hard copy) RUU Cipta Kerja saat rapat paripurna pada Senin sore, 5 Oktober 2020.

Padahal, salinan RUU seharusnya dibagikan kepada seluruh anggota dewan sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3 dan Tata Tertib DPR. 

Pun, beragam masukan dan protes telah banyak mengetok pintu rumah DPR, namun pintu enggan dibuka.

Ketukan pintu itu, salah satunya berasal dari Muhammadiyah, ormas islam terbesar di Indonesia selain NU.

Melansir dari detik.com, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR.

“Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi COVID. Itu dicuri momentumnya dengan cara mentalitas jumawa tadi,” ujar Busyro, kepada wartawan, Senin (5/9/2020).

Busyro mengaku tak kaget dengan pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab dia menilai pemerintah saat ini menguasai DPR.

“Tidak begitu mengagetkan karena sikap Presiden Jokowi itu semakin merasa jumawa karena menguasai DPR. Sehingga penuh keyakinan ambisi untuk RUU Omni ini yang semula ditargetkan 100 hari kemudian mundur tapi pada akhirnya yang terjadi seperti ini, karena faktor kejumawaan tadi,” katanya.

“Kedua mempertegas analisis berbagai pihak bahwa ini ada kekuatan pemodal yang begitu besar yang menjadi cukong dalam Pemilu 2014 dan terutama 2019, ini tagihan terbesar, tagihan yang sebelumnya ada juga UU KPK itu langkah awal, sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa.” imbuh Busyro.

Respon Telat dari DPR dan Keniscayaan Perlawanan Rakyat

Menaker RI
Menaker RI

DPR dan Pemerintah, dua lembaga negara yang kini mendapat status, “the most wanted” dari amarah rakyat, berdalih bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodir kebutuhan dan masukan dari masyarakat.

Baik DPR maupun Pemerintah melalui Kemenaker, merespon bahwa tudingan UU Cipta kerja menyengsarakan masyarakat tidak benar, serta menuding banyak pihak termakan hoax.

Respon pelurusan itu diantaranya:

Uang pesangon tetap ada.

Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada.

Upah buruh dihitung perjam? Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

Hak cuti tetap ada

Status karyawan tetap masih ada

Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak

Jaminan sosial tetap ada

Tenaga Kerja Asing tidak bebas masuk harus memenuhi persyaratan dan peraturan

Dan lain-lain.

Sekilas, pelurusan dari DPR ini, menjadi angin segar buat para karyawan parlente yang tidak mau disebut buruh. Maka tak heran, muncul beragam komentar dari mereka yang mostly, “baca dulu UU baru protes!”—sungguh menggelikan.

Begini, respon yang dikeluarkan DPR adalah keterlambatan yang tidak arif. Mengapa respon terkait isu-isu krusial di dalam UU Cipta Kerja tidak disebar luaskan di saat UU ini masih dalam rancangan? Apa DPR sengaja menyiapkan bom waktu? Sengaja membuat gaduh?
Sentimen kekesalan masyarakat seperti, “udah bener DPR suka tidur, kalau bangun bikin masalah”—jadi terdengar tepat kalau sudah begini.

Baca Juga Diplomat Muda Indonesia kepada Perdana Menteri Vanuatu: Simpan Khotbah Anda!

Kemudian, untuk yang merasa sudah cerdas dan berusaha menasehati para buruh dan mahasiswa dengan gaya andalan, “udah baca UU-nya belum?”—pertanyaannya harusnya dibalik.
“Apakah, LSM, Kampus, Muhammadiyah, advokat dan aktivis yang memprotes UU Cipta Kerja asal ngomong? Apakah mereka sepolos itu lantas ikut-ikutan tidak setuju?”, Dude, with all due respect, mereka telah mengkaji draft RUU Cipta Kerja yang tebal itu sehingga memiliki landasan argumentatif untuk menyatakan sikap tidak setuju dengan isi UU Cipta Kerja.

David Thoreau (1817-1862), seorang pujangga dan pencinta alam itu, pernah mempopulerkan istilah “civil disobedience“, ketika memprotes perbudakan dan menolak perang antara Amerika dan Meksiko pada tahun 1846-1848.

“Jika mesin pemerintahan menuntut kita untuk menjadi agen ketidakadilan terhadap orang lain? Maka, saya katakan, mari kita melanggar hukum.”

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.