Lelucon Politik yang Gagal; Mempertentangkan Pancasila dengan Agama

Lelucon Politik yang Gagal; Mempertentangkan Pancasila dengan Agama

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Kepala BPIB (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Yudian Wahyudi, dalam sebuah wawancaranya, mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila ialah agama.

Bagai umpan lambung yang cantik, bola pun bergulir cepat ke masyarakat luas. Pro kontra menyebar seperti wabah penyakit epidemi corona.

Yudian pun juga lekas kembali memberikan statement pelurusan. Ia berdalih, bahwa yang dimaksud pancasila musuh agama, adalah tindakan yang dilakukan sekelompok orang dengan membenturkan pancasila dengan dalih agama. Namun sayang, Yudian tak secara gamblang menyebutkan kelompok yang mana.

Meskipun ia telah memberikan kisi-kisinya, seperti kelompok yang menganggap negara adalah toghut. Tapi tetap saja, ada jeda keterlambatan disitu. Andaikata Yudian saat melontarkan statement awalnya, langsung merujuk ke kelompok yang dimaksud, tentu hal ini tak akan jadi soal, takkan ada interpretasi secara general.

Sebenarnya, ada hikmah yang timbul dari resonansi masyarakat secara umum. Yaitu, edukasi sejarah.

Tapi juga, yang menjadi catatan penting, statement tersebut dilontarkan oleh ketua BPIB, badan yang diklaim mengawal dan mengamankan pancasila, seorang akademisi kaliber profesor, maka yang terjadi adalah pengaburan sisi-sisi etis.

Kembali kepada edukasi sejarah. Sebetulnya, pemikiran-pemikiran mengenai pancasila dan agama telah selesai dan final oleh generasi awal republik. Yang bukan berarti tidak ada perdebatan dan friksi dalam dinamikanya.

Dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945, pernah muncul sebuah konsesus dari para tokoh nasionalis dan agamis yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Tak ada yang berbeda dengan bunyi sila-sila yang kita ketahui saat ini, melainkan sila pertama, yang dalam Piagam Jakarta berbunyi, “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”.

Sekilas tak ada masalah, namun kemudian, datanglah utusan dari Indonesia Timur yang memprotes bunyi sila pertama Piagam Jakarta. Bahkan sebuah ‘ultimatum’ terucap, jika sila pertama Piagam Jakarta tetap dimasukan ke dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Indonesia Timur akan keluar dari Republik! Jeng jeng ~

Muhammad Hatta segera berdiskusi kembali dengan tokoh-tokoh agamis. Yang dalam bukunya (Memoar, 1979), diskusi selesai dalam tempo kurang dari 15 menit. Disini kita menemukan bagaimana baik tokoh nasionalis maupun agamis, tampil dalam bingkai negarawan yang utuh. Demi tercapainya persatuan, sila pun berubah menjadi, “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Apa arti dari edukasi sejarah yang coba kami sedikit uraikan ini? Artinya tak lain adalah, bahwa Pancasila tak ada masalah dengan Agama. Titik enggak pake koma!

Karena dalam falsafah yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, adalah berlandaskan masyarakat Indonesia yang beragama. Mengakui kebesaran Tuhan, dan menolak segala bentuk penjajahan. Singkat kata, Pancasila itu agamis. Maka apabila ada narasi pembenturan antara Pancasila dengan agama, hasilnya adalah kenihilan. Lah wong sila pertama aja bunyinya ketuhanan, piye toh cak?!

Kami mengerti, bahwa mungkin saja, statement yang dilontarkan prof Yudian Wahyudi adalah sebuah keresahan. Keresahan mengenai kelompok-kelompok teroris dan ekstremis yang tidak mengakui pancasila, serta refleksi dari kerasnya benturan dan polarisasi politik belakangan yang membawa atribut-atribut keagaman.

Baca Juga: Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dilihat Secara Utuh, Antara National Security dan Sisi Humanis

Namun tak lantas menjadi pembenaran dari upaya (bila ada) sekelompok pihak yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler yang paripurna. Indonesia tak akan bisa dipisahkan dari agama, karena dalam sejarahnya, agama berperan penting sebagai benih dari nasionalisme kebangsaan.

Dan juga sekali lagi, selama sila pertama masih ada tentang ketuhanan, maka masuknya pilar-pilar agama dalam sendi-sendi bernegara adalah entitas empiris yang harus diterima.

Kami juga lantas tak buta dengan adanya pencampuran agama dalam politik praktis, yang akhirnya malah mereduksi entitas empiris tadi. Perlu sebuah kesadaran kita semua, dari segala elemen masyarakat, sampai elite politik, bahwa memasukan agama demi kepentingan politik praktis hanya akan membawa Indonesia pada polarisasi yang mengerikan.

Di sisi lain, kami juga tak melihat peran Pancasila yang sering digaungkan pemerintah, hidup dan tumbuh menjadi pedoman masyarakat dan elite dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila kini posisinya sama seperti halnya agama, hanya menjadi komoditi politik praktis tiap lima tahun sekali. Hanya semboyan-semboyan, pepesan kosong di siang bolong. Karena faktanya, nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila, tak ada yang benar-benar diamalkan.

Edukasi tentang pancasila harus mulai disemai dari generasi muda. Memasukan pancasila sebagai kurikulum perlu untuk nation chatacter building kita. Diperlukan sebuah visi konkret, bahwa Pancasila lahir sebagai perekat dan pemersatu bangsa, bukan sebagai alat saling tuding antar sesama.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.