Kemarin Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Di Indonesia, Menteri-menteri Bermain DRAMA Anti-Korupsi; Drama Oh Drama

Kemarin Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Di Indonesia

Kemarin Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Di Indonesia, Menteri-menteri Bermain DRAMA Anti-Korupsi; Drama Oh Drama

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Thexandria.com – Kemarin pada tanggal 9 Desember, adalah Hari Anti Korupsi sedunia. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi.

Majelis kala itu, mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang kompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemberlakuan Hari Anti Korupsi Sedunia secepatnya.

Di Jakarta, Hari Antikorupsi Sedunia digelar di Gedung Merah Putih KPK. Acara dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johnny G Plate.

Beberapa kepala daerah juga tampak hadir, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Beberapa toloh lainnya juga terlihat hadir, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan Kepala Baharkam Polri yang juga Ketua KPK terpilih, Komjen Firli Bahuri.

Sementara Presiden Jokowi menghadiri menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta. Pada acara itu, tiga menteri Jokowi beradu peran dalam drama antikorupsi. Mereka adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Penanganan Korupsi Mengalami Kemunduran

Pemberantasan korupsi mengalami kemunduran menyusul “sunat” hukuman sejumlah koruptor oleh Presiden Joko Widodo maupun Mahkamah Agung (MA).

Yuris Rezha, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, merujuk keputusan Jokowi memberi grasi pada eks Gubernur Riau Annas Maamum, yang akan membuatnya bebas tahun depan, satu tahun lebih cepat dari vonis pengadilan.

Jokowi sebelumnya berdalih, grasi pada terpidana korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau itu diberikan karena ia sudah tua dan sakit-sakitan, kebijakan yang menurut Yuris membuat publik bertanya-tanya tentang komitmen anti korupsi Jokowi.

“Apa yang dilakukan presiden tidak adil bagi orang-orang lain yang usianya lanjut bahkan sakit-sakitan,” ujar Yuris.

Tak hanya di pemerintahan, Yuris juga melihat kemunduran komitmen pemberantasan korupsi pada badan kehakiman, yang ujarnya, tercermin dari beberapa putusan MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi, seperti mantan menteri sosial Idrus Marham.

Namun, hal itu dibantah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, yang mengatakan badan kehakiman telah bekerja secara independen, transparan, dan akuntabel.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2007-2018 terdapat 101 narapidana yang dibebaskan MA dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

Proses kasasi di MA juga kerap kali membuat terpidana bebas lebih cepat.

Yang terbaru, terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, divonis bebas oleh MA dalam proses kasasi.

Padahal, menurut data ICW, nilai kerugian negara akibat kasus yang membelit Syafruddin fantastis, yakni mencapai Rp4,58 triliun.

Sementara itu, awal bulan Desember, MA memutuskan untuk menghukum politikus Golkar, Idrus Marham, lebih ringan dibandingkan vonis pada tahap sebelumnya.

Berdasarkan putusan banding, Idrus harusnya dipenjara selama lima tahun, namun putusan MA hanya menghukumnya selama dua tahun.

Yuris Rezha, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, mengatakan tren pengurangan hukuman itu terlihat sejak mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun pada pertengahan 2018.

Sebelumnya, komitmen antikorupsi Jokowi dipertanyakan sejumlah pegiat anti korupsi setelah disahkannya UU KPK baru yang dianggap dapat melemahkan KPK.

Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU itu, meski telah didesak oleh aktivis korupsi dan mahasiswa melalui serangkaian demonstrasi yang digelar beberapa bulan lalu.

Jokowi mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Perppu kerena UU KPK baru sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Jokowi. Ia mengatakan penindakan korupsi perlu, tapi pembangunan sistem sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

Akar Tindakan Korupsi

Pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: Greed, Opportunity, Need, Exposes. Dia menyebutnya GONE theory, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi.

Greed atau Greedy, yaitu keserakahan dan kerakusan. Dimana koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pulau pribadi. Maka selalu ada sisi serakah yang membuat orang menjadi korup.

Opportunity terkait dengan sistem yang memberi celah untuk terjadinya korupsi. Sistem atau manajemen yang kurang rapi, standar peraturan yang tidak jelas sehingga memungkinkan korupsi dilakukan.

Kelonggaran atuan, permakluman serta mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang mudah memanipulasi angka, data, kata dan apapun yang bisa diaksesnya. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi terbuka lebar.

Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Gaya hidup yang tidak berdasaar pada kebutuhan hidup, serta mindset untuk bersikap hedonis.

Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. Deterrence effect yang tidak terlihat nyata (minim), maka membuat para pelaku maupun masyarakat lain merasa tidak ada sanksi yang ketat dan tidak ada punishment yang menakutkan.

Dalam hal itulah korupsi diberi kesempatan untuk hidup dan bertumbuh subur dalam mentalitas perseorangan, kelompok masyarakat, instansi, perusahaan bahkan negara.

Empat akar masalah di atas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Namun, lebih dari pada itu, keempat akar persoalan korupsi tadi sebenarnya ada pusat segalanya, yaitu sikap rakus dan serakah (Greed).

Baca Juga: Problematika Negara dan Panggung Sandiwara

Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang korupsi. Kebutuhan yang mendesak tak serta-merta mendorong orang korupsi. Hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi belum tentu membuat orang lain terinspirasi untuk ikut melakukan korupsi.

Sebagai contoh, koruptor di negeri ini tidak sedikit yang memang sudah kaya raya bahkan lebih dari cukup untuk hidup 7 keturunanya nanti.

Sebenarnya, akan lebih baik jika Indonesia, suatu saat nanti, tidak perlu lagi ikut merayakan Hari Anti Korupsi, namun merayakan “Hari Berhasil Bebas dari Jerat Korupsi”. Sehingga, kedepan tak perlu lagi ada menteri-menteri bermain drama anti-korupsi.

Karna bagaimanapun, yang namanya drama tetaplah drama, Seni bermain peran, atau lebih baik lagi, jika adegan drama tersebut dipentaskan khusus untuk seluruh stakeholder dari tingkat daerah sampai pusat dan serta merta harus mengimplementasikan cerita yang terkandung didalamnya dalam memutuskan kebijakan.

Sederhananya bagaimana? Perkuat KPK, dengan cara menerbitkan Perpu KPK. Sekali lagi, drama tetaplah drama. Realitasnya? KPK sedang sekarat!

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.