Juru Parkir Liar: Profesi Santai nan Menjanjikan

Juru Parkir Liar Profesi Santai nan Menjanjikan

Juru bukan guru, dia bukan juru selamat pula. Ya, juru parkir liar yang menyebalkan.

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

“Ngeprint 500 doang, bayar parkirnya 2000”

Sebuah keresahan yang dituangkan menjadi umpatan halus yang kemudian tidak asing bagi telinga. Ya, sebab musababnya adalah juru parkir liar.

Eksistensi merekapun banyak diperbincangkan baik berupa candaan maupun kritikan. Ketika datang mereka tidak terlihat di parkiran, namun saat hendak pulang terdengar suara peluit, bukan dari wasit namun juru parkir liar. Beberapa juga mempertanyakan apakah mereka yang berkuasa atas tanah yang dijadikan “lahan basah” tersebut.

Mayoritas juru parkir liar bahkan bukan pemilik dari lahan yang mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Beberapa pemilik lahan seperti pihak bank yang membuka mesin ATM, jajaran direksi minimarket, sampai ke pengusaha fotokopian bahkan tidak mempermasalahkan penitipan kendaran bagi pelanggan mereka. Bahkan apabila ditelisik lebih jauh, pihak pemilik lahan sendiri tidak mendapatkan sepeserpun dari retribusi liar tersebut. Kritikan sudah jelas dialamatkan kepada pemerintah yang tak mampu memonitoring apa yang seharusnya mereka tegakkan.

Semua Ada Aturannya

Pengelolaan lahan untuk retribusi antara pemilik lahan dengan juru parkir diatur dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan bahwasannya pengelolaan lahan dibawah kepemilikan satu pihak tidak boleh dipakai untuk keperluan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan lahan tersebut. Terpenting dari pasal tersebut adalah menekankan adanya izin dalam pengelolaan lahan, menarik untuk ditelusuri apakah para juru parkir liar tersebut sudah mendapatkan izin dari empunya lahan.

Beberapa daerah sudah melakukan pembuatan regulasi terkait izin tersebut, contohnya adalah Pemprov DKI Jakarta. Melalui Pasal 1 ayat 19 dan Pasal 21 Perda Perparkiran, untuk bertindak sebagai penyelenggara perparkiran harus memiliki izin menyelenggarakan parkir. Sesuai dengan kriteria kawasan (zoning) pengendalian parkir yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai fasilitas parkir di ruang milik jalan, maka tidak seharusnya ada pungutan parkir kepada para pengguna kendaraan. Lebih lanjut lagi, apabila juru parkir tersebut tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan parkir, maka parkir tersebut bukanlah parkir yang sah.

Secara penegakkan, pemerintah sendiri harus menentukan terlebih dahulu kriteria kawasan seperti apa yang layak untuk dilakukan pengendalian parkir. Adanya kriteria tersebut akan membatasi ruang gerak bagi juru parkir liar yang seenaknya menjadikan semua lahan sebagai lahan kekuasaan mereka.

Karena tidak etis untuk menjadikan sekolah dan rumah ibadah sebagai tempat keberlangsungan praktik pungutan liar. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini telah mengatur kriteria tersebut dalam Pasal 13 Perda Perparkiran. Pasal tersebut mengklasifikasikan kawasan dengan frekuensi parkir relatif tinggi dan kawasan komersil dengan derajat kemacetan lalu lintas tinggi yang bisa menjadi ruang pengendalian parkir.

Parasit yang Dianggap Sebelah Mata

Dengan alasan apapun membiarkan juru parkir liar tetap beroperasi sama saja dengan memberi nafas panjang kepada praktik pungli (pungutan liar) dari skala kecil, yaitu masyarakat. Hal inilah yang akan terus menghidupkan praktik pungli di seluruh kalangan, termasuk para pejabat. Hal tersebut telah menjadi budaya yang sudah menjadi “kebiasaan” di negeri ini. Bagaimana bisa menghilangkan budaya korupsi, sementara “janin” dari praktik korupsi yaitu praktik pungli masih dibiarkan terus berkembang biak pada mental masyarakat kecil.

Baca Juga: Yakinlah, Formasi Menteri Bukan Kelas Teri!

Pekerjaan sebagai profesi juru parkir liar sendiri tidak sesuai dengan slogan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang terus menyuarakan “Kerja, kerja, kerja”.

Bisa dilihat sendiri siklus kerja juru parkir liar, yaitu duduk santai tidak sampai lima menit, pelanggan pulang dan juru parkir liar memanen untung dari santainya mereka bekerja.

“Kerja yang mana yang dimaksud dengan pola kerja sesantai itu?”

Paradigma buruk yang kemungkinan tertanam bagi anak-anak bangsa adalah bahwa tidak harus berpendidikan tinggi ataupun bekerja keras untuk berpenghasilan tinggi, jadilah saja juru parkir. Selain praktik pungli, juru parkir liar juga memberikan ruang bagi praktik premanisme yang mana penarikan uang parkir terkadang sangat memaksa bahkan memberikan ancaman.

Disayangkan masih ada beberapa masyarakat yang mengasihani para juru parkir liar dengan motif kemanusiaan; “Kan mereka mencari makan untuk keluarga mereka.”

Sebenarnya apabila kita membuka pandangan lebih luas, banyak yang harus dikasihani selain juru parkir liar. Berbicara motif dan alasan tersebut mari membandingkannya dengan guru honorer di pedalaman yang harus menyebrangi sungai untuk sampai ke sekolah, maka para juru parkir liar tidak layak untuk dikasihani. Dari sisi penghasilan pun bisa dibandingkan tanpa rumus apapun, para juru parkir liar mendapatkan penghasilan lebih banyak dari guru honorer. Terlebih para guru honorer sudah memiliki tujuan mulia yang jelas bagi keberlangsungan regenerasi bangsa yang berkualitas dari segala aspek. Lebih kasihan mana sekarang?

Pemerintah seharusnya lebih concern untuk menambahkan “Tukang Parkir Liar” sebagai sebuah profesi pada kolom pekerjaan ketimbang mengurusi kolom agama pada E-KTP.

Sumber Foto: medcom.id

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.