Ibukota Negara Baru, Diantara Kepentingan Politik Nasional dan Tokoh-tokoh Kaltim yang “Ter-marjinal-kan”

Ibukota Negara Baru, Diantara Kepentingan Politik Nasional dan Tokoh-tokoh Kaltim yang Ter-marjinal-kan

Ibukota Negara Baru, Diantara Kepentingan Politik Nasional dan Tokoh-tokoh Kaltim yang “Ter-marjinal-kan”

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Kalimantan Timur memang tengah menjadi spotlight, pasalnya, pemerintahan Jokowi ternyata sangat serius memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur, tepatnya ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sebagai putra daerah, saya yang termasuk menyambut gembira secukupnya, dikarenakan cukup banyak pula Provinsi lain yang meminta daerahnya menjadi IKN, setelah melalui berbagai macam kajian oleh Bappenas dan lain-lain, Kaltim lah yang dirasa paling tepat. Atmosfer dari euforia masyarakat Kaltim tak hanya dirasakan oleh generasi muda, namun juga sampai ke kalangan yang lebih tua, dan terutama para politisi lokal, birokrat, serta pengusaha.

Saya ingat waktu awal-awal, setelah resmi diumumkan oleh pemerintah pusat, bermacam spanduk dan baliho terpasang di berbagai titik di Kota Balikpapan, yang intinya, menyampaikan “selamat datang di Ibukota negara yang baru”.

Meski di satu sisi, saya juga yang termasuk geli melihat bagaimana anak-anak muda Balikpapan, sebagian feels over proud. Di kepala mereka, dengan dipilihnya Kaltim sebagai Ibukota negara baru, maka segala aspek seperti ekonomi dan pop culture, juga akan semerta-merta ikut berpindah.

Dipikir Kaltim akan menjadi pusat lifestyle nasional, menggantikan Jakarta. Faktanya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan urban culture nasional, meskipun tak menutup kemungkinan terjadinya sebuah transisi, namun bagaimanapun hal tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Sebagai bentuk keseriusannya, Presiden Jokowi sampai beberapa kali terbang ke Kaltim, dan meminta izin dan restu ke tokoh-tokoh adat Kalimantan Timur.

Kemudian kita akan sampai pada kabar yang mengejutkan. Sebuah surprise, yang mengagetkan, namun tak lucu sama sekali.

Rancangan tentang IKN perlahan telah cukup rampung, baik plan design tata letak perkantoran pemerintah sampai status IKN sendiri, yang ternyata, akan dijadikan sebagai sebuah wilayah yang berdiri sendiri. Paham maksud saya? Berdiri sendiri, dalam artian akan dijadikan wilayah sendiri yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kita tidak sedang berbicara mengenai geografis, karna memang, secara geografis letak IKN tetaplah di Pulau Kalimantan bagian Timur.

Kita berbicara soal status IKN yang ternyata dipisah dari Kaltim secara landasan hukum dan administratif. Buat yang mengerti, kenyataan ini akan membuat kita terhenyak dan berpikir kembali ke waktu euforia sempat berlangsung, anak-anak muda yang over proud, statement berbangga para politisi lokal, strategi marketing baru para pengusaha, serta spanduk dan baliho yang rasa-rasanya telah kehilangan esensinya.

Tapi sudahlah, barangkali itu yang terbaik. Sesaat setelah itu, terpintas jugalah di kepala saya pribadi, tentang siapa tokoh Kalimantan yang nantinya akan memimpin IKN. Oh jelas sekali, sebagai putra daerah, saya mengedepankan prinsip primordial, saya bermain dengan pikiran idealis saya, yang dimana–idealnya, putra daerahlah yang akan memimpin daerahnya sendiri, karena bagaimanapun, putra daerah satu langkah lebih maju dalam mengetahui peta sosial daerahnya dan masyarakatnya.

Namun ternyata, keputusan atau rencana strategis nasional, memang selalu erat dengan kepentingan politik, khususnya perpolitikan di pusat. Meski belum resmi, santer terdengar wacana, jika yang akan memimpin IKN nantinya ada beberapa kandidat, dan yang paling kuat adalah Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dan mantan Kepala Bappenas yang kemarin, Bambang Brodjonegoro.

Fyi, IKN akan dijadikan sebagai sebuah distrik khusus yang pimpinannya akan dipilih langsung oleh Presiden alias tidak akan melewati proses pemilihan langsung. Kita bisa berdebat panjang tentang apakah mekanisme tersebut cukup fair atau tidak, namun sepertinya, Pemerintah berusaha “menjauhkan” IKN dari hiruk pikuk politik yang berpotensi menggaduhkan IKN kedepannya–yang padahal, kita telah sepakat untuk menempuh jalur demokrasi secara kafah sejak reformasi 98.

Baca Juga: Fanatisme Agama Menjadi Orientasi Politik di India; UU Diskriminatif, Narasi Destruktif, dan Konflik Horizontal

Dan yang membuat saya mengernyitkan dahi, dari beberapa kandidat yang muncul sebagai pemimpin IKN, tidak ada satupun yang merupakan tokoh Kaltim, tidak ada yang namanya putra daerah memimpin daerahnya sendiri yang baru saja mendapat privilage. Tidak ada.

So far memang belum ada gejolak penolakan, saya juga tak bermaksud mengatakan Ahok ataupun kandidat lain tidak memiliki kompetensi untuk memimpin IKN, sebaliknya, sebagai tokoh nasional, mereka telah membuktikan integritasnya terlepas dari berbagai kontroversial pribadi masing-masing.

Yang saya kritisi, pemerintah pusat terkesan tidak “melihat” Kaltim sendiri dari segi SDM. Lalu apakah ada jaminan, jika nanti tidak ada gejolak politik dari beberapa elemen masyarakat Kaltim yang kecewa? Apakah cara pemerintah meredam potensi gejolak tersebut, JIKA nanti benar-benar terjadi? Apakah akan kembali pada logika politik dasar, sharing power?

Mungkin ada yang berpikir bahwa merupakan suatu kewajaran terkait tidak adanya tokoh Kaltim yang menjadi kandidat pemimpin IKN. Karena secara popularitas dan mungkin kinerja, publik nasional belum pernah melihat adanya tokoh Kaltim yang sampai di “puncak” itu.

Tapi bagaimana jika kita balik? Bagaimana jika tokoh Kaltim juga diberi peluang untuk bersaing menjadi pemimpin IKN? Bagaimana jika pemerintah pusat mau melihat ke arah tokoh-tokoh Kaltim? Bukankah itu secara otomatis juga akan mengarahkan “lampu-lampu media nasional” ke SDM Kaltim yang sebenarnya tak kalah bagus?

Sederhananya, momentum bisa saja terlewat, namun momentum tidak bisa ditunggu, melainkan diciptakan.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.