Hak Azasi Manusia Dilanggar Jika Pilkada Serentak 2020 Tidak Digelar

Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Hak Azasi Manusia Dilanggar Jika Pilkada Serentak 2020 Tidak Digelar

Penulis M Tajam Teguh | Editor Rizaldi Dolly

Kita harus terlebih dahulu memahami essensi dari proses demokrasi ini.

Thexandria.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyusun skenario opsi-opsi waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2020 setelah ditunda karena wabah virus corona (Covid-19) pada April silam. KPU Pusat mengatakan masih menunggu masukan dari penyelenggara pemilu di daerah, terkait persiapan pelaksanaan dimulainya kembali tahapan pilkada.

KPU dalam keterangannya menyerahkan tiga opsi pemungutan suara Pilkada 2020 yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Ketua KPU, Arief menuturkan, apabila pemungutan suara dilaksanakan Desember, maka akhir Mei tahapan pemilihan harus sudah dimulai.

Sementara, opsi pencoblosan dilakukan pada Maret 2021, maka tahapan kembali dimulai September 2020. Sedangkan, waktu dimulainya tahapan untuk opsi pemungutan suara September 2021 belum disebutkan lebih jelas.

KPU pusat juga menyatakan, KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mempelajari opsi-opsi tersebut. Sebab, KPU daerah-lah yang paling memahami situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing di tengah bencana nasional Covid-19.

KPU di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 kemudian dapat memberikan masukan terhadap skenario rencana penundaan pilkada sesuai permasalahan di daerahnya masing-masing. Ketika pilkada 2020 ditunda, tentunya KPU harus memikirkan kembali penyusunan jadwal, tahapan, dan program.

Sementara itu, dilansir oleh Tirto, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pelaksanaan pilkada pada akhir 2020 sangat berisiko jika enggan dibilang mustahil. Pasalnya, keputusan itu diambil berdasarkan asumsi paling optimistis bahwa pandemi akan selesai pada akhir Mei 2020. Kalaupun benar, maka masih perlu proses pemulihan.

Saat ini perlu ada beberapa penyesuaian, misalnya bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang mengharuskan adanya tatap muka antara petugas KPU dengan warga calon pemilih.

Untuk melakukan itu, pertama-tama diperlukan perubahan dalam Peraturan KPU. Tapi tak cukup sampai di situ, aturan itu harus diturunkan menjadi petunjuk teknis dan dilatih ke petugas KPU di seluruh daerah yang menggelar pilkada.

Itu baru untuk coklit data pemilih, sementara persiapan pilkada setelahnya masih sangat panjang.

“Kita akan melakukan segala persiapan dengan tergesa-gesa dan tanpa adaptasi teknis yang memadai untuk memastikan kualitas pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi itu bisa tetap jujur, adil, dan demokratis,” kata Titi.

Memang, mengundur jadwal pilkada hingga 2021 tidak lantas menjadikan semuanya ideal, ujar Titi, akan tetapi setidaknya pemerintah dan otoritas terkait punya waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan diri.

Selain itu, payung hukum penundaan pilkada yang direncanakan akan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pun bukan tanpa masalah. Titi menjelaskan, undang-undang pilkada tidak mengakomodasi penundaan pilkada secara nasional, tetapi hanya penundaan per wilayah oleh KPU wilayah.

Pilkada Serentak Tetap Harus Digelar

Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Digelar

Terlepas dari pro dan kontra mengenai polemik pilkada serentak 2020. Kita harus terlebih dahulu memahami essensi dari proses demokrasi ini.

Hak untuk memilih dan dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dalam bidang politik dan demokrasi. Maka dari itu apabila Pilkada 2020 ditunda lebih lama dan tanpa waktu yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan pihak-pihak yang mencoba untuk menunda bahkan meniadakan Pilkada 2020. Dan jelas penulis utarakan disini, bahwa apabila ada, mereka yang berniat demikian, dapat dikatakan telah melanggar HAM.

Baca Juga Kegeraman Pembuangan Skripsi dan Digitalisasi Karya Ilmiah yang Harus Dilakukan

Kita selaku masyarakat yang punya hak, maka harus mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja semaksimal mungkin agar Pilkada Serentak 2020 dapat terselenggara. Walaupun ditengah kondisi pandemi sekalipun.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus juga memperhatikan Hak Pasien yang sedang di isolasi agar tetap mendapatkan hak mereka untuk memilih, Hak kesehatan penyelenggara juga harus diperhatikan, jangan sampai seperti pemilu 2019 yang mana ratusan penyelenggara (KPPS) yang meninggal.

Oleh sebab itu, Kita harus mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020, dengan sejumlah catatan. Dimana Negara juga harus memperhatikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan apabila Pilkada Serentak 2020 digelar nantinya. Baik itu oleh Negara, pemerintah, dan oleh kontestan atau kandidat kepala daerah.

Tinggal bagaimana nanti, pemerintah concern ke masalah prosedural pemilihan berdasarkan protokol kesehatan—yang selaras dengan apa yang digaungkan selama ini. New normal.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pilkada ini adalah momentum bagi pemerintah untuk membuktikan kepiawayannya dalam mengelola dan menjaga demokrasi itu sendiri. Persoalan pandemi adalah satu hal lain, yang dimana, hak seluruh warga negara juga harus tetap terjamin dan terlaksana untuk memilih pemimpinnya.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.