Fanatisme Agama Menjadi Orientasi Politik di India; UU Diskriminatif, Narasi Destruktif, dan Konflik Horizontal

Fanatisme Agama Menjadi Orientasi Politik di India; UU Diskriminatif, Narasi Destruktif, dan Konflik Horizontal

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

New Delhi sedang menjadi sorotan publik internasional. Pasalnya, sebuah UU kontroversial dan paling tidak populis telah diloloskan oleh pemerintah India. Yang seketika memicu eskalasi pro kontra serta berujung pada kerusuhan yang meresahkan.

UU yang dimaksud adalah, Undang-Undang (UU) Anti-Muslim atau UU Amandemen Warga Negara atau “Citizenship Amendment Bill” (CAB).

Salah satu point UU CAB berisi soal kemungkinan para imigran ilegal dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan, terkecuali mereka yang beragama muslim.

Selain daripada itu, umat Muslim India juga akan wajib untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India. Sehingga ada kemungkinan warga Muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan.

Gelombang penolakan dari 15% penduduk India, atau sekitar 200 juta masyarakat bermunculan, namun hanya sebatas kritikan dan tak ada gelombang protes turun ke jalan yang berarti. Sebaliknya, masyarakat pendukung UU CAB, melakukan sweeping dan tindak kekerasan kepada masyarakat muslim India, dan pada akhirnya melahirkan tindakan reaktif dari masyarakat muslim India, yang semua berujung pada bentrokan selama 3 hari berturut-turut.

Dari sumber yang kami himpun, sejauh ini dilaporkan 30 orang tewas dari kedua belah pihak.

Dalam sebuah video viral di media sosial, terekam bagaimana pemuda India memanjat menara masjid kemudian merusak simbol bulan dan bintang, lalu menggantinya dengan bendera India. Video ini menimbulkan berbagai sentimen khususnya di negara-negara bermayoritas muslim.

Orientasi Politik sang Perdana Menteri

Perdana Menteri India Narendra Modi, diketahui secara terang-terangan merupakan seorang nasionalis Hindu yang sangat konservatif. PM Modi memiliki sebuah agenda politik utama yaitu, “India Baru”, sebuah gerakan dimana memprioritaskan agama mayoritas dan memberi karpet merah untuk kelompok sayap kanan Hindu.

Padahal, India sebelumnya adalah negara sekuler yang dinilai cukup berhasil memajukan segi-segi sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan diberlakukannya UU diskriminatif ini, India secara tegas merubah wajahnya menjadi sebuah negara supremasi agama tertentu.

Pasca meletusnya kerusuhan horizontal di New Delhi, PM Modi sempat mencuit di akun twitter pribadinya, agar semua pihak menahan diri, dan semerta-merta menuduh pihak oposisi berada di balik kerusuhan yang terjadi.

Dan sangat disayangkan, menurut sumber yang kami himpun, tidak ada langkah yang serius dari aparat penegak hukum. Alih-alih mereda, dengan kesan ketidakseriusan ini, pemerintah India justru banyak mendapat kecaman.

Hal yang Mengkhawatirkan

Satu hal yang paling mengkhawatirkan dari segala bentuk kerusuhan, adalah perihal pelibatan sentimen agama.

Kami mulai berpikir dan menganalisa kemungkinan terjadinya skenario terburuk, JIKA, pemerintah India tidak segera meredam dan menegakan hukum.

Terkait psikologis massa, dimana jika terjadi suatu tindak kesewenang-wenangan terhadap kelompok tertentu, otomatis menimbulkan simpati dari sesama kelompoknya.

Baca Juga: Lelucon Politik yang Gagal; Mempertentangkan Pancasila dengan Agama

Seperti halnya yang terjadi terhadap kelompok muslim Uyghur di China. Kita melihat bagaimana arus media sosial menimbulkan satu kebencian terhadap pemerintah China.

Namun India perkara lain dan bahkan lebih genting.

Di India, pertikaian yang dibalut agama telah menjadi komoditas politik kawasan, yaitu antara India dan tetangganya, Pakistan. Dari sisi historis, lahirnya negara Pakistan juga bermuara dari sentimen agama, dimana penduduk muslim India berkongsi mendirikan sebuah negara sendiri. Bahkan hingga kini, masih terjadi sengketa wilayah di Kashmir India, dimana pemerintah India menuding kelompok Islam telah dibiayai Pakistan untuk menebar teror. Sementara di Pakistan, pernah terjadi konflik senjata antara kelompok Islam dan Hindu, yang kemudian melahirkan negara Bangladesh, seperti halnya India, Pakistan juga menuduh India berada dibaliknya.

UU Anti Islam, sederhananya bisa menjadi bumerang, jika eskalasi terus meningkat, tidak menutup kemungkinan, hal ini dapat membuat Pakistan melibatkan diri secara terbatas, atau yang lebih buruk, terbukanya peperangan konvensional (kedua negara memiliki senjata nuklir) dengan premis: membela kelompok se-iman.

Ironis memang, semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih, tidak ada yang memprakarsai perang di dalam dogma-dogma setiap agama. Yang menjadi persoalan–dari dulu, dileburkannya kepentingan politik yang bersifat pragmatis dalam agama.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.