Diplomat Muda Indonesia kepada Perdana Menteri Vanuatu: Simpan Khotbah Anda!

Diplomat Indonesia Perdana Menteri Vanuatu

Diplomat Muda Indonesia kepada Perdana Menteri Vanuatu: Simpan Khotbah Anda!

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Thexandria.com – Pada forum internasional PBB di New York, (26/9) akhir pekan lalu, Indonesia menerima kritik dari sebuah negara kecil di pasifik—yang di kalangan internasional, secara tidak resmi disebut sebagai “negara satelit” Australia. Vanuatu.

Panggung Perserikatan Bangsa Bangsa itu, dijadikan oleh Vanuatu sebagai panggung pementasan kritik persoalan HAM yang santer dialami oleh masyarakat Papua oleh militer Indonesia.

Bob Loughman, Perdana Menteri Vanuatu, yang kini menjabat, menyinggung adanya pelanggaran HAM, dan menyatakan ketidaksenangan dengan cara Indonesia bersikap atas tuduhan yang mereka luncurkan.

Baca Juga Nasihat Sontoloyo untuk Ahok agar Tak Lagi Gaduh

Seperti halnya pemimpin dunia yang lain dalam Sidang Umum PBB, Bob Loughman mengirim pidatonya dalam sebuah video yang telah direkam sebelumnya, ia memperingatkan bahwa komunitas internasional telah mengambil pendekatan selektif untuk menangani pelanggaran HAM.

“Masyarakat adat Papua Barat terus mengalami pelanggaran HAM,” ujarnya dalam sambutannya.

“Tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner HAM PBB mengunjungi provinsi Papua Barat. Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini,” katanya.

“Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengindahkan seruan sebelumnya dari para pemimpin Pasifik.” kata PM Vanuatu dengan yakin.

Sebetulnya, campursuara dari negara-negara pasifik, khususnya Vanuatu, bukan kali pertama terjadi.

Pada medio 2014, misalnya, kala itu, Perdana Menteri Vanuatu yang dijabat oleh Moana Carcasses Kalosil, mengutuk “pengabaian” masyarakat internasional terhadap suara rakyat Papua sebagai protes atas penindasan yang dilakukan oleh Indonesia selama empat dekade.

Moana berbicara isu tersebut juga di depan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia mengatakan negaranya berusaha untuk “memperkuat kepedulian terhadap hak asasi manusia” di wilayah Papua Barat.

“Kami sangat prihatin dengan sikap masyarakat internasional yang mengabaikan suara rakyat Papua, yang hak asasi manusianya telah diinjak-injak dan ditindas dengan parah sejak 1969.” ujarnya dikutip dari Pacific Media Center.

Simpan Khotbah, Anda!

Sidang Umum PBB
Sidang Umum PBB

Melalui hak jawab, seorang diplomat muda dari perwakilan tetap Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, memberikan jawaban yang cukup bisa bikin hati panas.

Silvany menilai, jika Vanuatu sebenarnya telah gagal dalam menghormati prinsip piagam PBB, yang diantaranya adalah: tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Diplomat muda itu, juga menegaskan bahwa Vanuatu bukan representasi masyarakat Papua.

“Jadi sampai Anda melakukannya (menjalankan dan menghormati prinsip Piagam PBB), simpanlah khotbah itu untuk diri Anda sendiri!”, jawab Silvany.

Baca Juga Pembelaan Kepada Provinsi Sumatera Barat Melalui Anabel (Analisa Gembel)

“Sangat memalukan bahwa negara satu ini (Vanuatu) terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri. Anda bukanlah representasi rakyat Papua (Barat), dan berhentilah berfantasi menjadi satu.”

Yang kemudian menjadi fakta lucu adalah, Vanuatu sendiri ternyata belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Silvany kemudian juga memberikan jawaban, yang kalau ‘di-netizen-kan’, kurang lebih seperti, “Vanuatu, jangan sok keras!”,

“Tetapi negara bodoh ini (Vanuatu) memilih yang sebaliknya. Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi yang besar, negara ini lebih memilih untuk menanamkan permusuhan dan membuat perpecahan dengan menyamarkan advokasi mereka untuk separatisme dengan bunga-bunga perhatian HAM.”, kata Silvany, yang menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap HAM.

Kasus HAM di Papua

Peta Papua
Peta Papua

Apa yang dilakukan oleh Vanuatu, mungkin seperti angin segar bagi penggiat dan pemerhati HAM. Thexandria sendiri, juga menaruh perhatian khusus pada persoalan HAM.

Hanya saja, persoalan HAM di Papua seringkali dikaburkan dengan persoalan politik. Padahal, kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua memang benar. Tapi tidak absolut disalahkan hanya pada aparat kemanan saja. Bila fokus masalah adalah masyarakat Papua itu sendiri? Maka Vanuatu, aktivis HAM, bahkan kami sendiri, tidak boleh menutup mata dengan adanya korban masyarakat sipil oleh OPM (Kelompok Separatis Papua).

Baca Juga Industrialisasi dan Bayang Pencemaran Lingkungan yang Selalu Menghantui

Inilah yang kemudian tidak sering dilihat secara utuh. Ada krisis keamanan dan kemanusiaan yang bukan saja diakibatkan oleh aparat keamanan Indonesia, namun juga organisasi kemerdekaan Papua itu sendiri.

Thexandria menaruh concern atas kemanusiaan. Bukan pada “yang ini mempertahankan”, “yang itu mau merdeka”, bukan. Kemanusiaan sejatinya borderless.

Bila Indonesia memang jengah selalu diusik oleh HAM di Papua, maka perlu adanya langkah konkret, menyasar persoalan mendasar yang mengganggu keamanan di Papua.

Kesejahteraan masyarakat Papua dan menertibkan aksi separatisme yang kerap merenggut nyawa.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.