Diminta Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Kemudian Masyarakat Bingung

Aktif Sampaikan Kritik

Diminta Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Kemudian Masyarakat Bingung

Penulis Dyas BP | Editor Rizaldi Dolly

Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi nyatanya memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah.

Soe Hok Gie

Thexandria.com – Tak ada angin tak ada hujan, secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau kepada masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam penyampaian kritik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dia kerucutkan kepada beberapa sektor yang berakitan dengan pelayanan publik. Tetapi tentu, hal ini juga banyak dikaitkan pada lingkup masyarakat yang lebih luas.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ujar presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut dalam pengarahan virtual peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI.

Apa yang dilontarkan sang presiden tentu dianggap sebagai sebuah kalimat retorik yang tidak perlu direspon secara ekstrim. Toh, bukan rahasia umum lagi kalau ruang bicara masyarakat sedikit terbatasi baik yang di dalam jaringan maupun lewat gerakan berupa aksi. Warganet tidak lagi asing dengan hal tersebut dan hanya melontarkan beberapa opini yang bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat satire.

Jika berselancar di lingkup internet dengan kata kunci “kritik ditangkap” akan tersaji sederet kasus yang membuat apa yang diserukan presiden tersebut bagai sebuah paradoks. Beberapa kasus tersebut yang membuat iklim demokrasi di negeri ini seperti memiliki pagar. Ya, beberapa warganet menganggap adanya UU ITE sebagai hantu demokrasi saat ini. UU ITE kerap dianggap sebagai ‘pasal karet’ untuk membungkam para pihak yang kritis maupun berseberangan dengan pemerintah.

Baca Juga Bahtera Rumah Tangga Selebriti yang Membuat Kita Mendadak Belajar

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Indonesia sebagai organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan kebebasan berekspresi di dunia maya, mencatat ada 381 kasus UU ITE sepanjang 2011 sampai 2019 yang menjerat baik perorangan maupun institusi. “Angka ini bisa lebih besar, karena kami hanya mencatat yang terpantau di media massa dan aduan,” kata Koordinator SAFENet Indonesia, Damar Juniarto seperti yang dilansir Tempo pada 2019 silam.
Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masih menjerat sejumlah orang khususnya sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan data monitoring dan pengaduan yang dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sejak Januari hingga Oktober, ada 35 kasus pemidanaan menggunakan pasal-pasal dalam UU yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008 itu. Dari 35 kasus itu, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) sebanyak 14 kasus, Pasal 28 ayat (1) sebanyak 11 kasus, pasal gabungan sebanyak 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus. Tokoh dan public figure seperti Said Didu, Ravio Patra, Gus Nur, Jerinx SID, Ustadz Maaher, Haikal Hassan hingga Munarman tentu tidak asing dengan hal tersebut.

Sehingga bukan hal yang aneh bila pasal karet ini menjadi salah satu penyebab angka kebebasan berpendapat di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan indeks kebebasan yang dirilis Freedom House pada 2019, Indonesia masuk kategori kuning yang artinya tak terlalu bebas. Sementara pada 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3.

Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang pincang. Hal ini semakin ironi jika dilakukan komparasi dengan negara Asia Tenggara lainnya. Di mana indeks demokrasi Indonesia masih di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina.

Demo Tolak UU CIpta Kerja di Balikpapan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

Salah satu konversi besar penyampaian pendapat dan kritik salah satunya adalah event penolakan terhadap Omnibus Law Tahun atau UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 silam. Diberitakan oleh Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bahwa aparat kepolisian melakukan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Polisi juga melakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa adanya proses hukum. Per 26 Oktober 2020, Polda Metro Jaya melaporkan telah menangkap 2.667 orang sepanjang tiga demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8, 13, dan 20 Oktober 2020.

Baca Juga: Let’s Talk About This Shit (UU Cipta Kerja)

Dari angka itu, bahkan diketahui 70% yang ditangkap merupakan pelajar dan di bawah umur, sehingga seharusnya perlakuan diberikan secara khusus kepada anak dalam ruang pelayanan khusus dan harus dilakukan penghindaran penahanan dan upaya-upaya represif lainnya. Sementara itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga mencatat sebanyak 56 jurnalis menjadi korban kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi 7 hingga 21 Oktober 2020. Akses bantuan hukum pun dihalang-halangi oleh kepolisian.

Kalau sekarang baru dihimbau untuk masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik, lalu yang kemarin itu dianggap apa, pak? Ramai-ramai aksi turun ke jalan terus tidak di dengar itu apakah dikira sedang asik nonton konser band metal? Canda band metal. Jangan ditangkap ya, pak.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.