Di Balik Pemberian Tanda Jasa Pada ‘Duo F’ (Fadli Zon & Fahri Hamzah)

Dibalik Pemberian Tanda Jasa Pada 'Duo F' (Fadli Zon & Fahri Hamzah)

Di Balik Pemberian Tanda Jasa Pada ‘Duo F’ (Fadli Zon & Fahri Hamzah)

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Dyas BP

Dengan memberi tanda jasa pada Duo F, Presiden Jokowi ingin menegaskan bahwa Pemerintah terbuka pada kritik.

Thexandria.com – Indonesia memang negara yang penuh dengan kejutan—bagi yang awam. Contohnya pada panggung politik nasional, buat masyarakat, kabar mengenai Presiden Jokowi yang akan menganugerahkan ‘Bintang Mahaputra Nararya’ kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon, mungkin saja bagai petir di siang bolong.

Melalui keterangan tertulisnya pada Senin (10/8), Dewan Gelar Tanda Jasa Kehormatan, Sesmil Suharyanto, menjelaskan capaian serta prestasi seseorang dalam jabatannya menjadi alasan utama penghargaan tersebut diberikan Presiden Jokowi kepada ‘duo F’, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Adapun capaian yang dimaksud, berkaitan dengan posisi keduanya sebagai wakil rakyat di DPR. Sehingga dinilai layak mendapatkan penghargaan tanda jasa tersebut.

Baca Juga Nyarinya Bertahun-tahun, Tuntutannya ‘Cuma’ Setahun: Hukum Gini Amat, Bre!

Sebetulnya, tak hanya Fadli dan Fahri, ada 55 orang lain yang nantinya akan menerima penghargaan tersebut dari Jokowi pada HUT ke-75 RI. Tapi memang, pemberian pada keduanya lah yang paling menggemparkan.

By the way, tanda jasa yang akan diberikan adalah: Bintang Mahaputera Nararya.

Mengutip situs Kementerian Sekretariat Negara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, Bintang Mahaputera Nararya merupakan salah satu kelas dalam tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Yang jelas, tanda jasa kehormatan yang akan disematkan pada Duo F, bukan kaleng-kaleng.

Kembali ke persoalan mengapa pemberian tanda jasa kepada Duo F ini menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, Fahri dan Fadli bukan seorang loyalis pemerintah. Justru sebaliknya, keduanya amat vokal mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Bung Fadli Zon lebih menarik lagi, meskipun Prabowo yang juga adalah ‘bos’-nya Fadli Zon di Gerindra telah masuk ke kabinet. Alih-alih jadi lebih kalem, malah terus konsisten mengkritik. Nggak ada lo, enggak rame!

Yang kontra dan bersuara paling keras salah satunya adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Melansir dari situs medcom.id, Adi Prayitno mempertanyakan jasa yang telah diberikan Fahri Hamzah dan Fadli Zon kepada bangsa dan negara.

“Kan sifatnya cuma (kritik). Kritik itu kan ngomong-ngomong, tidak ada dampak fisik dan dianggap penting buat bangsa ini,” tuturnya.

Dia mengungkapkan syarat penerima tanda jasa termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penerima mesti berkontribusi besar terhadap negara.

Adi menilai kritik yang disampaikan Fadli dan Fahri tidak berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Apakah kritik itu berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi? Enggak juga,” katanya.

Baca Juga Di Danau UI Akseyna “Berpulang”, Pembunuhnya Belum Ditemukan

Meskipun demikian, pihak Istana berdalih bahwa pemberian tanda jasa telah melalui mekanisme dan seleksi yang tepat. Sehingga tidak mungkin diberikan sembarangan.

Statement yang disampaikan oleh Adi Prayitno barangkali telah mewakili para loyalis, pendukung, dan simpatisan Jokowi. Yang masih sulit menerima, bagaimana mungkin dua orang yang paling sering mengkritik junjungannya, tiba-tiba akan diberikan tanda jasa oleh Negara. Bagi mereka, ini non sense.

Tapi sepertinya kita lupa, bahwa inilah demokrasi yang seharusnya. Kritik, menjadi syarat utama dari diberlakukannya demokrasi. Dan kritik yang disuarakan oleh legislatif, memang adalah sebuah keniscayaan yang tak boleh dinafikan—apalagi dikerdilkan.

Sebuah kritik tak boleh diartikan sempit. Kritik didalam sebuah negara demokrasi adalah penyeimbang jalannya sebuah pemerintahan. Dengan mengatakan bahwa, “ah, mereka hanya bisa meng-kritik, tak ada aksi nyata atau bla-bla-bla”, maka dengan sendirinya, terlihat bahwa ada yang tak mengerti substansi, malah justru “menyerang” pribadi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, memanglah tugas legislatif untuk kritik-mengkritik sebagai balance of power. Ini substansi dari adanya kritik.

Kalau masih pura-pura lupa, kami akan ingatkan dengan teori Trias Politika dari Montesquieu. Dalam Trias Politika, kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; “…dalam kebijakan lembaga eksekutif, lembaga legislatif diberikan kewenangan untuk meminta keterangan yang sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan. Selain itu, legislatif juga memiliki wewenang dengan membentuk panitia penyelidik untuk menyelidiki.”.

Kesimpulannya apa? Pemberian tanda jasa pada pribadi Fadli dan Fahri memang tidak tepat. Tapi, pemberian tanda jasa pada Fadli dan Fahri ketika mereka adalah legislatif yang kerap mengkritik pemerintah adalah tepat.

Baca Juga Seharusnya, Kita Bisa Banyak Belajar dari Mas Anji

Pesan Tersirat oleh Jokowi

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Pemberian tanda jasa kepada Fahri dan Fadli sebetulnya adalah persoalan yang menarik.

Presiden Jokowi memberi pesan tersirat yang ingin disampaikannya pada publik. Ini mungkin hanya analisis dari orang bodoh seperti kami. Tapi tetaplah, interpretasi adalah hak bagi sesiapa saja yang memiliki nalar. Dan yang terpenting, kami tak mencoba untuk terlihat naif.

Yang pertama, Presiden Jokowi memang wise. Itu saja. Dengan memberikan tanda jasa pada dua sosok yang paling rajin mengkritik pemerintahahan yang dinahkodainya. Jokowi sepertinya memahami betul prinsip Trias Politika dan tupoksi legislatif yang memang harus rajin “bernyanyi” dengan suara sumbang pada eksekutif.

Baca Juga Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Pancasilais, PDIP Tempuh Jalur Hukum; Forum Debat itu Keras, Bung!

Yang kedua. Presiden Jokowi seolah memberi pesan bahwa pemerintahannya demokratis sekaligus menepis isu Jokowi anti kritik. Seperti yang kita tau, di masyarakat, muncul asumsi bahwa pemerintahan Jokowi membatasi hak-hak kebebasan bersuara dan berpendapat. Dengan memberi tanda jasa pada Duo F, Presiden Jokowi ingin menegaskan bahwa Pemerintah terbuka pada kritik.

Dan juga, kalaulah dua analisa ini benar. Sebetulnya juga akan nir makna. As long as UU ITE, pasal karet tersebut masih bercokol di Peraturan Perundang-Undangan kita. Lagian, kalau mau skeptis, kita tahu Duo F bukan orang sembarangan, beda halnya dengan kita yang notabenenya jelata ini. Tapi setidaknya, kita perlu sesekali angkat topi pada konsistensi kritik yang digaungkan oleh Duo F, dan “kedewasaan” Presiden Jokowi yang akan mengganjar “kekonsistensian” Duo F dengan bintang tanda jasa. Hehehe~

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.