Di Negara Demokrasi, Sebuah Kritik Adalah Keniscayaan

Di Negara Demokrasi, Sebuah Kritik Adalah Keniscayaan

Di Negara Demokrasi, Sebuah Kritik Adalah Keniscayaan

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Sungguh kami masih meraba-raba logika yang dipakai oleh pemerintah dalam upayanya menjaga nyawa masyarakat dan menjaga ruang hak berbicara.

Menjaga nyawa yang kami maksud, jelas berhubungan dengan apa yang sedang kita hadapi bersama. Penanganan covid-19. Pemerintah seperti hanya “bermain” di seputaran terminologi yang ujung-ujungnya membuat masyarakat bingung.

Bila skenario terburuk seperti halnya dengan tegas meminta masyarakat untuk berdiam diri dirumah, sementara bagi kebanyakan masyarakat, diam dirumah sama saja tidak bisa makan? Bukankah ini adalah sebuah ketidakjelasan yang jelas?

Oke, mungkin pemerintah tak lantas berdiam diri, bagaimanapun, pemerintah melakukan langkah yang benar dengan mengupayakan tanggungan biaya listrik dan tabung gas elpiji untuk masyarakat yang secara finansial paling terdampak, begitupun halnya, bantuan dari pemerintah yang telah mendatangkan obat dan alat kelengkapan bagi tenaga medis.

Tapi bukan itu masalah yang ingin kami bahas. Masalah yang terjadi adalah, “keterlambatan” pemerintah dalam menyikapi penyebaran covid-19. Hal itulah yang menjadikan nalar masyarakat bekerja, kemudian memberikan hak menyampaikan pendapatnya.

Belum lagi ditambah dengan statement-statement pejabat di awal-awal sebelum covid-19. Belum lagi adanya usulan kebijakan dengan dalih “perlawanan terhadap pandemi” oleh menteri di kabinet—yang meskipun dapat dipastikan, beberapa point usulan seperti; membebaskan napi koruptor (semoga) tidak terjadi.

Lagi-lagi, nalar berpikir masyarakat kembali bangkit, yang kemudian dirasionalisasikan dalam bentuk kritik.

Najwa Shihab misalnya, secara tegas dan terang-terangan menguliti dan mengkritik usulan Menkumham.

Jurnalis yang kerap disapa dengan “mbak Nana” tersebut, bahkan menyampaikan kritik dengan meminta Menkumham mengecek ulang, apakah ruang tahanan napi korupsi benar-benar over capacity?

Kritikan Najwa Shihab disambut gegap gempita oleh masyarakat yang bukan sebuah kebetulan, ternyata juga satu sepemikiran.

Sementara itu, Menkumham langsung menotice Najwa Shihab dengan menyatakan bahwa mbak Nana suudzon dan provokatif.

Oke, wait, wait. Kami juga iseng-iseng stalking instagram pribadi Menkumham. Dan kami menemukan sebuah postingan dengan foto para napi yang tidur berdesakan. Dan kondisinya cukup memprihatinkan.

Kami juga pada akhirnya bisa sedikit mengerti maksud Menkumham yang ingin membebaskan para tahanan. Itu semua karena Menkumham merujuk pada rekomendasi Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB untuk membebaskan tahanan yang didalam lapas atau rutan terdapat napi yang sudah uzur, sel yang kelebihan kapasitas, serta apabila lapas atau rutan minim fasilitas kesehatan.

Yang dimana juga, rekomendasi dari Sub Komite PBB tersebut, telah dijalankan oleh beberapa negara, seperti; Iran, Brazil, Polandia, Afghanistan, Tunisia dan lain-lain.

Namun ada satu hal yang mengganjal di benak kami. Sampai saat ini tulisan ini diterbitkan, kami belum mengetahui persis, apakah potret napi yang berdesakan itu napi pidana korupsi atau napi kasus maling ayam? Demi Tuhan, kami tidak tahu. Atau bisa jadi, memang kebetulan kami yang bodoh?

Dan ya—Menkumham dalam captionnya, juga memberi pesan yang menohok, bahwasannya, HANYA MANUSIA-MANUSIA YANG TUMPUL KEMANUSIAANNYA yang mencaci kebijakan pembebasan tahanan ditengah wabah pandemi.

Iya, begitulah pesan beliau, sumpah, kami tidak bercanda atau berusaha mendramatisir. Menkumham memang ada mengkapital pesan yang ia tulis di caption instagram pribadinya.

Jangan Sampai Abuse of Power

Gejolak belum berhenti, di situasi yang bikin frustrasi karna pandemi belum jelas berakhir kapan, kami mendapat kabar yang alih-alih menenangkan, justru membuat kami insekyur (read: insecure) dengan keberadaan kami (thexandria.com) sebuah media alternatif kecil—yang suka “bandel” ikut-ikutan mengkritik sesuai dengan; hak menyampaikan pendapat di muka umum yang juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan TULISAN dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Apa yang sebenarnya membuat kami resah, sampai-sampai mental kami cenat-cenut hingga akhirnya menarik tulisan kami yang mengkritik keras kinerja pemerintah kemarin?

Jawabannya adalah, adanya aktivitas siber polisi yang meningkat, memburu penghina pejabat selama wabah Corona.

Sekilas memang tidak ada yang salah, justru bagus, sangat mulia. Namun prakteknya, apakah sudah benar?

Untuk mengulasnya, kami mengutip sebagian tulisan opini dari Vice Indonesia, yang berjudul “Aktivitas Patroli Siber Polisi Meningkat, Memburu Penghina Pejabat Selama Wabah Corona”.

Polisi dikhawatirkan banyak pihak akan menangkap orang yang mengkritik cara pemerintah menangani wabah corona.

Kebijakan yang disorot itu mencuat setelah surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis dipublikasikan media massa.

Telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020, diedarkan ke reskrim kepolisian seluruh Indonesia, Sabtu (4/4) pekan lalu. Isinya, pertama, agar polisi memudahkan akses penyedia jasa internet agar tetap bisa kerja selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kedua, polisi lebih aware sama hoaks seputar Covid-19 dan seputar kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Lalu ketiga, ini yang kemudian menjadi biang problema. Agar polisi menindak penghina penguasa, dalam hal ini presiden dan pejabat pemerintah lainnya.

Terus keempat dan kelima, menindak praktik penipuan seputar penjualan online alat-alat kesehatan, obat, dan disinfektan; menindak orang yang tidak patuh pada penyelenggaraan karantina kesehatan.

Untuk menindak orang yang menghina pejabat, surat telegram itu merujuk pada KUHP Pasal 207.

Masalahnya adalah, di tahun 2006 MK sudah pernah memutuskan bahwa soal hina-menghina, baik yang dengan KUHP Pasal 207 ini maupun UU ITE Pasal 27 ayat 3, semuanya harus berupa delik aduan, alias orang yang dihina yang harus melapor ke polisi, baru polisi bisa bertindak.

Walau sudah jelas pemakaian pasal ini dinilai cacat prosedur, ternyata sebelum surat telegram itu keluar pun, pemakaian pasal ini sudah memakan korban.

Baca Juga: Saya, Awam yang Berandai-andai: Gelombang Ultrasonik untuk Menghancurkan Virus Corona yang Tak Kasat Mata

Masih dalam kutipan artikel Vice Indonesia, di Bali, seorang pengacara bernama I Gusti Putu Adi Kusuma ditangkap Polres Buleleng karena mengeluhkan penutupan jalan, di Facebook. Demikian bunyi tulisan Vice Indonesia yang juga merujuk pada Majalah Tempo.

Polisi mengenakan KUHP Pasal 207 (yang ancaman hukumannya 1 tahun 6 bulan penjara) kepada korban hanya karena korban membawa-bawa nama Kapolri Idham Azis dan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam keluhannya. Pengacara korban sendiri telah melayangkan protes kenapa kliennya diproses dengan pasal yang harusnya delik aduan.

Kritik “Katanya” Harus yang Membangun

First of all, Indonesia yang pernah berjuang mendapatkan demokrasi di medio 98, harusnya sadar akan konsekuensi dari penerapan demokrasi itu sendiri. Yaitu sebuah keniscayaan hadirnya kritikan. Demi apa? Demi menjaga nalar masyarakat dan demi ikut berkontribusi kepada negara—dengan cara mengungkapkan pendapat, dengan cara memberi kritikan kepada pemerintah—yang sekiranya, kebijakannya dinilai ngawur.

Kemudian, pemerintah harus dewasa dalam menerima kritikan. Tidak ujug-ujug merespon dengan sebuah “amarah”. Karena segala dinamika yang berlangsung, yang di mana isinya adalah kebijakan dan kritikan, semuanya bermuara kepada kecintaan kita kepada negara. Keperdulian yang nyata.

Kritik yang mungkin saja kerap hadir di tengah kesibukkan pemerintah memerangi pandemi, boleh jadi adalah sinyal-sinyal pengingat bagi stakeholder, agar patuh dan melaksanakan perintah presiden sebagai pimpinan eksekutif.

Kami masih sangat ingat, ketika rapat kabinet pertama berlangsung. Presiden Jokowi dengan jelas mengatakan, “tidak ada visi misi menteri, yang ada, visi misi presiden”. Ya mbok dijalankeun toh.

Sebagian dari kami, hanya ingin mengingatkan, sekiranya tidak mengeluarkan kebijakan ataupun usulan yang membuat masyarakat tambah bingung. Taatilah arahan presiden, tolong sekalian lakukan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Kan, kalau seirama, masyarakat juga bisa mengikuti sambil dengerin lagu-lagunya Rhoma Irama. Ya ndak?

Dan—hallo! Untuk tim siber yang barangkali membaca tulisan ini. Ketahuilah, bahwa tulisan ini sama sekali tidak bernafaskan kebencian terhadap lembaga atau perorangan, melainkan upaya reminder bagi output-output yang dihasilkan, dan juga sebagai bentuk kecintaan kami kepada bangsa.

Lekas pulih, Indonesia!

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.