Demokrasi dan Omong Kosong (K)otak Kosong

Demokrasi dan Omong Kosong (K)otak Kosong

Demokrasi dan Omong Kosong (K)otak Kosong

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

I RESPECT YOUR POLITICAL CHOICES

Thexandria.com – Sayup-sayup tawa canda beberapa pemuda di sebuah warung kopi yang padat pengunjung turut membahanakan pengembaraan pikiran saya. Pikiran yang sok gusar.
Kawan saya yang sedari tadi sibuk beropini tentang demokrasi di depan saya, terabaikan beberapa menit sebab pikiran saya sedang mengalami pergulatan yang sangat konstruktif. Sungguh nikmat.

“Hancur demokrasi di Balikpapan!”, mata kawan saya melotot, ia mengaku kecewa karena pilkada 2020 di Kota Balikpapan hanya diikuti oleh satu paslon, alias pilkada kotak kosong. Walaupun sebetulnya, frasa kotak kosong bukan pengertian secara harfiah, melainkan hanya sebuah kosakata politik yang di glorifikasi oleh media. Realitanya, bila pilkada hanya diikuti oleh satu paslon, maka; masyarakat akan dihadapkan untuk memilih kolom gambar paslon dan kolom yang kosong.

Kota Balikpapan, kota dimana saya lahir dan tumbuh selama remaja—akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Masyarakatnya akan memilih siapa yang kemudian akan menjadi pemimpinnya—yang kemudian, membuat kawan saya tadi menghardik dengan gagah, ‘demokrasi telah hancur’.

Baca Juga Surat “Cinta” Bos Djarum untuk Istana dan Kehadiran Mbah Tedjo sebagai Kritikus Cinta

Belum lagi ditambah sekelompok masyarakat yang merespon pilkada kotak kosong Balikpapan dengan sebuah gerakan ‘kampanye kotak kosong’. Dalihnya sama seperti kawan saya, ‘menyelamatkan demokrasi’. Mulia sekali.

Dalam pilkada ini, paslon tunggal yang akan bertarung melawan kolom kosong adalah pasangan petahana Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz.

Sebelumnya, nama Rahmad Mas’ud memang santer terdengar sebagai calon terkuat Walikota Balikpapan. Masyarakat Balikpapan dan saya tentunya, kemarin, kadung menanti siapakah gerangan bakal penantangnya.

Dari sekian nama putra terbaik Kota Balikpapan, kandidat bakal calon penantang mengerucut pada dua orang: Yaser Arafat (Ketua Kadin Kota Balikpapan) dan Ahmad Basir (Bendahara Nasdem DPC Balikpapan).

Saya bersama Thexandria pernah mewawancarai Yaser Arafat, dan to be honest, Yaser Arafat memiliki proyeksi dan perspektif yang unik tentang ekonomi dan kepemudaan. Kala itu, saya langsung berandai-andai betapa beruntungnya masyarakat Balikpapan yang nantinya akan disuguhi adu konsep serta gagasan dari para calon pemimpinnya. Kalau Ahmad Basir, saya belum pernah bertemu apalagi mengobrol.

Bagaimana dengan Rahmad Mas’ud? Kinerjanya bersama Rizal Effendi barangkali telah menjadi tolak ukur mengapa Rahmad Mas’ud dianggap sebagai calon terkuat.

Rahmad Mas’ud, Thohari Aziz / Source antaranews.com

However, proses politik telah terjadi. Tak ada calon penantang, hanya Rahmad Mas’ud seorang, yang diusung 8 partai politik dan 1 partai pendukung. Partai pengusung di antaranya Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB dan Perindo dengan seluruhnya 40 kursi DPRD Balikpapan. 

Bagi saya pribadi, semua telah jelas, sah, dan konstitusional sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018. It’s totally legitimate.

Demokrasi Tidaklah Mati

Kawan saya mulai nampak menyerah dan lelah nyeloteh. Karena tak sampai hati, saya pun mulai meladeninya.

“Demokrasi tidak mati (in case, persoalan pilkada Balikpapan).”, saya berucap dengan nada yang sok-sok getir, biar terlihat serius.

Dahi kawan saya mengernyit, ia seolah tak percaya dengan ketidaksepakatan saya.

“Sudah jelas, pilkada Balikpapan tidak demokratis!”, Dengan membenarkan cara duduknya, kawan saya menyiapkan ‘kuda-kuda’, bersiap mendengar dan melawan opini saya.

Baca Juga Badan Intelijen Negara yang Kian Militeristik dan Bikin Gak Asik

“Nanti saat memilih, kita (masyarakat), tetap disediakan kolom kosong yang diakui sah suaranya sama KPUD. Kalau tidak mau memilih paslon, ya, tinggal pilih kolom kosongnya. Simple.”, Saya menopang dagu, namun tidak menyiapkan ‘kuda-kuda’, karena bagi saya, ini adalah diskusi, alih-alih debat tiada henti.

Berbicara tentang demokrasi, menurut saya, apabila kebebasan memilih tetap ada, meski di tengah pilihan yang sulit sekalipun, hakikatnya demokrasi “baik-baik” saja. Bukankah demokrasi—juga berarti tentang kebebasan untuk memilih?

Meskipun di satu sisi, saya sulit membayangkan jika kotak kosong memenangi pilkada Balikpapan. Tunggu, jangan curiga dulu. Saya tak punya tendensi apa-apa. Saya hanya memiliki landasan argumen dan sedikit analisa.

Begini, jika dalam pilkada yang hanya diikuti oleh satu paslon—sesuai regulasi yang ada, maka, calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50 persen, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lalu, siapakah yang memimpin pemerintahan? Dalam UU Pilkada diatur, jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan penjabat kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian di sinilah masalahnya.
Penunjukan penjabat kepala daerah, akan berpotensi membuat kinerja pemerintahan daerah tidak efektif, tidak bisa mengambil keputusan, bahkan merugikan masyarakat.

Kehadiran penjabat kepala daerah selama beberapa tahun yang sesuai perundang-undangan, dinilai terlalu lama. Padahal, kewenangan penjabat kepala daerah sangat terbatas, baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun birokrasi.

Penjabat kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan kebijakan strategis dalam menentukan anggaran daerah, tidak boleh memutasi pegawai sesuai kebutuhan. Guess what? Yes. Semua program pembangunan untuk masyarakat bisa-bisa mandek. Daerah tidak akan efektif.

Balik ke persoalan demokratis atau tidak demokratis. Saya rasa, negara telah sesuai dengan rel konstitusionalnya, dengan memberikan hak-hak warga negara.

Hak-hak warga negara (citizen’s rights) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama bahkan keturunan.

gambar ilustrasi

Setelah agak lama terdiam, kawan saya bersuara agak pelan, “pokoknya tetap tidak demokratis,”—saya pun, pura-pura tidak mendengar, “hah? Apa?”, dengan gesture badan agak satiran, saya mencodongkan badan.

“Bro, kamu tau apa yang sebenarnya rusak dari demokrasi kita?”, dia terdiam, dan tanpa menunggu jawabannya, saya katakan, “banyak sebagian dari kita, belum dewasa menyikapi demokrasi, menafikan konstitusi, dan penuh dengan sentimen dalam melihat sesuatu.”, Saya coba duduk dengan lebih tenang, menyeruput secangkir kopi yang sudah dingin dan kemudian sedikit merasa bersalah. Barangkali, saya terlalu keras dalam diskusi ini. Ah, apa itu penafsiran saya saja?

Ada regulasi yang ‘maha penting’ soal demokrasi, yang sengaja saya taruh di akhir.

Dalam Pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”

Tidak ada penyebutan yang mengatakan bahwa; calon pemimpin harus ada dua, tiga, empat, atau lima.

Apalagi, KPUD Balikpapan telah melaksanakan tugasnya, dengan membuka masa pendaftaran bakal calon kepala daerah sebagai upaya maksimal agar paslon yang memenuhi syarat bisa lebih dari satu. Sekali lagi, untuk mereka yang memenuhi syarat, bukan mereka yang sekedar berhasrat.

Terkesannya seolah-olah paslon harus lebih dari satu, tak lebih dari penafsiran-penafsiran saja. Sama halnya saya, yang barusan menafsirkan perkataan saya ‘terlalu keras’.

Untuk kembali mencairkan suasana, saya coba berikan senyuman terbaik yang pernah saya miliki,

“Don’t take personal. We agree to disagree. And we still be friends, I respect your political choices.”, saya mengajaknya bersulang—dengan kopi dingin kita masing-masing.

Ah, dari sekian banyak pilihan, mungkin paslon Rahmad-Thohari bukan yang terbaik, namun, saya juga tidak boleh mengabaikan probabilitas dan data yang ada. Sebaliknya, mungkin saja keduanya adalah yang terbaik dari segala pilihan yang pernah ada.

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.