China Rese di Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia Sempat Dilematis, Psy War Berujung ‘Imbang’

China Rese di Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia Sempat Dilematis, Psy War Berujung 'Imbang'

China Rese di Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia Sempat Dilematis, Psy War Berujung ‘Imbang’

Penulis Rizaldi Dolly  | Editor Rizaldi Dolly

Belum selesai paranoia yang melanda dunia akibat krisis AS dan Iran, di dalam negeri ada hal yang tak kalah bikin kesel, China rese di laut natuna utara.

Sebelumnya, untuk diketahui, gue memakai nama laut natuna utara untuk merujuk laut China Selatan, biar keliatan nasionalis! At least, kedaulatan NKRI tetap ‘terjaga’ di literasi hehe~

China mengklaim wilayah laut natuna utara sebagai wilayah mereka, atau mereka sebut sebagai 9 dash line (9 garis putus-putus), yaitu, garis imajiner berlatar belakang historis, yang padahal, klaim sepihak China dilakukan tanpa mengindahkan konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982, dan yang makin ngeselin, nih, China tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982.

Adapun menurut UCLOS 1982, dijelaskan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ngeselin kan? Tapi tunggu dulu… mari kita coba berpikir jernih, kalem dulu~

Sebuah Psy War

Ga bisa banget, ya? Dunia ini tanpa konflik? Mungkin itu juga sebabnya, John Lenon hanya mampu ‘membayangkan’ sebuah kondisi dunia tanpa kekerasan dan peperangan, lewat lagu ‘imagine’-nya.

Karna memang realitasnya, kedamaian itu utopis. Dan juga semakin dikuatkan dengan adagium filosofis klasik, ‘civis pacem para bellum’, yang artinya, ‘siapa yang ingin damai, harus siap untuk berperang’.

Adagium tersebut, acapkali digunakan oleh tokoh-tokoh berlatar belakang militer, contohnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, ketika rapat dengar pendapat perdana dengan komisi I DPR kala itu.

Padahal, nih, ya? Gue inget banget, pernah liat iklan di tv, kalau katanya, ketika kita mencoba mengetik ‘love’ dan ‘war’ di google? Kata ‘love’ lebih banyak muncul ketimbang ‘war’.

Oke, mari fokus!

Tindakan provokatif yang dilakukan China, besar kemungkinan adalah sebuah upaya psy war, atau perang psikis, perang urat syaraf. Sederhananya, ‘perang gertak-gertakan’, ngetes nyali, doang.

Karna gini, men… inget gak, waktu Jokowi mengunjungi Laut Natuna Utara, menggunakan sebuah kapal perang angkatan laut bersama opung Luhut Binsar Pandjaitan pra-pilpres 2019. Jokowi memberi pesan kepada regional, dan China khususnya, bahwa laut Natuna Utara yang kebetulan ditabrak oleh 9 dash line China, adalah milik Republik Indonesia.

China pun ketika itu lewat Kementrian Luar Negerinya, mengatakan bahwa China mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia atas laut natuna utara.

Yang abadi itu memang hanya kematian, kala ucapan, tak lain hanya sebuah pemanis dari ‘jebakan’. Dan kini, China hadir dengan sebuah kontradiktif yang nyata.

Kapal-kapal nelayan China, memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan dikawal oleh kapal-kapal coast guard China, publik gempar, semua mendadak nasionalis, NKRI harga mati!

TNI pun merespon dengan sigap, Komando Wilayah Pertahanan Gabungan I, segera mengirimkan prajurit marinir dan beberapa KRI, yang bahkan, TNI turut menyiagakan pesawat tempur F-16, TNI berstatus siaga.

Kemudian sempat beredar pula di media sosial, rekaman ketika awak kapal TNI AL yang melakukan penjagaan, mengusir kapal-kapal China melalui radio penghubung, dan ditolak oleh Coast Guard China yang ngotot bahwa mereka sedang berada di wilayah perairan China, tepatnya di 9 dash line.

Masyarakat Indonesia semakin geram, tuntutan agar pemerintah mengambil sikap tegas terdengar di banyak platform sosial media, sedang kapal-kapal China, tak bergeming.

Anti Klimaks

Yang bikin episode China di laut natuna utara ini anti klimaks adalah, pernyataan dari dua pejabat keamanan Indonesia yang celakanya berlatar belakang militer, dianggap ‘lembek’.

Menhan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, meminta tak perlu ada yang dibesar-besarkan. Prabowo mengatakan bahwa China adalah negara sahabat, dan Indonesia akan colling down-aja.

Luhut berujar gejolak yang timbul dari masyarakat, dapat mengganggu iklim investasi, yang memang China, telah menyuntik atau menjadi salah satu investor terbesar di Republik ini.

Penonton kecewa, presiden yang harus menjaga wibawanya menyatakan bahwa tak ada yang harus di negoisasikan dengan China, laut natuna utara milik RI sepenuhnya, dan menganggap klaim China di laut natuna tak berdasar.

Apakah masalah selesai? Sayangnya belum.

Kapal coast guard China masih bercokol di zona ekonomi ekslusif Indonesia, TNI terlihat lebih ‘kalem’ setelah keluar pernyataan dari Menhan dan Menko Kemaritiman, namun tetap menyiagakan satuan gugus tempur di ZEE Indonesia.

Pemerintah Dilematis, Masyarakat Indonesia tak Paham Permasalahan

Adanya resonansi yang terkesan membingungkan dari pemerintah, tak lepas dari ketidakdewasaan pemerintah dalam berbangsa, sebuah tindakan kekanak-kanakan, karna tak mampu memisahkan yang mana antara isu diplomatik dan isu ekonomi.

Investasi dan wilayah, adalah dua hal yang berbeda.

Walaupun, sejauh ini, respon nyata pemerintah tak sepenuhnya salah, yang menjadi permasalahan adalah, pemilihan kalimat kedua pejabat keamanan Indonesia, dalam hal ini, menhan dan menko kemaritiman yang memang terlalu polos untuk menanggapi isu diplomatik. Wibawa pemerintah, telah dibaca sebagai sebuah ‘kemenangan psy war’ China, lewat kartu AS-nya, investasi.

Penyelesaian masalah China di laut natuna utara, memang hanya bisa dilakukan dengan penekanan dan ketegasan yang konkret. Meminta dan ‘memaksa’ China mengormati wilayah ZEE Indonesia dan mengajak China kembali berkomitmen pada UNCLOS 1982.

Andaikata, menhan dan menko kemaritiman, menggunakan pernyataan yang tegas dan tak terlalu polos, besar kemungkinan, China akan mengevaluasi kembali psy war yang telah bergulir.

Selain daripada itu, masyarakat Indonesia juga perlu memahami, bahwa TAK ADA PELANGGARAN KEDAULATAN WILAYAH NKRI yang dilakukan oleh China. Kapal-kapal China tak memasuki wilayah perairan RI, melainkan di wilayah ZEE Indonesia.

Biar paham, gue ulangin lagi soal pengertian UNCLOS 1982;

Suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut DARI WILAYAHNYA dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ya, ZEE bukan merupakan wilayah perairan riil Indonesia, melainkan sebuah HAK ATAS WILAYAH UNTUK MENGADAKAN KEGIATAN EKONOMI SUATU NEGARA.

Analogi-nya seperti, ada sebuah pohon mangga besar di halaman rumah kita, yang juga buahnya sangat banyak, ranting pohonnya sampai keluar jalan, dan beberapa buah jatuh ke jalanan, kemudian diambil oleh orang yang lewat di depan halaman rumah kita.

Semoga kita semua memahami, bahwa ada perbedaan besar disini, terkait wilayah kedaulatan, dan ZEE.

Baca Juga: Tersangka Penyiraman Air Keras yang Juga Melumpuhkan Atensi Kasus Jiwasraya: Drama, Oh Drama

Sebuah Pesan untuk Pemerintah China

Kemarin banget, Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna, dengan alasan berdialog dengan nelayan di kepulauan Natuna. Namun nampaknya, sebuah pesan penegasan lebih mudah dibaca ketimbang yang lain.

Sisi baiknya, wibawa dan wajah pemerintahan Jokowi terselamatkan oleh tindakan langsung Presiden yang berkunjung ke Natuna, setelah sebelumnya, pemerintah terkesan ‘takut’ lewat statement-statement Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menhan Prabowo.

China pun, segera merespon dengan pernyataan yang melunak. Kementrian Luar Negeri China segera membuat pernyataan bahwasanya, Indonesia adalah mitra strategis China. Dan yang lebih penting lagi, kapal-kapal coast guard dan nelayan China berangsur-angsur segera pergi meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Natuna.

Jika kita kembali pada sub judul awal mengenai psy war diatas, maka kita telah mampu menggertak balik pemerintah China, serta menemukan sebuah asumsi dan analisa yang spontan muncul ke permukaan, jika sang investor lah, yang lebih berkepentingan menjaga hubungan ekonomi dan keamanan dengan mitranya, bukan sebaliknya.

Share Artikel: