Bertarung Menjadi CPNS, Melawan Distorsi Kesejahteraan

Bertarung Menjadi CPNS, Melawan Distorsi Kesejahteraan

Bertarung Menjadi CPNS, Melawan Distorsi Kesejahteraan

Penulis Rafli Abdul Aziz | Editor Rizaldi Dolly

Dilahirkan sebagai kaum borjuis setidaknya akan memberikan separuh nafas untuk menjalani sisa hidup puluhan tahun kedepan. Namun tidak semua insan mendapatkan “hadiah” semacam itu, banyak yang secara tidak langsung meng-Amini nasibnya sebagai kaum proletar.

Bagaimanapun latar belakang seseorang, pada dasarnya hidup di dunia adalah tentang berjuang; segala sesuatu harus diusahakan untuk bisa diraih, entah pangan, sandang, papan, bahkan cinta sekalipun.

Sekali lagi, kita tidak sedang berada di surga. Segala sesuatunya harus diusahakan untuk diperoleh.

Memutar otak untuk terus bertahan hidup sudah diterapkan setiap peradaban yang secara progresif mengalami perkembangan. Mulai dari sistem berburu, barter, kolonialisme, hingga kini perang dagang lintas benua.

Sebagai kaum yang sulit sekali untuk masuk ke sistem-sistem elite semacam itu, tentu membentuk pemikiran realistis yang kemudian menjurus kepada sebuah ke-pesimistis-an: “Ah, yang penting bisa makan untuk hari ini saja.”.  Kemudian, kesejahteraan mulai pergi dari orientasi kehidupan saya.

Namun makin dewasa, saya berfikir sangat beruntung hidup di dunia. Adanya sebuah tata pemerintahan berbentuk negara yang saya tau sejauh ini di surga tidak ada. Negara membutuhkan birokrasi yang dijalankan setiap pegawainya dengan tupoksi masing-masing untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Lalu bagaimana apabila saya menjadi salah satu pegawai pemerintahan? Kemungkinan secara perlahan saya bisa memasuki sistem para elite.. 

Kebetulan banyak sekali di media sosial masyarakat kini berlomba-lomba untuk menjadi pegawai pemerintahan, atau istilah terkininya CPNS. Tak sedikit juga saran-menyarankan teman lainnya untuk “bertarung” menjadi salah satu bagian dari pemerintahan.

Bergabung dalam Sebuah Ekosistem Padat

Menjadi PNS atau pegawai negeri mungkin merupakan impian dari banyak orang, banyak orang yang rela mati-matian untuk mencapainya. Mungkin saja hal itu disebabkan oleh pemikiran banyak orang bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjanjikan sehingga banyak orang yang rela berjuang demi mencapainnya.

Mengapa harus menjadi PNS atau Pegawai Negeri? Karena banyak orang berpendapat bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjanjikan, pada aspek masa depan seolah sudah terjamin.

Mendapatkan berbagai tunjangan dan mendapatkan dana pensiun ketika sudah pensiun nanti sedikit menghilangkan kekhawatiran akan masa tua yang sulit. Mungkin dikarenakan banyak kelebihan yang didapatkan tersebut, banyak orang tua yang menginginkan dan mendorong anak-anaknya untuk menjadi PNS.

Terkadang dorongan oleh orang tua juga bersifat memaksa, yang barangkali anak tersebut tidak ingin menjadi PNS tetapi karena adanya dorongan dari orang tua yang harus mereka patuhi mengharuskan mereka bekerja tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Bukan hal mudah untuk menjadi seorang PNS, karena begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan kekurang-siapan diri untuk menghadapi seleksi. Pun juga PNS merupakan pekerjaan favorit banyak orang, jumlah kuota penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah peminatnya sehingga terjadinya persaingan untuk mengisi slot yang ada.

Terkadang terjadi persaingan yang mungkin bisa dikategorikan kurang sehat, yaitu dengan banyaknya peserta seleksi CPNS yang membawa jimat-jimatan yang mereka percayai membawa keberuntungan yang kemudian menggantungkan mimpi mereka terhadap objek tersebut. Namun hal tersebut kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing.

Setiap tahun peminat dan pendaftar CPNS semakin banyak dan melebihi kuota yang ada sehingga persaingan semakin ketat jadi bagi perserta CPNS haruslah memiliki kemampuan yang mumpuni dan berkompeten di bidangnya, sehingga memudahkan peserta untuk diterima sebagai CPNS.

Setiap tahun jumlah peminatnya bertambah dan kuotanya yang terbatas mengakibatkan banyak angkatan kerja yang mungkin terbengkalai dan menjadi pengangguran yang kemudian menjadi beban negara dan juga sebuah ironi.

Komitmen ke Pemerintah atau Masyarakat?

Menjadi seorang PNS secara auto akan memiliki tanggung jawab yang kemudian melahirkan sebuah komitmen untuk berdedikasi kepada pemerintah.

Dedikasi tersebut yang menjadi sebuah tembok pembatas salah satunya bagi sebuah kebebasan berekspresi—tentu saja segala sesuatu, dari sikap, cara berpakaian hingga batasan kreasi dalam pekerjaan diatur dengan sedemikian rupa. Namun hal tersebut bukan hal asing di telinga, tentunya kita semua faham bahwa setiap profesi memiliki kelebihan dan kekurangan.

Komitmen sebenarnya hanya sebagian kecil risiko yang harus dijalani, yang paling besar pada saat menjadi PNS adalah melawan nafsu pada diri sendiri. Terlalu banyak godaan ketika menjadi aparatur pemerintah yang kemudian menimbulkan kacamata negatif dari masyarakat yang seharusnya mereka layani dengan layak.

Mulai dari pundi-pundi pungutan liar yang sebenarnya tidak baik jika dimakan oleh keluarga mereka sendiri hingga kepada pelayanan untuk masyarakat.

Dalam bidang pelayanan masyarakat, sistem birokrasi yang terlalu kaku banyak merepotkan masyarakat kecil. Belum pudar dari memori, betapa murkanya Tri Rismaharini saat melakukan sidak ke Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya pada medio 2016.

Mereka tidak harus sampai naik-naik eskavator/tangga berjalan, harus naik turun menuju ruang rekam KTP. Kalau mereka sampai ada yang jatuh kamu (petugas IT) yang salah, bukan begitu carane nyambut gawe/bekerja,” ujar bu Risma.

Baca Juga: Ahok Cuek soal Isu Penolakan Dirinya, Bangsa Ini, Masih Mengglorifikasi Isu-isu Sentimen

Di zaman yang seharusnya secara sistem memudahkan urusan masyarakat dan sebagai tenaga IT/programer IT yang ditunjuk menjadi operator untuk melakukan proses e-KTP mampu mengantisipasi antrian.

Tentu kita merasa kesal dengan kinerja petugas pelayanan masyarakat seperti itu, yang dianggap tidak profesional. Sangat disayangkan pelayanan kepada masyarakat yang bertele-tele dan menyusahkan.

Gunanya elektonik adalah untuk memangkas birokrasi, kalau sama-saja tidak ada gunanya dibuat elektronik. Birokrasi berjenjang selama ini menyusahkan, untuk apa ada sistem elektronik, itu namanya keterlaluan.

“Jangan merasa paling bisa, paling mengerti, sok pintar makanya banyak yang dirugikan karena kita sok pintar, sok ngerti sok kuasa konyol sekali kalau elektronik seperti ini.” Tegas bu Risma pada saat itu.

Karena kalo diruntut lagi, ya..

..penghasilan mereka berasal dari uang masyarakat juga..

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.