Amarah Presiden yang Sebetulnya Telat

Amarah Presiden yang Sebetulnya Telat

Amarah Presiden yang Sebetulnya Telat

Penulis Rizaldi Dolly | Editor Rizaldi Dolly

Koki punya kuasa untuk mencicipi terlebih dahulu masakannya sebelum dihidangkan

Thexandria.com – Istana semakin menghebohkan jagat diskusi publik. Presiden Jokowi dalam video resmi yang dirilis di kanal Sekretariat Presiden, terlihat dalam sebuah rapat yang dihadiri jajaran Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara—marah melihat kinerja para pembantunya.

Presiden berulang kali meminta jajarannya agar peka melihat situasi krisis yang terjadi. Meminta seluruh pihak agar memiliki kesamaan rasa dan pandangan bahwa yang sedang terjadi adalah situasi krisis, sehingga diperlukan langkah-langkah extraordinary.

Jokowi bahkan me-repetisi kesanggupannya mengeluarkan ‘senjata pamungkas’-nya, yaitu Peraturan Presiden. Dan tentu yang tak kalah menarik, penekanan intonasi ketika mengatakan, “saya pertaruhkan reputasi politik saya!”.

Masih dalam pidatonya, Jokowi juga menekankan aspek kesehatan dan ekonomi. Kementrian Kesehatan disinggung oleh Jokowi bahwa belanja Kementriannya tidak maksimal, padahal, APBN telah menyiapkan puluhan triliun. Sehingga, peredaran uang cenderung belum berputar dengan baik di masyarakat. Pun dalam bidang ekonomi, Jokowi meng-under line analisis dan catatan Bank Dunia mengenai economy growth yang diprediksi melambat. Sekali lagi, Jokowi meluapkan kekesalannya dan meminta langkah-langkah extraordinary dalam mengambil kebijakan.

Namun, publik juga memiliki catatan sendiri. Cukup aneh dan terkesan ‘ter-agenda-kan’ sebetulnya kemarahan Presiden Jokowi.

Guru Besar Komunikasi Politik Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai, konten dalam video tersebut tercemar oleh gimik Tim Komunikasi Istana yang menunda penayangan video.

Mengutip dari Fixindonesia.com, Karim Suryadi mengatakan,

“Tercemar oleh konteks gimik. yang meng-hold berita selama sepuluh hari. Peristiwa yang terjadi pada 18 Juni baru dishare pada 28 Juni, sepuluh hari jeda. Nah ini yang menganggu karena penundaan ini memunculkan pertanyaan, satu mengapa ditunda dan untuk apa ditunda,” ujarnya saat pada Selasa 30 Juni 2020.

Menurutnya, penundaan penayangan video tersebut merupakan bagian dari manajemen pesan pihak Jokowi. Dan menilai ada kaitannya dengan sikap jokowi terhadap RUU HIP yang menuai kontroversi.

“Bukan kebetulan kalau pada 28 Juni itu publik lagi rame-ramenya dikejutkan dengan kontroversi Rancangan Undang-Undang HIP. Apakah ini maksudnya untuk menunjukan bahwa meskipun sikap diam Jokowi terhadap RUU HIP tapi dia masih berpikir demi bangsa dan negara demi 267 juta warga Indonesia,” tuturnya.

Anasir Publik, Komunikator Istana yang Buruk dan Koki

Koki
Gambar hanya ilustrasi

Amarah Jokowi, dimaknai dan ditafsiri macam-macam oleh masyarakat. Fahri Hamzah, misalnya, dalam kanal youtube pribadinya, ia mengatakan bahwa amarah Presiden sebetulnya menjadi tanda tanya besar yang alih-alih bikin publik tercerahkan, malah menjadi bingung. Ada apa dengan ‘dapur’ Istana?

Fahri mengatakan bahwa dalam sistem kenegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Presiden tak boleh sekali-kali terlihat atau merasa powerless. Karena presiden Indonesia memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam menentukan dan mengambil kebijakan. Presiden menguasai penuh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan memiliki privilage yang melebihi parlemen.

Simplifikasinya adalah, jika Presiden merasa ada jajarannya yang kinerjanya buruk, Presiden sebetulnya sangat leluasa mencopot dan mengganti para pembantunya.

Baca Juga Membayangkan Politik Luar Negeri Indonesia Digdaya Kembali: Sebuah Refleksi

Selain itu, amarah Presiden sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai resonansi kegelisahan rakyat yang telat. Jika Presiden dalam amarahnya dengan lugas dan tegas mengatakan bahwa ‘tidak ada progres’? Masyarakat justru telah jauh-jauh hari melihat dan merasakan ketidak adaan ‘progres’ yang dimaksud.

Mulai dari Menkes-nya yang hilang, Wapres yang banyak diam, dan Menko yang mengambil segala urusan. Artinya apa? Masyarakat tidak menemukan adanya komunikasi politik yang dewasa dari Istana.

Istana memerlukan komunikator politik yang handal untuk setiap hari menjelaskan dan meluruskan arah dan sikap pemerintah. Satu komando. Yang lain diam. Kalau terlalu banyak yang bicara, dan seringkali offside tak sesuai tupoksi-nya, alhasil, masyarakat justru lebih dahulu merasakan amarah dan kejengkelan yang diungkapkan Presiden. In other words? Marahnya Presiden adalah amarah yang telat.

Pertanyaannya sekarang adalah? Ini ada apa? Sangat polos jika kita mengira Istana sedang baik-baik saja. Anasir yang bisa kita ambil dari kemarahan Presiden yang ‘telat’ itu adalah; Istana-tidak-sedang-baik-baik-saja.

Isu reshufle berhembus kencang menyusul amarah Presiden, namun, mau seperti apapun di-utak-atik, jika leadershipnya tidak kuat, maka bisa tak ada perubahan.

Presiden itu ibarat koki yang meramu dan memasak hidangan, yang hidangannya diberikan kepada rakyat. Nah, para pembantunya, Kementrian dan Lembaga Negara adalah para asisten yang mencari dan menyediakan bumbu dapurnya.

Soal pertanyaan apakah Jokowi adalah koki yang hebat? Pasti Jokowi adalah koki yang hebat. Karena jelas, beliau menerima legitimasi mandat dari 269,9 juta jiwa rakyat Indonesia. Rakyat telah mempercayakan siapa yang akan memasak hidangan. Tinggal para asistennya yang menyediakan bumbu tadi, ada effort ada kualitas. Apakah para asisten telah mencari dan menyuguhkan bumbu-bumbu dapur terbaik? Jika tidak? Koki harus berani tegas. Jangan tunggu yang makan komplain, kan, koki punya kuasa untuk mencicipi terlebih dahulu masakannya sebelum dihidangkan. Ya, kan?

Share Artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.